Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Journal of Governance Innovation
Pahrudin HM
Universitas Nurdin Hamzah
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POTRET KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DI PROVINSI JAMBI Burlian Senjaya; Mulia Akbar Santoso; Pahrudin HM
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3381

Abstract

Perwakilan perempuan di parlemen khususnya di Provinsi Jambi masih sangat jauh di bawah angka minimal yaitu 30%, nyatanya keterwakilan perempuan yang lebih adil tidak hanya merupakan aspek demokratisasi, tetapi juga syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang menjadi permasalahan ialah, bagaimana kehadiran perempuan sebagai angota DPRD Provinsi Jambi?, apakah yang menjadi hal pendukung serta juga menghambat bagi perempuan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi?, serta bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan terlihat tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Masih rendahnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, menjadi semacam peringatan untuk segera disusun perencanaan untuk meningkatkan jumlah tersebut, Adanya perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya. Kata kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik; DPRD
Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan di Kabupaten Merangin, Jambi. Pahrudin HM; Hatta Abdi Muhammad; Suhendri; Samira Elviria
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2, September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i2.3025

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyebab penambangan emas ilegal dan solusinya di Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin merupakan daerah yang memiliki potensi emas terbesar di Provinsi Jambi dan sejak sepuluh tahun terakhir terjadi aktivitas penambangan emas tanpa izin secara masif. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, banjir bandang, dan tanah longsor di Kabupaten Merangin. Oleh karena itu, diperlukan solusi efektif dari pemerintah daerah melalui kebijakan publik yang komprehensif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sebagian besar sumber data diperoleh melalui wawancara dengan sebelas responden. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin dilakukan karena rendahnya harga jual karet yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat. Oleh karena itu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan segitiga kebijakan yaitu kebijakan revitalisasi lubang larangan yang telah mengakar di masyarakat, kebijakan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri yang mengolah karet rakyat menjadi bahan jadi jadi bahwa mereka memiliki nilai jual yang tinggi dan kebijakan hukum melalui penindakan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam penambangan emas ilegal, terutama pemodal sebagai pelaku utama. Kajian ini menyimpulkan bahwa penanganan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan yang komprehensif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Co-Authors Burlian Senjaya Hatta Abdi Muhammad Mulia Akbar Santoso Samira Elviria Suhendri