Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Public Policy Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Burlian Senjaya
Universitas Nurdin Hamzah
Humanities Environmental Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Era Globalisasi Suhendri Suhendri; Burlian Senjaya; Samia Elviria
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 13 No 2 (2023): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v13i2.174

Abstract

This study is intended to analyze the role of government to improve people's welfare in the era of globalization. The discourse of globalization gave rise to radical groups who thought the government did not need to intervene in development because it was carried out by the private sector and skeptics who stated that precisely because of its many negative impacts globalization became an important entry point for the role of the state. Using the skeptical concept, public policy becomes a means of government, especially regional governments in the era of regional autonomy to play their role, as was done in Jambi Province. This study uses a qualitative approach by analyzing public policies of the Jambi Province Government and community welfare data. After the data is collected, it is analyzed using qualitative data analysis. The study results show that local governments play an important role in exploiting opportunities and preventing the negative impacts of globalization. Through a series of innovative and solutive policies, the Jambi Province Government seeks to improve the welfare of the community by utilizing the local potential it has. The development of vocational schools based on competition and local excellence, accelerated construction of rubber asphalt factories, accelerated development of the Merangin Geopark area, establishment of smallholder mining areas, Batanghari river Clean and land restoration is under threat are among the programs carried out by the Jambi Province Government.
POTRET KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DI PROVINSI JAMBI Burlian Senjaya; Mulia Akbar Santoso; Pahrudin HM
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3381

Abstract

Perwakilan perempuan di parlemen khususnya di Provinsi Jambi masih sangat jauh di bawah angka minimal yaitu 30%, nyatanya keterwakilan perempuan yang lebih adil tidak hanya merupakan aspek demokratisasi, tetapi juga syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang menjadi permasalahan ialah, bagaimana kehadiran perempuan sebagai angota DPRD Provinsi Jambi?, apakah yang menjadi hal pendukung serta juga menghambat bagi perempuan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi?, serta bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan terlihat tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Masih rendahnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, menjadi semacam peringatan untuk segera disusun perencanaan untuk meningkatkan jumlah tersebut, Adanya perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya. Kata kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik; DPRD
The Study of Local Government Policy and its Impact on Public Satisfaction and Incumbent Electability: An Analysis of Experiences from Jambi Province Pahrudin HM; Hatta Abdi Muhammad; Burlian Senjaya; Samia Elviria; Zakly Hanafi Ahmad; Syafrial Syafrial; Salman Salman
Journal Public Policy Vol 12, No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i1.11702

Abstract

Studies on Indonesian local elections have covered identity politics, patronage, and candidate charisma in great detail, but they don't provide much empirical data on how actual policy performance affects public satisfaction and incumbent electability at the province level. There is a research gap regarding whether policy-driven satisfaction quantitatively translates into voter support, especially in decentralized regions where visibility and impact of government programs vary significantly. This is because scholars have rarely integrated public service satisfaction metrics with electoral behavior. By examining whether local government policy effectiveness directly affects satisfaction levels and, in turn, determines incumbent electability in Jambi Province, this study closes that gap. 880 respondents were chosen for this quantitative survey study utilizing a multistage random sampling procedure with a 4% margin of error, and SPSS was used for analysis. The results show that a number of development initiatives, most notably the Dumisake Program, were carried out under the Haris–Sani administration (2020–2024) and received strong public support. While electability data reveals that 51.50% of respondents planned to vote for Haris-Sani in the 2024 Governor Election, the Community Satisfaction Index (IKM) reveals that 60.40% of respondents were satisfied with the administration's plans. The official election result, in which Haris-Sani easily defeated Romi-Sudirman and was subsequently appointed for the 2025–2030 term, clearly represented these opinions. The study finds that increased public satisfaction with local government programs significantly and favorably affects the incumbent's electability, indicating that policy performance continues to be a crucial factor in determining voter behavior in regional elections.
Peta Inovasi Kebijakan Di Indonesia: Analisis Sistematis Atas Tren, Aktor, Dan Tantangannya Darmawan Darmawan; Burlian Senjaya; Linayati Lestari
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.727

Abstract

Inovasi kebijakan telah menjadi kebutuhan strategis dalam tata kelola publik Indonesia karena meningkatnya kompleksitas administrasi, tuntutan akan layanan publik yang efektif, dan meningkatnya tekanan untuk transparansi dan partisipasi warga. Transformasi digital, desentralisasi, dan pergeseran sosial ekonomi telah mendorong lembaga pemerintah untuk mengadopsi berbagai bentuk inovasi, mulai dari digitalisasi layanan hingga inisiatif berbasis masyarakat. Namun, diskusi akademis tentang inovasi kebijakan di Indonesia masih terfragmentasi dan kurang sintesis yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren tematik, pendekatan metodologis, aktor kunci, dan dampak inovasi kebijakan di Indonesia. Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) dilakukan menggunakan kerangka kerja PRISMA untuk menganalisis 20 artikel peer-review yang diindeks di ScienceDirect dan diterbitkan antara 2013 dan 2025. Analisis berfokus pada empat dimensi utama: tema inovasi, metode penelitian, pelaku kebijakan, dan kontribusi empiris dan teoritis dari masing-masing penelitian. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa inovasi kebijakan di Indonesia telah berkembang pesat, terutama dalam layanan publik digital, inovasi tata kelola lokal, kebijakan responsif krisis, dan inisiatif berbasis masyarakat. Namun demikian, sebagian besar inovasi tetap teknokratis dan administratif, membatasi efek transformatifnya pada struktur tata kelola. Tantangan utama termasuk kapasitas birokrasi yang terbatas, tidak adanya evaluasi jangka panjang, dan integrasi bukti ilmiah yang lemah ke dalam pembuatan kebijakan. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi multi-aktor, memajukan pendekatan teoretis yang lebih reflektif, dan mempromosikan inovasi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Co-Authors Ahmad, Zakly Hanafi Darmawan Darmawan Hatta Abdi Muhammad Linayati Lestari, Linayati Mulia Akbar Santoso Pahrudin HM Salman Salman Samia Elviria Suhendri syafrial syafrial