Articles
<![CDATA[Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (COD) ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Sevina Rezika]]>;
<![CDATA[Ginting, Lilawati]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v3i2.18273
<![CDATA[This study examines the implementation of the Pacta Sunt Servanda principle in online buying and selling, specifically focusing on transactions using the Cash on Delivery (COD) system. The study emphasizes the importance of adhering to this principle to ensure that neither party is harmed in the transaction. However, it highlights that many sellers face disadvantages when buyers unilaterally terminate the agreement by refusing payment in COD transactions. The principle of pacta sunt servanda, which is binding and requires parties to comply with the agreed-upon terms, serves as the basis for the sale and purchase agreement and aims to minimize losses for buyers. The study concludes that Indonesian positive law regulates online transactions using the COD system and outlines legal consequences for buyers who do not follow the procedures, such as account blocking and reimbursement of costs and losses. Additionally, sellers are encouraged to seek legal protection and demand fulfillment of the buyer's obligations through legal action such as compensation claims. Â Penelitian ini mengkaji implementasi asas Pacta Sunt Servanda dalam jual beli online, secara khusus berfokus pada transaksi yang menggunakan sistem Cash on Delivery (COD). Studi ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Namun, studi ini menyoroti bahwa banyak penjual yang dirugikan ketika pembeli secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan menolak pembayaran dalam transaksi COD. Asas pacta sunt servanda, yang mengikat dan mengharuskan para pihak untuk mematuhi persyaratan yang telah disepakati, menjadi dasar perjanjian jual beli dan bertujuan untuk meminimalkan kerugian bagi pembeli. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia mengatur transaksi online dengan sistem COD dan menguraikan konsekuensi hukum bagi pembeli yang tidak mengikuti prosedur, seperti pemblokiran akun dan penggantian biaya dan kerugian. Selain itu, penjual didorong untuk mencari perlindungan hukum dan menuntut pemenuhan kewajiban pembeli melalui upaya hukum seperti tuntutan ganti rugi.]]>
<![CDATA[The Role of Notaries in Murabahah Financing Agreements ]]>
<![CDATA[Ginting, Lilawati]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal Education Vol. 3 No. 3 (2024): Indonesian Journal Education (IJE) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset Mutiara Akbar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56495/ije.v3i3.885
<![CDATA[The role of notaries in the legal system in Indonesia is very significant, especially in supporting legal certainty in the Islamic banking sector through the Murabahah financing contract. This contract is based on the principle of buying and selling with agreed profits, so it requires a notary to prepare documents that comply with positive law and sharia principles. Notaries are authorized to make authentic deeds, provide legal counseling, and ensure the validity of each element of the agreement, including payment clauses, profits, and fines. In this case, notaries act as legal guardians who guarantee transparency and justice, prevent potential violations of law such as usury practices, and reduce the risk of future disputes. This study uses a normative legal approach by examining related legislation, such as Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notaries and Islamic Banking Law. The study results show that notaries have a dual role: as legal enforcers who ensure that documents meet legal requirements and as law enforcers who maintain the integrity of the transaction process. With the increasing need for Sharia financing, the existence of notaries is becoming increasingly relevant to support equitable Sharia-based economic development. In conclusion, notaries are a key element in Murabahah transactions that not only function administratively but also substantively, helping to create a transparent and trusted financial system in Indonesia. This strengthens the position of notaries as an important pillar in ensuring the sustainability of Sharia-based law and economy.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK DILIHAT DARI PERSPEKTIF PEMILIK TANAH DAN ]]>
<![CDATA[Syafriana, Rizka]]>;
<![CDATA[Asliani]]>;
<![CDATA[Ginting, Lilawati]]>
<![CDATA[ Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 1 (2025): Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/js.v6i1.1319
<![CDATA[Salah satu bagian dari transformasi digital dalam layanan kepemilikan tanah adalah penerapan sertifikat tanah elektronik, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia, perselisihan, dan tumpang tindih data. Meskipun sistem ini mudah diakses, aman, dan efisien dalam pengelolaan tanah, implementasi sistem ini menghadapi masalah dengan akses teknologi. Ini menjadi masalah terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah dengan akses internet yang terbatas. Selain itu, masalah teknis dan ketidaksesuaian data saat ini memperlambat proses verifikasi. Perspektif Notaris/PPAT menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dapat mempercepat transaksi, pembenahan dan pelatihan diperlukan karena masalah teknis dan kurangnya pemahaman pihak terkait. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengkaji ketentuan umum yang berlaku dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Dalam Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Langkat, peningkatan sistem teknologi dan pembaruan undang-undang sebaiknya lebih komprehensif hal ini merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik di Indonesia akan berjalan dengan baik dan aman.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum dari Pembatalan Hibah dalam Konteks Perselisihan Keluarga ]]>
<![CDATA[Mulya Ardiansyah Rambe]]>;
<![CDATA[Lilawati Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3044
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Implikasi Hukum Dari Pembatalan Hibah Dalam Konteks Perselisihan Keluarga, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Hasil dari peneltian in I adalah peraturan dari pembatalan hibah dalam mendorong implementasi kebijakan hukum yang efektif terkait pembatalan hibah yakni hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri itu bertempat. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. rekomendasi penyelesaian hukum yang dapat diajukan untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam hal pembatalan pada konteks perselisihan keluarga adalahb dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis hakim menganalisis dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang diajukan, termasuk peraturan undang-undang, konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim juga mencakup aspek keadilan, di mana hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam persidangan]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ATAS JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Adhillah Nasution, Ummi]]>;
<![CDATA[Ginting, Lilawati]]>
<![CDATA[ Realism: Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): Realism: Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Sabtida ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71250/rlr.v2i3.48
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal ventura sebagai lembaga pembiayaan non bank di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan dengan resiko tinggi, dalam bentuk partisipasi dan dalam jangka waktu tertentu, serta penyelesaian akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak yang dibiayai atau perusahan pasangan usaha (PPU) terhadap pihak yang membiayai atau perusahaan modal ventura (PMV). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menyimpulkan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura berperan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan pemerataaan kegiatan usaha dalam meningkatka perekonomian di Indonesa serta membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dalam pemerataan kegiatan perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, pendanaan modal ventura harus dioptimalkan dalam menggalang dana untuk kemajuan bagi perekonomian rakyat di Indonesia. Adapun kedudukan jaminan dalam pembiayaan modal ventura sebagai pengaman atas resiko yang tinggi, apabila PPU tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian selain melunasi utangnya maka objek jaminan akan dieksekusi sebagai pelunasan utangnya. Akibatnya, jika dalam proses pengembangan usaha terjadi wanprestasi maka PPU harus bertanggung jawab atas wanprestasi dengan dikenakan denda atas sanksi atas segala kerugian yang dialami.]]>
<![CDATA[Analisis Perbuatan Mengalihkan dan Merusak Cagar Budaya (Studi Kasus Cagar Budaya Benteng Putri Hijau Di Delitua) ]]>
<![CDATA[Stepya, Chorry]]>;
<![CDATA[Ginting, Lilawati]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1671
<![CDATA[Protection of cultural heritage in Indonesia is regulated in Law no. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Violations in the form of destroying cultural heritage can be subject to serious criminal sanctions. One example of a protected cultural heritage is Fort Putri Hijau, with various protection efforts by the government such as restoration, monitoring and outreach, in order to preserve this historic site as the nation's cultural heritage.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum dari Pembatalan Hibah dalam Konteks Perselisihan Keluarga ]]>
<![CDATA[Mulya Ardiansyah Rambe]]>;
<![CDATA[Lilawati Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3044
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Implikasi Hukum Dari Pembatalan Hibah Dalam Konteks Perselisihan Keluarga, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Hasil dari peneltian in I adalah peraturan dari pembatalan hibah dalam mendorong implementasi kebijakan hukum yang efektif terkait pembatalan hibah yakni hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri itu bertempat. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. rekomendasi penyelesaian hukum yang dapat diajukan untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam hal pembatalan pada konteks perselisihan keluarga adalahb dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis hakim menganalisis dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang diajukan, termasuk peraturan undang-undang, konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim juga mencakup aspek keadilan, di mana hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam persidangan]]>
<![CDATA[Horizontal Building Separation Based on Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Fiduciary Guarantees in Medan City ]]>
<![CDATA[Lilawati Ginting]]>;
<![CDATA[Onny Medaline]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v24i2.7132
<![CDATA[This study examines the implementation of the horizontal separation principle in the regulation of buildings as objects of fiduciary collateral based on Government Regulation No. 16 of 2021, with a study focus on the City of Medan. This principle allows buildings to be used as fiduciary collateral without having to pledge the land on which the building stands, thus opening up new access to credit facilities. However, the implementation of this principle still faces various obstacles, including low understanding from business actors and financing institutions, as well as limitations in the administrative system and socialization of regulations. The results of the study show that although the Building Ownership Certificate (SBKBG) has been regulated as the legal basis for fiduciary imposition on buildings, its implementation is still not optimal due to limited supporting infrastructure and technical regulations for implementation. This study emphasizes the importance of strengthening socialization, harmonization of regulations, and the readiness of related institutions to ensure legal certainty and the effectiveness of the implementation of the horizontal separation principle in supporting the development of the fiduciary guarantee system. These findings are expected to contribute to the formulation of more inclusive and responsive policies in supporting the property financing sector in Indonesia.]]>
<![CDATA[Principle of legal certainty of power of attorney imposing mortgage rights as credit guarantee for micro, small and medium enterprises ]]>
<![CDATA[Ginting, Lilawati]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal Education Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal Education (IJE) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset Mutiara Akbar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56495/ije.v5i1.1481
<![CDATA[A Power of Attorney to Impose a Mortgage (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan / SKMHT) is a legal instrument commonly used in banking practices as collateral for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) credit, particularly when the establishment of a Mortgage Right (Hak Tanggungan) cannot be carried out immediately. The use of SKMHT is intended to accelerate credit disbursement and provide administrative convenience for MSMEs. However, since SKMHT merely grants authority and does not constitute a material security right, legal issues arise concerning the application of the principle of legal certainty for creditors. This study aims to analyze the implementation of the principle of legal certainty in the use of SKMHT as collateral for MSME credit. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the use of SKMHT in MSME credit arrangements does not fully fulfill the principle of legal certainty, as it fails to provide strong legal protection for creditors prior to its conversion into a Deed of Granting Mortgage Rights (Akta Pemberian Hak Tanggungan / APHT).]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF THE VALIDITY OF CYBER NOTARY-BASED NOTARY DEEDS IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW ]]>
<![CDATA[Aksa, Febi Sabrina]]>;
<![CDATA[Ginting, Lilawati]]>
<![CDATA[ International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Cultural and Social Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Pena Cendekia Insani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53806/ijcss.v7i1.1287
<![CDATA[The development of technology and information has brought significant changes in various aspects of life, including in the practice of the legal profession in Indonesia. This research is motivated by the development of the transformation of the notary world towards the digital era through the concept of cyber notary. Cyber notary is the notary's authority to certify transactions electronically. Although Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position (UUJN) provides the opportunity for such authority, there is a discrepancy with Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN which requires the physical presence of the parties and the direct reading of the deed. This research is a type of normative legal research with a statute approach that is descriptive and analytical. The results of the study show that regulations regarding cyber notaries in Indonesia are still experiencing juridical insynchronization and ambiguity of meaning because the term is only included in the explanation section without a clear operational definition. From a civil law perspective, deeds made by the cyber notary method currently do not have the same legal certainty as conventional authentic deeds because the formality requirement of "physical presence" in Article 1868 of the Civil Code has not been met. The implication is that the deed risks degrading the power of proof into a deed under hand and losing its executory nature. Therefore, synchronization between the UUJN, THE ITE Law, and the Civil Code is needed as well as clear technical regulations to ensure legal certainty for practitioners and the public.]]>
