Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Ritual Adat Sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi dalam Persfektif Filsafat Hukum Chandra, Febrian; Arqon, Mohammad; Bahri, Rizki Apriadi; Al Jamili, Muhammad Fachrul
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.699

Abstract

Traditional rituals play a significant role in the lives of indigenous communities, not only as ceremonial events but also as manifestations of unwritten legal norms embedded within these communities. From the perspective of legal philosophy, traditional rituals reflect a close connection between law, morality, and social values. This research employs a normative legal method with a philosophical approach. The findings reveal that customary law functions as an unwritten social regulatory mechanism, where adherence to collective norms is maintained through respect for ancestral traditions, nature, and social order. This article explores the philosophical meaning and social function of various traditional rituals, including efforts to preserve traditions, strengthen cultural identity, and maintain the balance between humans, society, and nature. The study also highlights examples of traditional rituals in the Jambi Province, such as Kenduri Sko and Bantai Adat, which illustrate how customary law is implemented in the daily lives of indigenous communities, while also facing the challenges of modernization. Traditional rituals are an integral part of the legal mechanisms in indigenous societies, serving not only as a means of regulating behavior but also as a medium for restoring social harmony and community spirituality.
Pencegahan Politik Uang di Indonesia Arqon, Mohammad; Mustafa, Danil; Gogon, Muhammad
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i1.17

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan politik uang di Indonesia, karena politik uang dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang, Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah aturan yang mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat. Hasil penelitian yang didapat yaitu Politik uang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh kandidat, partai politik, maupun oknum penyelenggara pemilu. Praktik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih. Dampak politik uang bagi demokrasi Indonesia sangatlah negatif. Politik uang dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, meningkatkan biaya pemilu, dan meningkatkan korupsi. Untuk mencegah politik uang, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa politik uang dapat merusak demokrasi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan politik uang dapat ditekan dan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan jujur.
Perlindungan Hukum bagi Pelamar CPNS Terkait Batas Usia dalam Hukum Kepegawaian Harmaini, Harmaini; Arqon, Mohammad; Salman, Salman; Siregar, Ade Uli Kurniati; Amirullah, M Aria
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.235

Abstract

This research aims to analyze the legal protection for applicants of the Civil Servant Candidates (CPNS) regarding the age limit policy in Indonesia, examining the dualism between its legal basis and the potential for discrimination from a Human Rights (HAM) perspective. This study employs a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. Data were qualitatively analyzed from primary legal materials, such as Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017, as well as secondary legal materials. The findings indicate that while the age limit policy is strongly grounded in law and administrative rationality for efficiency and productivity, it inherently risks creating age-based discrimination. This rigid policy conflicts with the non-discrimination principle in human rights as it may exclude competent candidates based on age stereotypes. The impact of this research is a recommendation for the government to re-evaluate the existing policy towards a more flexible, substantive, and competency-focused recruitment system to ensure justice and equal opportunities for all citizens.
Advokasi Regulasi Kepegawaian bagi Perangkat Desa Tanjung Mudo Harmaini, Harmaini; Dahri, Muhtar; Chandra, Febrian; Arqon, Mohammad; Satria, Deni; Gusriyani, Nessie
Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/voxpopuli.v2i2.120

Abstract

Professional village governance demands a comprehensive understanding from village officials of the regulations that govern their duties and functions. However, the reality on the ground shows a significant knowledge gap. This community service program aims to enhance the legal literacy and capacity of the officials of Tanjung Mudo Village, Jangkat Timur District, through advocacy on personnel regulations. The program was conducted on March 3-4, 2025, using a participatory method that combined interactive lectures, case studies, and Focus Group Discussions (FGDs). To measure the program's impact, pre-test and post-test instruments were utilized. The initial assessment results showed an average participant score of only 48 out of 100, indicating a low level of understanding regarding their rights, obligations, and personnel procedures. Following the advocacy program, there was a very significant increase in understanding, with the average post-test score jumping to 85 out of 100. This improvement proves that the applied advocacy method was effective in bridging the knowledge gap, thereby empowering village officials to work more professionally, accountably, and in accordance with the prevailing legal framework.
Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Menjaga Keberlanjutan Demokrasi Berdasarkan Hukum Tata Negara Kartika Sari, Fitri; Arqon, Mohammad; Bintang, Amar
Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/voxpopuli.v2i1.90

Abstract

Sustainable democracy requires the active participation of the community in the supervision and implementation of the principles of constitutional law. In Sungai Piul, public awareness of their role in maintaining the sustainability of democracy still needs to be strengthened. Therefore, this socialization activity aims to increase public understanding of the importance of involvement in the democratic process, both through policy supervision and participation in elections and other democratic mechanisms. The method used in this activity is a qualitative approach with a descriptive-analytical method to describe the role of constitutional law in supporting community participation. The results of the socialization show that increasing public understanding of democratic principles can increase active involvement in maintaining the sustainability of democracy at the local level
Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Arqon, Mohammad; Mustafa, Danil
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i2.38

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh penerapan restoratif justice yang merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas menjadi solusi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara lebih humanis, di mana korban dan pelaku dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas mampu memberikan kepuasan bagi korban dan pelaku, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih luas serta kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait untuk meningkatkan penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT. Pertamina : Dalam Perspektif Pasal 2 UU Tipikor Arqon, Mohammad; Handayani, Fitri; Gusriyani, Nessie; Cantika, Fuji; Meisy Astrisia, Bunga; Sapitri, Elsa; Alisa, Siti; Roveria, Rona
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v4i1.331

Abstract

Corporate sentencing in corruption crimes in Indonesia continues to encounter both normative and implementation barriers, particularly in imposing criminal liability on state-owned enterprises such as PT Pertamina (Persero). This study aims to examine the normative weaknesses of Article 2 of the Anti-Corruption Law and assess the scope of corporate criminal liability in the context of crude oil and refinery product governance. The research employs a normative juridical method through a statutory approach, conceptual approach, and case approach to interpret relevant legal norms without relying on empirical data. The findings indicate that although corporations have been formally recognized as subjects of criminal law, the legal framework governing corporate mens rea and the standards for proving organizational fault remain insufficiently defined. The absence of clear obligations regarding internal control systems and compliance programs within state-owned enterprises further increases the risk of governance irregularities. This study proposes a normative reconstruction through strengthening the concept of corporate mens rea, establishing binding compliance standards, and clarifying corporate sentencing mechanisms within the Anti-Corruption Law. These reforms are essential for enhancing the effectiveness of corruption eradication and safeguarding state financial interests.