Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat
Apriadi Bahri, Rizki
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Dasar Gugatan di PTUN Chandra, Febrian; Azri, Muhammad; Apriadi Bahri, Rizki; Ananda, Tiara
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.114

Abstract

This study aims to analyze the standard of proof and the effectiveness of evidence in state administrative disputes based on violations of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB). The main focus is to answer how violations of abstract principles can be concretely proven in the proceedings of the State Administrative Court (PTUN), an area fraught with practical challenges for justice seekers. The research method used is normative juridical with statutory, case, and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively to identify evidentiary practices in jurisprudence. The results show that the standard of proof for AAUPB violations is flexible (vrij bewijs), depending on the judge's conviction supported by at least two valid pieces of evidence. Effective proof cannot rely on a single type of evidence but on a synergistic combination of written documents to trace the process, expert testimony to translate abstract norms, and witness testimony to reveal procedural facts. The impact of this research is the provision of a strategic framework for legal practitioners in formulating lawsuits and offering a basis for the development of judicial guidelines to enhance decisional consistency.
Pemberdayaan Hukum Masyarakat Talang Kawo Melalui Pemahaman Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Uli Kurniati Siregar, Ade; Apriadi Bahri, Rizki; Fathullah Saputra, Dipo; Apdillah, Dedek
Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/voxpopuli.v2i2.116

Abstract

The low legal literacy of the community in Talang Kawo, Merangin Regency, regarding motor vehicle credit agreements with fiduciary guarantees makes them vulnerable to detrimental practices. This community service aims to empower the community by enhancing their understanding of their rights and obligations, particularly concerning fiduciary guarantee execution procedures following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The method used was participatory legal counseling on March 26, 2025, with a descriptive qualitative approach. The activity's effectiveness was measured using pre-test and post-test instruments. The results showed a highly significant increase in legal understanding, with the average participant knowledge score rising from 38 to 82. It is concluded that the interactive counseling method successfully raised the community's legal awareness, equipping them with the knowledge to protect themselves from potential defaults and non-procedural executions.
Penyuluhan Hukum Adat kepada Masyarakat Desa Tanjung Mudo: Menumbuhkan Kesadaran dan Penguatan Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial Harmaini; Apriadi Bahri, Rizki; Ananda, Tiara
Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/voxpopuli.v2i1.87

Abstract

Legal counseling on customary law to the community of Tanjung Mudo Village aims to raise awareness about the importance of customary law in their social lives. Customary law, as part of an unwritten legal system, plays a crucial role in regulating social relations and resolving conflicts within indigenous communities. This counseling is carried out using an interactive communication method, involving customary leaders and active participation from local community members. This study demonstrates that the counseling successfully increased the community's understanding of their rights and obligations in the context of customary law, as well as the importance of preserving customary law as part of their cultural identity. Despite challenges in overcoming the differences in understanding between the older and younger generations, the strategies used in the counseling proved effective in fostering a better understanding of customary law and its relevance in everyday life. Therefore, this counseling makes a significant contribution to strengthening customary law as an instrument for resolving social issues and preserving culture in Tanjung Mudo Village.
Penataan Keterpaduan Undang-Undang Pertambangan Dengan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law Apriadi Bahri, Rizki
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i1.4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode atau teknik dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini metode atau teknik untuk melakukan pembentukan atau perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan hasil penelitian yaitu Penerapan metode omnibus law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia. Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. dengan digagasnya konsep omnibus law Cipta Kerja di Indonesia merupakan suatu reformasi regulasi yang tepat dalam penerapannya serta berdampak positif bagi kemajuan iklim usaha investasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan penyederhanaan regulasi yang menyebabkan kemudahan para investor dalam hal melakukan berbagai prosedur izin usahanya di Indonesia dan terjadi harmonisasi dan sinkronisasi terhadap reformasi regulasi omnibus law di Indonesia. Sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia.
Concursus Delictorum dalam Putusan Nomor 25/PID.B/2021/PN.BKO Apriadi Bahri, Rizki; Farhid Hidayah, Maoren; Putri, Zilvina
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i2.14

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara Indonesia, dengan menggunakan Metode penelitian  normatif  yakni  mempelajari hukum dan demokrasi dalam hal mengkaji hukum  yang  sudah  ada dan  yang dikehendaki. Pendekatan yang   digunakan   dengan   pendekatan   konseptual   dan   pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian yang didapat yaitu Pemahaman mendalam terhadap hukum dan proses peradilan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Peran asas kesalahan dan pembuktian yang cermat memastikan bahwa seseorang hanya dipidana jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan. putusan 25/PID.B/2021/PN.BKO mencerminkan hasil dari pengkajian yuridis terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ZA. Pemahaman dan penerapan ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHP menjadi landasan utama dalam menjatuhkan pidana, sambil memperhatikan keadilan bagi korban.
Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang Berintegritas Apriadi Bahri, Rizki; Herdiani, Reza; Hidayatullah, Taufik
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i2.40

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan seperti korupsi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia sering kali menghambat fungsi ideal lapas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas, yang mampu meminimalisir permasalahan tersebut dan mendorong terciptanya lapas yang adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi integritas di lembaga pemasyarakatan dan mengembangkan model sistem integritas untuk lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan yang transparan, kebijakan anti-korupsi yang tegas, pelatihan etika bagi petugas, serta program rehabilitasi yang komprehensif memainkan peran penting dalam menciptakan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas. Model sistem integritas yang dikembangkan mencakup elemen-elemen tersebut dan telah terbukti meningkatkan kualitas manajemen dan rehabilitasi di lapas yang menjadi objek penelitian. Pengembangan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas dapat meningkatkan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, serta mengurangi masalah-masalah seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Implementasi model sistem integritas yang komprehensif diharapkan dapat diterapkan secara luas untuk menciptakan lapas yang lebih adil dan manusiawi.
Co-Authors Ananda, Tiara Apdillah, Dedek Azri, Muhammad Farhid Hidayah, Maoren Fathullah Saputra, Dipo Febrian Chandra Harmaini Harmaini Herdiani, Reza Putri, Zilvina Taufik Hidayatullah, Taufik Uli Kurniati Siregar, Ade