Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.747
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Medika: Medika Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Albertus Sentot Sudarwanto
Universitas Sebelas Maret
Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Komisaris atas Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau dari Doktrin Piercing The Corporate Veil Jessica Putry Nathasya; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the regulation of company organs’ responsibilities, particularly commissioners, under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its relevance to the doctrine of piercing the corporate veil. The case of PT WSM Ventures Indonesia is examined to assess the limits of commissioners’ authority, the nature of the unlawful acts committed, and the legal basis for imposing personal liability for corporate losses. This research is a normative juridical study employing statutory and case approaches. It relies on primary and secondary legal materials obtained through literature review and applies a prescriptive analytical method. The findings show that the Company Law grants commissioners limited liability protection insofar as they perform their supervisory and advisory functions in good faith and within the scope of their authority. However, when a commissioner exceeds such authority (ultra vires) and interferes in the company’s management, causing losses, the doctrine of piercing the corporate veil becomes applicable to impose personal liability. In Decision Number 477/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, the commissioner was found to have committed an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code and held personally liable pursuant to Article 114 paragraph (3) of the Company Law.
Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Teknologi Deepfake terhadap Karya Visual Digital Intan Mustika Sari; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of artificial intelligence technology, particularly deepfake, has created new challenges in the protection of digital visual works as safeguarded under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The misuse of deepfake technology that modifies or imitates digital visual works without the creator’s authorization has the potential to infringe upon the creator’s moral rights and economic rights, while specific regulations governing deepfake have not yet been explicitly regulated in Indonesian positive law. This research aims to analyze the form of civil liability for the misuse of deepfake technology against digital visual works based on the concept of unlawful acts. The research method employed is normative legal research using a conceptual approach. The results of the study indicate that the misuse of deepfake against digital visual works fulfills the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, namely the existence of an unlawful act, fault, damage, and a causal relationship. Although deepfake is a product of artificial intelligence technology, legal liability remains attached to humans as users and controllers of the technology. Therefore, the appropriate form of civil liability is individual liability based on the element of fault in the form of intent.
Kekuatan Hukum dan Keterbatasan Content ID YouTube dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Octa Viany Putri; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum serta keterbatasan sistem Content ID dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola distribusi dan pemanfaatan karya lagu secara signifikan, khususnya melalui platform berbagi video seperti YouTube. Di satu sisi, kemudahan distribusi membuka peluang ekonomi yang luas bagi pencipta; di sisi lain, kondisi tersebut meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta secara masif dan lintas batas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Content ID berfungsi sebagai mekanisme preventif berbasis teknologi yang memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta melalui deteksi otomatis, opsi pemblokiran, dan monetisasi. Namun demikian, sistem ini memiliki keterbatasan, antara lain akses yang tidak merata, potensi klaim keliru, serta kedudukannya yang bersifat kebijakan internal platform dan bukan instrumen penegakan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan guna menjamin kepastian serta keadilan hukum dalam perlindungan hak cipta lagu di era digital. Kata Kunci: Content ID, Hak Cipta Lagu, Perlindungan Hukum, Platform Digital. Abstract This study aims to analyze the legal force and limitations of the Content ID system from the perspective of Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. The development of digital technology has significantly transformed the distribution and utilization patterns of musical works, particularly through video-sharing platforms such as YouTube. On the one hand, the ease of distribution creates broad economic opportunities for creators; on the other hand, it increases the risk of massive and cross-border copyright infringements. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, based on the examination of primary and secondary legal materials. The findings indicate that Content ID functions as a technology-based preventive mechanism that strengthens the protection of creators’ economic rights through automated detection, blocking options, and monetization features. However, the system also has limitations, including unequal access, the potential for erroneous claims, and its status as an internal platform policy rather than a formal law enforcement instrument. Therefore, regulatory strengthening and policy harmonization are necessary to ensure legal certainty and justice in the protection of song copyrights in the digital era. Keywords: Content ID, Song Copyright, Legal Protection, Digital Platform.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SASTRA NOVEL TERHADAP PLAGIARISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Sri Maryani; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53159

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel terhadap plagiarisme dan menciptakan model pengaturan yang ideal terkait plagiarisme secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel terhadap tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah Undang-Undang ini belum mengakomodasi dengan jelas dan baru mengatur perlindungan hukum karya sastra novel terhadap plagiarisme secara eksplisit dalam Pasal 44 UU Hak Cipta. Pembaharuan pengaturan terhadap plagiarisme karya sastra novel dalam Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan dengan membentuk model pengaturan yang ideal secara berkeadilan. Pembatasan-pembatasan dalam lingkup plagiarisme terhadap karya sastra novel perlu diatur lebih rinci seperti; pembatasan tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel, parameter yang menjadi pembeda apakah suatu karya sastra novel tersebut merupakan plagiarisme atau hanya terinspirasi dari karya yang telah ada sebelumnya dan juga ancaman hukum yang akan diberikan bagi pihak yang melakukan tindakan plagiarisme agar menciptakan keadilan bagi pencipta karya sastra novel.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA, BATASAN BUNGA, DAN RISIKO GAGAL BAYAR YANG DIHADAPI KONSUMEN DAN INVESTOR FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENJALANKAN KEGIATAN FINTECH YANG BERKEADILAN Destyra Annisa Askhiya Aldeswani; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53110

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen dan investor financial technology mengenai risiko keamanan data konsumen, bunga yang tinggi, dan gagal bayar agar terciptanya kegiatan fintech yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang dipakai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum konsumen mengenai batasan bunga yang tinggi terdapat dalam kontrak elektronik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum investor fintech mengenai risiko gagal bayar terdapat dalam  Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1801 KUHPerdata. Namun perlindungan tersebut belum mencerminkan keadilan bagi konsumen dan investor.
PELANGGARAN HAK KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PT. TELKOMSEL Irena Puspa Mega; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53149

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor apa saja yang menyebakan adanya kebocoran data pribadi dan mengkaji serta menganalisis tanggung jawab PT. Telkomsel sebagai unsur pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebocoran data pribadi yang melanggar hak-hak konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris, mengguakan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dalam penjelasannya penulis menggunakan penjelasan yang didapatkan dari sumber hukum berupa data primer yakni wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen terkait penulisan ini. Metode analisis ini adalah analisis kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa faktor penyebab tersebarnya data pribadi konsumen ada dua yakni faktor eksternal dan interal, faktor ekternal disebabkan oleh adanya cybercrime, pihak ketiga baik itu mitra atau karyawan perusahaan serta adanya kecurangan dari pengusaha tempat pengisian pulsa dilakukan. Faktor internal penyebab tersebarnya data pribadi konsumen Telkomsel adalah karena adanya sharing data konsumen yang dilakukan oleh PT. Telkomsel kepada perusahaan mitra yang dilakukan tanpa seijin konsumen. Belum ada tanggung jawab dari PT. Telkomsel mengenai adanya kebocoran data tersebut akibat dari sharing data kepada mitra baik tanggung jawab secara materil maupun immateril. Permerintah bersama DPR harus segera mengesahkan RUU PDP guna melindungi data pribadi konsumen di Indonesia dengan turut mengakomodir lembaga pengawas untuk memastikan patuhnya pemegang data terhadap UU PDP tersebut serta perlu adanya sosialisasi dari Menkominfo bersama Menkumham kepada konsumen akan pentingnya perlindungan data pribadi yang harus ditinjau setiap enam bulan sekali 
Urgensi Perlindungan Hukum Investor melalui Klausul Kewajiban Pengungkapan Keberlanjutan dalam Perjanjian Investasi Startup di Indonesia Safitri Ramadhani; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3898

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of investors through sustainability disclosure obligation clauses in startup investment agreements in Indonesia. This research employs a normative legal research method utilizing a statutory approach and a case approach through library research. The findings indicate that the incorporation of sustainability disclosure obligation clauses in startup investment agreements in Indonesia is necessary to address the existing regulatory vacuum, prevent information asymmetry, protect investors through preventive risk management and reinforce the legal standing for breach of contract claims under the Civil Code.
Co-Authors Adi Sulistiyono Alessandro Adrian Piero Ananda Adi Candra Arief Suryono Ayra Adlina Mahanani Zahra Destyra Annisa Askhiya Aldeswani Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma Flavio Valerie Eluan Gusti Faza Aliya Intan Mustikasari Irena Puspa Mega Jessica Putry Nathasya Nidya Safira Noor Saptanti Octa Viany Putri Ovi Dewi Oktavia R Suryo Putro Matarani Safitri Ramadhani Sri Maryani Stefanus Bagas Prakoso Tuhana Yudho Taruno Muryanto