Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Medika: Medika Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Tuhana
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
STRATEGI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN SRAGEN Leny Noviani; Atik Catur Budiarti; Tuhana Tuhana; Martani Setyawati
Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Vol 7 No 1 (2023): Vol. 7 No. 1, Mei 2023
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32630/sukowati.v7i1.379

Abstract

The problem of children not attending school in Sragen is high, namely 9,398 children. This problem have an impact on the quality of human resources and will affect regional competitiveness. The purpose of this research is to identify the factors that cause of children not in attending school and provide alternative solutions for this. This study is descriptive research. The population in this study were children aged 7–18 who had never attended school or dropped out of school. The sample in this study consisted of 1,143 respondents. Data collection techniques used were surveys, FGD, and literature studies. Data analysis techniques: 1) quantitative descriptive analysis to identify the causative factors of the problems; 2) qualitative data analysis to analyze the results of the FGD. The results showed that the causes of this problems: lack of motivation, lack of economic ability, working, disability, family problems, victims of bullying, giving birth to children, and low cognitive abilities. Strategies for dealing: 1) prevention strategies to monitor children who are vulnerable or at risk of dropping out of school; and 2) intervention strategies based on the causes. The intervention strategy aims to return children to appropriate schools or training. This intervention strategy is multisectoral
Pertanggungjawaban Peer To Peer Lending Terhadap Lender Apabila Terjadi Default Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Christopher Yehezkiel Bonardo Siahaan; Tuhana Tuhana
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2174

Abstract

Peer to peer lending creates a digital financing relationship between lender, borrower, and platform operator. The main legal issue arises when the borrower defaults and the lender suffers financial loss, while the operator often positions itself merely as an intermediary. This article analyzes the liability of peer to peer lending operators toward lenders in the perspective of Indonesian consumer protection law. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The result shows that lenders may be positioned as financial services consumers because they use services provided by a financial services business actor. Default caused solely by the borrower's inability to repay is essentially a funding risk borne by the lender. However, the operator may be held liable when the lender's loss is caused by the operator's fault or negligence, including inaccurate risk disclosure, weak risk mitigation, improper credit scoring, misleading information, or unfair standard clauses that eliminate the operator's responsibility.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Yudho Taruno Muryanto; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono; Dona Budi Kharisma; Tuhana Tuhana; Diana Tantri Cahyaningsih; Arief Suryono; Noor Saptanti
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Pelanggaran Steam Subscriber Agreement dalam Praktik Jual Beli Akun Sharing Steam di E-Commerce Shopee Faid Luthfi Ramadhan; Tuhana Tuhana
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis pelanggaran Steam Subscriber Agreement terkait praktik jual beli akun sharing Steam di e-commerce Shopee. Tujuan artikel ini adalah melakukan analisis bentuk pelanggaran yang terjadi akibat dari pelanggaran beberapa perjanjian, seperti Steam Subscriber Agreement yang merupakan perjanjian elektronik baku yang dibuat oleh Valve sebagai penyedia layanan Steam dan Syarat Layanan Shopee sebagai ketentuan penggunaan yang dibuat oleh penyedia layanan perdagangan Shopee sesuai dengan syarat perjanjian elektronik baku yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Temuan menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penjual Shopee terkait penjualan akun sharing Steam dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi karena melanggar perjanjian Steam Subscriber Agreement dan Syarat Layanan Shopee dan perbuatan melawan hukum karena penjual menyembunyikan fakta terkait produk yang dijual. Tindakan penjualan akun sharing Steam tersebut berakibat penghapusan atau penutupan akun Steam yang dijual di Shopee dan juga akun Shopee milik Penjual yang terbukti melanggar ketentuan Syarat Layanan Shopee.
PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG PENGANGKUTAN UDARA DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Destiya Destiya; Tuhana Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53509

Abstract

Artikel ini untuk mengetahui pola mekanisme pertanggungjawaban pengangkut atas penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan pengangkutan udara. penerbangan Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undang serta bersifat preskriptif. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwasanya penularan COVID-19 menjadi ruang lingkup pertanggungjawaban pengangkutan udara. Kebijakan protokol kesehatan menjadi dasar penentuan bentuk pertanggungjawaban pengangkutan. Kesesuaian Pasal 141 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 dan teori pertanggungjawaban pengangkutan udara. Pemberlakuan mekanisme pertanggungjawaban berlaku tiga mekanisme pertanggungjawaban. Unsur kesalahan pengangkut terbukti, tidak adanya penipuan hasil dokumen negatif atau non reaktif COVID-19 dan tempat terjadinya penularan
L Peningkataan Kompetensi Interpersonal dan Sosial dalam rangka Penguatan Sistem Merit Berbasis Kompetensi di BKPSDM Kota Surakarta Leny Noviani; Nugraha Arif Kaaryanta; Tuhana Tuhana; Atik Catur Budiati
Transformasi dan Inovasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 2 (2026): Volume 6, Nomor 2, Juli 2026
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jpm.v6n2.p76-82

Abstract

The implementation of a competency-based merit system in the Indonesian Civil Service requires strengthening interpersonal and social competencies to enhance organizational performance and public service quality. However, these competencies have not been optimally integrated into the competency development program at the Regional Civil Service and Human Resource Development Agency (BKPSDM) of Surakarta. This community service program aimed to improve civil servants' knowledge and skills in effective communication, teamwork, service empathy, and conflict management to support competency-based merit system implementation. A participatory approach was employed through needs assessment, training sessions, simulations, role-play, action plan development, and evaluation using the Kirkpatrick Level 1 and Level 2 models with pretest-posttest and participant satisfaction questionnaires. Thirty-one civil servants representing various local government agencies participated in the program. The results demonstrated a substantial improvement in participants' average scores, increasing from 51 in the pretest to 80 in the posttest (56.9% improvement). Participant evaluations also indicated very good ratings for the training program (3.30), facilitators (3.47), and facilities (3.46). These findings indicate that the program effectively improved participants' competencies while achieving high participant satisfaction. As a follow-up, a collaborative In-On-In training model based on transformative learning will be implemented in partnership with BKPSDM Surakarta.
Artwork Copyright Legal Protection on Non-Fungible Tokens (NFT) Tuhana Tuhana; Dona Budi Kharisma; Nabilah Khoirunnisa
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4405

Abstract

The purpose of this legal research is to find out the legal problems in protecting the copyrights of creators of works of art on Non-Fungible Tokens (NFT) and to find out the forms of legal protection for creators’ copyrights of works of art on NFT. The type of research is normative legal research. The approaches used are statute approaches, conceptual approaches, and comparative approaches.  The legal materials used are all regulations regarding copyright that exist in Indonesia and The United States of America (USA). NFT is a copyright protection solution for creators of works of art in the digital era. Indonesia does not yet have a digital copyright act while the USA has a digital copyright act called the Digital Millennium Copyrights Act (DMCA) which is able to protect the copyrights of art creators in NFT.  In Indonesia, it has not yet been regulated regarding the prohibition of the importation of anti-circumvention devices, which has been handled in Chapter 1201 of the DMCA. Then there is also no regulation regarding the deletion of NFT content, which indicates violations in Indonesia, which has been regulated in USA.
Co-Authors Adi Sulistiyono Albertus Sentot Sudarwanto Anjar Sri Ciptorukmi Arief Suryono Atik Catur Budiarti Atik Catur Budiati Christopher Yehezkiel Bonardo Siahaan Destiya Destiya Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma Faid Luthfi Ramadhan Leny Noviani Leny Noviani Martani Setyawati Nabilah Khoirunnisa Noor Saptanti Nugraha Arif Kaaryanta Yudho Taruno Muryanto Yudho Taruno Muryanto