Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.657
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Medika: Medika Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Dona Budi Kharisma
Department Of Privat Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
TANTANGAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY Dona Budi Kharisma
Perspektif Vol 26, No 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.810

Abstract

Kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan dalam financial tecnology (fintech) berpotensi menimbulkan sengketa antara penyelenggara dengan pengguna atau konsumen. YLKI mencatat, pada tahun 2020, sektor jasa keuangan (perbankan, asuransi, leasing, fintech peer to peer lending) adalah sektor yang paling bermasalah. Oleh karenanya, sebagai rangkaian upaya perlindungan konsumen, OJK melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Namun, diperlukan identifikasi akan potensi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi LAPS Sektor Jasa Keuangan agar fungsi dan tugasnya dapat dijalankan secara optimal. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki berbagai tantangan, diantaranya: dualisme alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan LAPS Sektor Jasa Keuangan, terbatasnya infrastruktur hukum, dan ketersediaan jumlah mediator dan arbiter. Mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi hukum yang dapat dilakukan diantaranya: (1) rekonstruksi dan harmonisasi LAPS dalam peraturan perundang-undangan; (2) penyediaan infrastruktur hukum LAPS Sektor Jasa Keuangan di seluruh wilayah Indonesia; dan (3) memformulasikan rasio potensi sengketa di setiap wilayah dengan ketersediaan jumlah mediator dan arbiter.The The complexity of financial products and services in financial technology (fintech) has the potential to cause disputes between providers and users or consumers. YLKI noted that in 2020, the financial services sector (banking, insurance, leasing, fintech peer to peer lending) was the most problematic sector. Therefore, as a series of consumer protection efforts, OJK through POJK No. 61/POJK.07/2020 established an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) for the Financial Services Sector. However, it is necessary to identify the potential challenges and obstacles faced by the Financial Services Sector LAPS so that its functions and duties can be carried out optimally. The type of approach in this research is the statute approach. Data collection is done by literature study (library research). The results show that the Financial Services Sector LAPS has various challenges, including: the dualism of alternative consumer dispute resolution for financial services between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the Financial Services Sector LAPS, limited legal infrastructure, and the availability of a number of mediators and arbitrators. Overcoming these challenges, legal strategies that can be carried out include: (1) reconstruction and harmonization of LAPS in laws and regulations; (2) provision of legal infrastructure for the Financial Services Sector LAPS throughout Indonesia; and (3) formulate the ratio of potential disputes in each region with the availability of the number of mediators and arbitrators.
OMNIBUS LAW DAN IZIN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN AL SENTOT SUDARWANTO; Dona Budi Kharisma
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.387 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.411

Abstract

Masalah perizinan menjadi salah satu masalah terkait investasi yang perlu dibenahi. Oleh karenanya, Pemerintah melalui Omnibus Law melakukan penyederhanaan perizinan. Salah satu bentuk penyederhanaan perizinan yaitu dengan penghapusan izin lingkungan. Upaya tersebut tentunya bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Disatu sisi, polusi dan kerusakan lingkungan masih menjadi salah satu masalah dan tantangan besar Indonesia yang belum bisa terselesaikan saat ini. Merespon permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis korelasi antara izin lingkungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini juga akan menganalisis mengapa subtansi izin lingkungan dalam Omnibus Law bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan observasi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa izin lingkungan adalah wujud integrasi antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Omnibus Law harus dapat menyederhanakan izin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk tetap menerapkan izin lingkungan dalam subtansi Omnibus Law.  Di dalam Omnibus Law perlu dikonstruksikan proses perizinan lingkungan yang cepat, sederhana dan biaya yang memadai melalui rekonstruksi kelembagaan, konsistensi mekanisme penilaian izin lingkungan, dan penambahan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
MEMBANGUN KERANGKA PENGATURAN STARTUP DI INDONESIA Dona Budi Kharisma
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.047 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v10i3.766

Abstract

Startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi informasi adalah pelaku utama di sektor ekonomi digital. Bahkan, pada masa pandemi, kehadiran startup terbukti menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional. Namun, panjangnya proses perijinan usaha, over regulation dan ketidakjelasan lembaga atau komisi yang mengatur startup menjadi hambatan sekaligus persoalan serius dalam ekosistem ekonomi digital. Alhasil, berdasarkan Global Startup Ecosystem Index Report 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dalam pemeringkatan ekosistem startup global. Di satu sisi, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 44 miliar dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan kerangka pengaturan bisnis startup di Indonesia. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan statute approach dan comparative approach. Beberapa negara yang dijadikan objek studi perbandingan adalah Amerika, Italia, Tunisia dan India. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan observasi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dukungan regulasi menjadi faktor kunci keberhasilan beberapa negara seperti Amerika, Italia, Tunisia dan India dalam menciptakan ekosistem startup. Selain itu, adanya Komisi Startup Nasional memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan, pengawasan, pemberdayaan dan dukungan permodalan bagi startup. Untuk membangun ekosistem startup sekaligus sebagai strategi percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pada masa pandemi, direkomendasikan bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun kerangka pengaturan bagi startup melalui pembentukan regulasi khusus terkait startup dan membentuk Komisi StartupNasional sebagai ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
The Role of Intellectual Property Law in Increasing Science Education Capacity in Indonesia Diana Tantri Cahyaningsih; Dona Budi Kharisma
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No 7 (2023): July
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9i7.4565

Abstract

Currently, the world of education is the backbone of the development of Intellectual Property Rights (IPR). Research results in learning and research activities in the form of science and technology are objects of IPR that must be registered and protected. This is because the findings are an innovation that has high moral and economic value. This study aims to identify the role of IPR law in increasing the capacity of science education in Indonesia. This type of research is legal research using a conceptual approach. Data collection techniques were carried out using library research. Data analysis techniques were carried out using the critical hermeneutic method. The results of the study state that IPR law has two functions, namely: a protective function and an economic function. The function of protection means that the registration of IPR legally protects the findings of inventors as intellectual property. Inventors also have the right to sue other parties who use their findings without rights. The economic function means that registered innovations in science education can provide economic benefits for inventors as well as a source of income (royalty). However, the level of HKI registration in the world of science education is still low. The existence of HKI learning materials in science education is something that is needed at this time.  
Intellectual Property Rights Education as a General Compulsory Subject in Higher Education M Hudi Asrori S; Dona Budi Kharisma
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No 7 (2023): July
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9i7.4579

Abstract

In several developed countries such as the United States of America (USA), Japan, and the United Kingdom, Intellectual Property Rights (IPR) education has an important role in empowering IPR. The existence of HKI education also increases the growth of the creative economy. Therefore, the creative economy sector is growing rapidly and contributing significantly to Gross Domestic Product (GDP), labor absorption, and exports. However, it is different from the people in Indonesia who still lack understanding and awareness of IPR. On the one hand, IPR has moral and economic values that must be protected. This paper aims to examine the urgency of HKI as a compulsory subject in universities in Indonesia This type of research is legal research using a comparative approach. The data collection technique was carried out by means of a literature study. Data analysis techniques were carried out using normative juridical methods. The results of the study stated that HKI has an urgency as a compulsory subject in tertiary institutions due to several things, first, innovations and research results produced in tertiary institutions are HKI objects that must be protected. In addition to encouraging innovation, this is intended so that inventors and creators can have moral and economic values for their findings. Second, the prevalence of IPR violations in tertiary institutions is an indication of the importance of IPR Education as a general compulsory subject. Third, downstream research results. The main asset in downstream research results is intellectual property owned by creators and inventors. The results of higher education research are the values of originality, innovation, and uniqueness that require the protection of intellectual property. IPR education can be a medium to increase awareness of legal protection for a research result produced by academics.
Online Dispute Resolution as an Alternative Model for Dispute Settlement in The Financial Technology Sector Dona Budi Kharisma; Nadzya Tanazal E.Ar
Pandecta Research Law Journal Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v17i1.25267

Abstract

Financial technology (fintech) is the use of technology in financial services in the digital economy era. Digital payments, peer-to-peer lending, and crowdfunding are examples of fintech that is growing rapidly in Indonesia. However, the high number of disputes in the fintech sector is an indication of the need for a dispute resolution mechanism that is fast, simple, and low-cost. In this regard, online dispute resolution (ODR) is present as an alternative dispute resolution model. ODR has many challenges, such as the existence of a legal vacuum (rechtsvacuum) regarding the ODR mechanism, internet disruption, and the weak protection of personal data in Indonesia.
Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Kharisma, Dona Budi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.283 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i1.832

Abstract

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Undang-Undang yang sudah 9 (sembilan) kali mengalami uji materiil sejak diundangkan pada tahun 2008 hingga tahun 2021. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa publik masih meragukan subtansi Undang-Undang ITE. Menarik untuk dikaji adalah Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Namun, Pemerintah justru merevisi Undang-Undang ITE dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan apakah tindakan pemerintah yang merevisi Undang-Undang ITE dan mengeluarkan SKB adalah bentuk pembangkangan (disobedience) atau kepatuhan (compliance) terhadap Putusan MK dan bagaimana implikasinya terhadap tatanan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan statute approach dan case approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan observasi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat kontradiksi antara Putusan MK dengan tindakan Pemerintah namun tindakan tersebut bukan bentuk pembangkangan melainkan bentuk kepatuhan dan perwujudan kesadaran hukum kritis (critical legal conciousnees). Upaya Pemerintah untuk merevisi dan mengeluarkan SKB pada konteks ini dilakukan karena didasari oleh nilai-nilai luhur dengan motif untuk menciptakan hukum yang lebih responsif pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Implikasi yang timbulkan justru memperkuat Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan menciptakan praktik ketatanegaraan baru dalam pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan.
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Waluyo, Waluyo; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i1.1117

Abstract

Data per Januari 2023, terdapat 24.050 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di berbagai negara. Data kuartal I/2022 PMI telah menyumbang devisa negara sebesar Rp34,1 triliun. Namun, data pengaduan PMI per Januari 2023 mencapai 211 kasus. Untuk memberikan pelindungan kepada PMI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerapkan konsep integratif holistik melalui peran Pemerintah Desa. Masih maraknya migrasi illegal dan perbedaan data PMI menjadi indikasi peran Pemerintah Desa belum optimal.Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI dan merumuskan konsep untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan statute approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan observasi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peran strategis Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI meliputi layanan informasi, verifikasi data, pencatatan, fasilitasi persyaratan administrasi, pemantauan keberangkatan dan kepulangan, serta pemberdayaan buruh migran dan anggota keluarganya. Beberapa konsep untuk mengoptimalkan peran desa, diantaranya: (1) dukungan regulasi melalui Peraturan Desa tentang PMI; (2) system basis data PMI tingkat desa; (3) alokasi anggaran desa untuk pemberdayaan program PMI; dan (4) adanya perangkat desa yang secara khusus melaksanakan tugas dan tanggung jawab desa dalam urusan PMI.
Problematika Regulasi pada Potensi Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di Indonesia Kenny Reyza Feranda; Dona Budi Kharisma
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan minat terhadap SPAC paralel dengan kompleksitas struktur SPAC sehingga mengancam perlindungan investor. Penulisan ini bertujuan mengkaji proyeksi kebijakan khusus SPAC Indonesia dengan perlindungan tambahan kepada investor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berkenaan dengan hal tersebut, jenis data yang digunakan yakni data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengolahan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan yang diolah menggunakan teknis analisis bahan hukum berupa silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa ketentuan dalam hukum perseroan terbatas dan pasar modal Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada investor jika SPAC diizinkan di Indonesia. Adapun ketentuan yang ada saat ini menimbulkan polemik terkait sistematika SPAC sehingga diperlukan penyesuaian regulasi yang selaras dengan karakteristik dan struktur SPAC dengan hukum positif Indonesia.
Formulation of Legal and Regulatory Models of Carbon Units as Collateral Objects in Indonesia Diana Tantri Cahyaningsih; Dona Budi Kharisma; Alisha Vinia Alethea Majid
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6837

Abstract

The rise in GHG emissions has driven countries, including Indonesia, to commit to Net Zero Emissions through the 2015 Paris Agreement. One of Indonesia’s efforts is limiting carbon emissions via carbon trading. The traded object, carbon units, are categorized as securities with economic value, presenting an opportunity to use them as collateral. However, theres is no clear regulation governing this. This normative legal research uses statute and conceptual approaches, with primary and secondary legalmaterials on collateral law. The study aims to propose regulatory recommendations to enable the use of carbon units as collateral in Indonesia. The findings suggest that fiduciary is the most suitable binding meyhod, as it does not require physical delivery and allows execution through private sale under Article 31 of Indonesia Fiduciary Law. The lack of a valuation institution can be addressed by optimizing collaboration between public appraisers, like KJPP and GHG Validation and Verification instituions (LV/V GRK).
Co-Authors Adi Sulistiyono Adi Sulistiyono Aditya Pratama Agus Yudha Hernoko Agus yudha Hernoko AL SENTOT SUDARWANTO Albertus Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Alisha Vinia Alethea Majid Arief Suryono Ayub Torry Satriyo Kusumo Diana Tantri Cahyaningsih Diana Tantri Cahyaningsih Digvijay Singh Rana Firman Edi Goldwina Aphroditerri Agnjana Hafidah Nur Epsteinnia Kenny Reyza Feranda M Hudi Asrori S Nadzya Tanazal E.Ar Najib Imanullah Noor Saptanti Oktafiyana Oktafiyana Pranoto . Prawitra Thalib Prawitra Thalib Ruth Rize Paas Megahati S Salsabila Adinda Putri Sri Wahyuningsih Yulianti Sudirman Tuhana Waluyo, Waluyo Yudho Taruno Muryanto