Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Akibat Perbuatan Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce Gusti Faza Aliya; Albertus Sentot Sudarwanto
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1795

Sebagai kontributor pertumbuhan perekonomian di suatu negara, sektor e-commerce merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi yang perlu diakomodasi dengan payung hukum teraktual guna mendukung ketahanan tehadap perkembangan dan perubahan sosial. Efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi e-commerce yang dapat dilakukan melalui jarak jauh memiliki sejumlah resiko pula yang menempatkan konsumen pada posisi rentan terhadap perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha. Melalui penelitian normatif dengan sifat preskriptif penelitian ini berupaya untuk mengkaji mengenai kerangka perlindungan hukum terhadap konsumen serta pengaturan tanggung gugat pelaku usaha akibat perbuatan wanprestasi dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum positif di Indonesia dikaitkan dengan berbagai teori dan prinsip hukum. Diketahui bahwa payung hukum yang telah ada saat ini dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen, namun masih belum cukup memadai terutama dalam UU Perlindungan Konsumen yang cenderung bersifat konvensional sehingga perlu diperbaharui untuk mengakomodasi nilai-nilai transaksi secara elektronik.

Hambatan dan Peluang Notaris Online (Cyber Notary) di Indonesia dalam Memasuki Cyber Space Stefanus Bagas Prakoso; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan dan peluang berlakunya Cyber Notary. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan undang – undang. Bahan hukum kemudian dianalisis berdasarkan metode preskriptif dan terapan, sehingga menghasilkan sebuah argumentasi, teori, dan konsep baru. Hasil penelitian ini mengkaji mengenai hambatan dan peluang pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia dengan melihat Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga menganalisis ketetapan hukum Akta Autentik hasil dari Cyber Notary. Kenyataannya pelaksanaan Cyber Notary dan keabsahan Akta Autentiknya masih belum dapat diberlakukan di Indonesia dikarenakan terdapat hambatan atau tabrakan peraturan pada undang – undang yang mangatur, sehingga diperlukannya harmonisasi undang – undang terlebih dahulu untuk pelaksanaan Cyber Notary dan keabsahan Akta Autentiknya.

Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek “STARBUCKS”) Ovi Dewi Oktavia; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menghasilkan argumentasi terkait dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum kemudian di analisis berdasarkan metode silogisme dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang belum terdaftar pada sengketa Starbucks Corporation sudah diberikan perlindungan hukum represif melalui Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini sudah tepat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terutama pada Pasal 21 ayat (1) poin c dan Pasal 21 ayat (3).

Perlindungan Investor Terhadap Instrumen Investasi Perusahaan Skema Ponzi Berkedok Trading Berbasis Artificial Flavio Valerie Eluan; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini menganalisis mengenai konsep investasi trading yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan pengelola jasa keuangan yang ada di Indonesia, mengingat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan maraknya instrumen-instrumen investasi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat, maka dalam hal ini akan membahas lebih dalam tentang investasi trading yang merupakan sebuah instrumen investasi baru didalam masyarakat. Peraturan yang terperinci pun menjadi tantangan untuk melindungi segenap investor-investor yang ada di indonesia guna menciptakan ekonomi indonesia yang baik dan meningkatkan pengetahuan akan pengelolaan keuangan serta pendapatan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode silogisme yang bersifat deduksi didasarkan dari pengajuan premis mayor, selanjutnya diajukan premis minor, kemudian kedua premis tersebut kemudian ditarik menjadi suatu simpulan. Silogisme terdiri dari dua premis (mayor dan minor) dan satu kesimpulan, premis mayor terdapat pada poin dimana suatu negara wajib melindungi investor dari praktik investasi ilegal dan penipuan yang bersifat merugikan, sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang mengatur tentang investasi di Indonesia, sementara itu premis minor terkadung pada Investasi dengan Multi-Level Marketing (MLM) skema ponzi yang beroperasi dengan berkedok trading berbasis artificial intelligence, yang telah menimbulkan kerugian finansial bagi banyak investor di Indonesia.

Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce R Suryo Putro Matarani; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban penjual atas wanprestasi dalam perjanjian elektronik pada transaksi jual beli di e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Jenis dan sumber bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, termasuk buku serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transaksi jual beli dalam e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen. Berdasarkan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel, tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online karena gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang telah dipesan oleh penggugat, meskipun pembayaran telah dilakukan. Oleh karena itu, tergugat diwajibkan mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh penggugat serta membayar ganti rugi kepada penggugat akibat wanprestasi tersebut.

Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI Ayra Adlina Mahanani Zahra; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Teknologi semakin berkembang, penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat dijumpai di berbagai bidang, termasuk seni, seperti text-to-image AI. Meskipun keberadaannya berpotensi besar untuk memberi manfaat dan kemajuan, AI tidak hanya merusak makna penciptaan seni, pengembangannya menimbulkan masalah hukum dan etika yang krusial terkait penggunaan materi berhak cipta, umumnya di media sosial, berupa ilustrasi digital tanpa adanya kredit yang memiliki indikasi plagiarisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua isu utama, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya visual di era digital dengan kemunculan teknologi AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengidentifikasi bagaimana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta di Indonesia memberi perlindungan terhadap karya visual berbagai bentuk termasuk gambar dan ilustrasi digital, dengan hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karya dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC belum secara eksplisit mengatur pelindungan karya dari pelanggaran oleh AI, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran hak-hak pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi untuk melindungi hak cipta atas ilustrasi digital dari penyalahgunaan oleh AI serta menjamin keadilan perlindungan hukum di era digital.

Implementasi Jaminan Keselamatan Atlet Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 di Kota Surakarta Alessandro Adrian Piero; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keolahragaan di Kota Surakarta, khususnya dalam menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi atlet bola basket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai keselamatan dan perlindungan hukum atlet, implementasinya masih belum optimal. KONI dan PERBASI Kota Surakarta sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah belum memiliki mekanisme, regulasi teknis, maupun anggaran yang memadai untuk menjamin hak-hak atlet secara menyeluruh. Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan menjadi hambatan utama dalam perlindungan atlet, baik dari sisi keselamatan fisik maupun perlindungan hukum ketika terjadi cedera atau sengketa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan teknis, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penyediaan jaminan hukum dan asuransi bagi atlet daerah.

Perlindungan Pencipta Film Melalui Digital Rights Management (DRM) Pada Layanan Over The Top Nidya Safira; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67434/ijssh.v6i2.2579

This article aims to analyze the regulation of copyright protection for movie creators through Digital Rights Management (DRM) technology implemented in Over The Top (OTT) services. This study employs a normative legal method with a prescriptive nature and a statutory approach. The article examines the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright through Philipus M. Hadjon’s theory of legal protection. The findings indicate that the Copyright Law has not comprehensively regulated DRM technology within OTT services, particularly due to the absence of provisions regarding the prohibition of DRM circumvention tools (anti-circumvention), as well as the lack of clear regulations concerning technical standards and supervisory procedures for DRM technology. The author concludes that reforms regarding digital copyright protection, particularly DRM regulation within the Copyright Law, are necessary to ensure legal protection for movie creators as legal subjects and for movies distributed through OTT services.

Pengaturan Doktrin Single Economic Entity dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Ananda Adi Candra; Albertus Sentot Sudarwanto
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67434/ijssh.v6i2.2588

Abstract The Single Economic Entity (SEE) doctrine is a concept in competition law that regards parent companies and subsidiaries within a corporate group as a single economic unit. This study aims to analyze the regulation of the Single Economic Entity doctrine in the perspective of Indonesian competition law. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed deductively. The results show that the Single Economic Entity (SEE) doctrine has not been explicitly regulated under Law Number 5 of 1999, but it has been applied by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in several competition law cases, such as the Temasek case, the Barclays Premier League broadcasting rights case, and the Amlodipine pharmaceutical industry case. The Single Economic Entity (SEE) doctrine is used to assess control relationships and economic unity among companies within the same corporate group. However, the absence of clear parameters regarding its implementation has created legal uncertainty in the enforcement of competition law in Indonesia. Keywords: Single Economic Entity , Competition Law, Business Actor Liability Abstrak Doktrin Single Economic Entity (SEE) merupakan konsep dalam hukum persaingan usaha yang memandang Perusahaan induk dan anak Perusahaan dalam satu grup usaha sebagai satu kesatuan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan doktrin Single Economic Entity dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasuss, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Single Economic Entity (SEE) belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun pernah diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam beberapa perkara persaingan usaha seperti Temasek, hak siar Barclays Premier League, dan industri farmasi Amlodipine. Penerapan doktrin Single Economic Entity (SEE) digunakan untuk menilai hubungan pengendalian dan kesatuan ekonomi antar perusahaan dalam satu grup usaha. Namun, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai parameter penerapannya menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kata Kunci: Entitas Ekonomi Tunggal, Hukum Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search