Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP HARTA KEKAYAAN DI DUSUN TAIPALAMPANG DESA BALUMBUNGANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO Basoddin, Agusniar; Hasan, Yulia A.; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1123

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang status harta pada perkawinan siri dan penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bersumber dari data responden, pembagian angket dan wawancara serta bahan-bahan dari pustaka yang berlaku dan berkaitan dengan status harta kekayaan pada perkawinan siri yang terjadi di Dusun Taipalampang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan siri yang terjadi pada Dusun Taipalampang bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari aspek hukum dan lingkungan masyarakat. Perkawinan siri menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada pasal tersebut undang-undang perkawinan menyerahkan syarat sahnya perkawinan dilihat dari sudut agama. pada perkawinan siri terdapat cacat administrasi karena pada pasal 2 ayat (2) UUP dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila terjadi permasalahan pada sengketa perkawinan dapat diselesaikan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu bukti konkrit yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perkawinan, dengan adanya pencatatan juga memudahkan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa harta kekayaan apabila terjadi perceraian. Karena pada perkawinan siri tersebut sulit untuk menentukan status harta kekayaan dalam hukum apabila perkawinan tidak tercatat. This study aims to identify the status of property in unregistered marriage “nikah siri” and dispute resolution property on the unregistered marriage. This study uses a qualitative method, which is sourced from the data of respondents, the distribution of questionnaires and interviews as well as materials from the literature, which are valid and related to the status of property on unregistered marriage that happens in Taipalampang, Bontoramba District, Jeneponto Regency. The results of this study show that the phenomenon of “nikah siri” which happens in Taipalampang can cause a variety of problems from the aspect of law and society. Unregistered marriage, according to Article 2, paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 Year 1974, a legal marriage is a marriage conducted according to the law of each religion and beliefs. In the chapter of the laws of marriage handed over the terms of the validity of a marriage is seen from the angle of religion. On Unregistered marriage, there are defects in administration because article 2, paragraph (2) UUP explains that every marriage is recorded according to the laws and regulations that apply so that in case of problems in a marital dispute can be resolved with the under applicable law. Be aware that the registration of marriage is one of the concrete pieces of evidence that can be used to prove whether the right has occurred to the marriage, with the recording also facilitating Religious Court resolve the dispute assets if they divorce. Because ‘nikah siri” is difficult to determine the status of the assets in the law if the marriage is unregistered.

ANALISIS HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus Polres Bone Tahir, Ferdinansyah; Mas, Marwan; Hasan, Yulia. A
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1183

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bone, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bone. Penelitian ini dilakukan di Polres Bone khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari beberapa literatur baik buku, artikel maupun materi kulia yang diproleh. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara serta meminta data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar sudah sesuai prosedur yang berlaku, adapun faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena beberapa faktor seperti kultur/ kebudayaan, ekonomi dan faktor keturunan. The purpose of this study was to identify and analyze the process of investigating the perpetrators of domestic violence at the Bone Police, and to identify and analyze the factors causing domestic violence at the Bone Police. This research was conducted at the Bone Police, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, both books, articles and lecture materials obtained. The form of interview is a data collection technique by conducting interviews and asking for data. The results of this study indicate that the process of investigating the perpetrators of criminal acts of domestic violence at the Bone Polrestabes is in accordance with applicable procedures, while the factors for the occurrence of domestic violence are due to several factors such as culture, economy and heredity.

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK OLEH PENYIDIK Prasetya, Panji Catur; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1193

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Polda Sulawesi Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyeidik Polda Sulawesi Barat, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi. Dan data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan dengan responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis yaitu data tentang penyelesaian Perkara Pidana Anak. This study aims to determine the process of implementing Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases by West Sulawesi Regional Police Investigators and to find out the obstacles faced by investigators in the implementation of Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is normative research, which uses a statutory approach and a case approach. Legislative approach to review all laws and regulations especially those related to diversion. Case approach by examining cases related to the form of settlement of child criminal cases by West Sulawesi Regional Police investigators, especially children in conflict with the law which are resolved through diversion. And primary data, namely data obtained directly from the first source (respondents) at the research site through interviews with respondents. Secondary data is data obtained by the author, namely data on the settlement of juvenile criminal cases..

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP Chrisnanto, Rendy; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1194

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dan apakah keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif – normatif.lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis lewat wawancara dengan Majelis Hakim dan Penyidik kepolisian serta menganalisis sebuah putusan yang berkaitan dengan tema peneltian ini, diperoleh hasil: (1) keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. (2) keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. This study aims to determine whether the verbal witness testimony can support the judge's conviction in deciding a criminal case and whether the verbal witness testimony does not conflict with efforts to enforce the defendant's rights as regulated in the Criminal Code in accordance with the Mamuju District Court Decision Number 204/Pid.B /2018/PN.Mam. This research was conducted using quantitative, normative research methods. The research location was at the Mamuju District Court. Based on the research that has been done by the author through interviews with Judge Majelis and police investigators and analyzing a decision related to the title of the thesis, the results obtained are: (1) verbal witness testimony can support the judge's belief in deciding a criminal case. (2) the testimony of the verbal witness does not contradict the efforts to enforce the rights of the accused as regulated in the Criminal Code. Judges are free to judge the truth contained therein. Also, the power of verbal witnesses in their use cannot stand alone but must also be supported by other evidence. If the verbal witness testimony is in accordance with other evidence, the verbal witness testimony can have value and can be used to refute the witness's denial in the trial. The conclusion of this study is that the use of verbal witnesses (investigating witnesses) in the process of proving a criminal case is necessary if during a trial the witness and/or the defendant denies the information contained in the investigation report because of an element of coercion or pressure either in the form of mental or physical pressure from the investigator at the time of making the investigation report, causing the legal facts obtained in court examination to be less clear.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN : Studi Kasus Polrestabes Makassar Nurfazilah, Nurfazilah; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1195

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif, karena sanksi yang sangat ringan karena PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam menentukan pasal pada pelaku, sehingga pelaku bebas dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu perilaku pelaku ingin melakukan suap terhadap aparat penegak hukum. Adapun faktor tidak efektifnya penegakan hukum adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya personil, faktor masyarakat karena kurangnya pengetahuan sehingga takut melakukan laporan, serta faktor sarana yaitu kurangnya anggaran. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at the Metropolitan Police Station (Polrestabes) Makassar, and to identify and analyze the factors that hinder the ineffectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at Polrestabes Makassar. This research was conducted at Polrestabes Makassar, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, books, articles and lecture materials obtained. The form of the interview is a data collection technique by conducting interviews with the Head of PPA Polrestabes Makassar, investigators and the Chair of the Women's Solidarity Institute, Anging Mammiri and asking for data. The results of this study indicate that law enforcement at the PPA Polrestabes Makassar has not been effective, because in 2018-2019 sanctions were not implemented by law enforcers, and law enforcers often made mistakes in imposing articles so that perpetrators were free from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Criminal Acts. Besides, the perpetrators often want to bribe. The factors for the ineffectiveness of law enforcement are the human resource factor, namely the lack of personnel, the community factor due to lack of knowledge so they are afraid to report, and the facility factor is the lack of budget.

EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB Nurbaya, Nurbaya; Pattenreng, Muh. Arfah; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1212

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas IB. Jenis penelitian hukum normative. Jenis data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm. Teknik pengumpulan bahan hukum Studi Kepustakaan. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pembagian harta Bersama berasarkan putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM telah efektif yang ditunjau berdasar kedudukan Hukum (legal standing) yang diperoleh penggugat serta partisipasi Pemerintah dan Aparat dalam membantu penggugat mendapatkan haknya efektif karena telah memenuhi mekanisme hukum yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM meliputi pada factor sosiologi yaitu penetapan putusan dan adanya pendukung seperti fasilitas. Sedangkan factor psikologi meliputi pada ketidakadilan ini sangat berkaitan dengan pola padang suami selaku penanggungjawab keluarga terhadap istri selaku ibu rumah tangga serta pengaruh budaya dan ideologi yang menjadi pertimbangan dalam memberikan hak seorang istri. The aim of the study was to examine the effectiveness of the sharing of joint assets on divorce in the class IB sungguminasa religion court. This study is normative legal research. The type of secondary data is the Decision of the Religion Court of Gowa Regency Number 79 / PDT. G / 2017 / Pa. Sgm. The technique of collecting legal materials used in this research is Library Research. The data analysis used is qualitative analysis. The results showed the effectiveness of sharing joint assets based on decision number 79 / PDT.G / 2017 / PA. SGM has been effective based on the legal standing obtained by the plaintiff and the participation of the Government and the Apparatus in helping the plaintiff get his / her rights effectively because it has fulfilled the existing legal mechanisms. The factors that affect the effectiveness of the sharing of joint assets include sociological factors, namely the decision making and the existence of supporters such as facilities. While the psychological factor covering this injustice is closely related to the perspective of the husband as the head of the family and the wife as a housewife, as well as the influence of culture and ideology that are considered in giving the rights of a wife.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI KABUPATEN SELAYAR LEGAL REVIEW OF ILLEGAL FISHING IN SELAYAR Andi Mutiara Muthia; Yulia A Hasan
DIALEKTIKA Vol 13, No 2 (2020): DIALEKTIKA: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/dj.v13i2.1817

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana Illegal Fishing dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/Pn Slr dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Selayar melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan tekhnik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengimplementasikan UU Perikanan karena para terdakwa hanya di dakwa dengan dakwaan alternatif yang dimana hakim bebas menjatuhkan dakwaan mana yang terbukti di pertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selain itu, dasar terjadinya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan (bahan peledak) yang telah di atur dalam UU. Adapun kekuasaan hakim dalam membutus perkara terdapat pada pasal 53 UU Kehakiman. Hakim seharusnya merujuk pada peraturan pasal 9 UU Perikanan. Permen No. 71/permenkp/2016 memang tidak mengatur tentang bom sebagai alat tangkap yang dilarang, adapun menurut penulis berdasarkan pasal 84 dan pasal 85 UU Perikanan yang bersangkutan tidak dapat di pidana berdasarkan pasal tersebut karena menggunakan bom yang menyebabkan rusaknya keberlanjutan sumberdaya ikan, berarti para terdakwa terbukti telah melakukan Illegal Fishing karena bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan. Kata kunci: Implementasi, Illegal Fishing, Undang-Undang Perikanan

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG NOMOR PERKARA 217/Pdt.G./2020/PA.Ek SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN Masdin Masdin; Baso Madiong; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1474

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum setelah terjadinya perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek di Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan kasus kejahatan dalam rumah tangga di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penilitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian nomor perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek di Kabupeten Enrekang yaitu: a. Akibat Hukum Terhadap Suami Istri adalah jika suami istri bercerai maka hak suami terhadap istri sudah terputus, artinya suami tidak berkewajiban menafkahi istri, tetapi suami tetap menafkahi anak-anaknya sampai mandiri atau menikah, b. Akibat Hukum Terhadap Anak, c. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama, d. Akibat Hukum Terhadap Nafkah. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Enrekang yaitu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tentunya melihat dari segi isi gugatan penggugat terhadap penggugat, kemudian mengajukan bukti, baik berupa surat maupun saksi, dan mendengarkan keterangan dua orang saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat. This study aims to determine the legal consequences after the divorce Case Number 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek in Enrekang Regency, To find out the considerations of religious court judges in deciding cases of domestic crimes in Enrekang Regency. The type of research used is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically. The primary data is from field research, secondary data Primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study show that the legal consequences after the divorce case number 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek in Enrekang Regency are: a. The legal consequences for husband and wife are that if husband and wife divorce, the husband's rights to his wife have been cut off, meaning that the husband is not obliged to provide for his wife, but the husband continues to provide for his children until they are independent or married, b. Legal Consequences on Children, c. Legal Consequences on Joint Assets, d. Legal Consequences on Livelihoods. The consideration of the Religious Court Judges in Deciding the Case of Domestic Violence in Enrekang Regency, namely the Panel of Judges in considering a case, of course, looks at the content of the plaintiff's lawsuit against the plaintiff, then submits evidence, both in the form of letters and witnesses, and listens to the statements of two witnesses both from the plaintiff and the defendant.

ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULAWESI SELATAN Roy Oka Mahendra; Ruslan Renggong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1475

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian Tindak Pidana Perzinahan dan faktor penghambat bagi Penyidik dalam tindak pidana perzinahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan cara menelaah dan mengkaji suatu ilmu untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Perzinahan fungsi penyelidik dan penyidik digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni : fungsi penyidik dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Perzinahan dengan mengumpulkan barang bukti dan alat yang di gunakan yang berada di TKP, sehingga memudahkan penyidik untuk menentukan status tersangka dalam kasus perzinahan. tempat kejadian perkara (TKP) tidak dalam status quo lagi atau TKP sudah dalam keadaan rusak sehingga penyidik sulit dalam mengidentifikasi kasus tindak pidana perzinahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus tindak pidana perzinahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. The purpose of this study was to determine the process of proving the crime of adultery and the inhibiting factors for investigators in the crime of adultery at the General Crime Directorate of South Sulawesi Regional Police. This study uses a qualitative research type, by examining and reviewing a science to uncover cases of the Criminal Act of Adultery, the function of the investigator and investigator is used as a basis for solving problems and analyzing qualitatively. The results obtained are the function of the investigator in uncovering the perpetrators of the crime of adultery by collecting evidence and tools used at the crime scene and making it easier for investigators to determine the status of suspects in adultery cases. The crime scene (TKP) is no longer in the status quo or the TKP is in a damaged condition so that investigators find it difficult to identify cases of adultery. This can be seen in the case of the crime of adultery at the General Crime Directorate of the South Sulawesi Regional Police.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PEGAWAI DAN CALO TENTANG PUNGUTAN LIAR Arif Rahman; Yulia A. Hasan; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1884

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Perilaku pegawai pungutan liar modus calo dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektif penegakan hukum terhadap perilaku pegawai modus calo tentang pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Penelitian ini merupakan normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literarur lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik penelitian lapangan: yaitu dengan cara melakukan dokumentasi dan wawancara dengan Pegawai Pelni, Pegawai Perhubungan Laut, Mahasiswa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dan calo di PT.Pelni Makassar tidak efektif, karena dipengaruhi dua faktor: (a) faktor intern, (b) faktor ekstern. Faktor intern adalah pengawasan langsung secara intern baik oleh atasan maupun pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sedangkan faktor ekstern adalah pengawasan secara berkala dari lembaga ekstern (Ombusman, Saber Pungli). Selain itu perilaku masyarakat yang tidak bersikap kritis untuk menolak bayar lebih, dan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan jika ada indikasi praktik Pungli dan calo kepada lembaga pengawas. Faktor intern dan fakor ektern seharusnya membangun kerjasama dan meningkatkan (a) pengawasan, (b) penindakan dan (c) proses hukum dalam rangka penegakan hukum sehingga terwujud pelayanan publik secara optimal dan profesional. This study was aimed at identifying and analyzing law enforcement toward tha behavior of offecials ofillegal or unauthorized levy as ticket scalpers and the cause factors of ineffective law enfforcement towards offecial of illegal or unauthorized levi as tiket scalpers in by in PT. Pelayaranan Nasional Indonesia (Indonesian State Owned Enterprise) Makassar. This study was normative-empiric with qulitatife approach conduced in office PT. Pelayaran Nasional Indonesia. Technique of data collection consisted of library research and field reseach. Library research resulted in the data obtained from reading material such as books, journal and other literatures which have relation to this study. On the other hand, technique of field research was by mean of counducting documentation and interviwto offesial of PT> Pelayaranan Nasional Indonesia Makassar, offecial of Sea Transportation service, university students and community in General. Result of study showed that the law enforcement toward the practices of illegal or unauthorized lavy by ticket scalpersin PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassarwas not effective. It was caused by two factors: (a) internal, (b) exsternal factors. The internal factorswere ineffective di8rect supervision either by highern authority or by Gouvermen Internal Supervisiory official (APIP) whereas the exsternal fectors included periodec supervision by exsternal body (ombudsman, Saber Pungli). Inn adition, behaviors of the community who did notncriticize or reject to pay more and who did not complain of any indication of illegal levy practice to supervisory board. Both internal factors and external factors should cooperation and improve (a) supervision, (b) taking measures, (c) legal process in law enforcement so as to create optimal and profesional public service

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search