Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE Parawansa S. Tjanggo; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1896

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan dikaitkan dengan norma yang berlaku, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, yakni faktor ekonomi (para pelaku anak berasal dari keluarga, dimana orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, terkadang terjerumus dalam kejahatan karena adanya inisiatif untuk membantu perekenomian keluarganya), faktor pendidikan (tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu anak merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga melakukan kejahatan), faktor lingkungan (tingkah laku seseorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Lingkungan pergaulan cenderung mengikuti sifat dominan yang berpengaruh dalam lingkungan tersebut), dan faktor penegak hukum (terbatasnya aparatur yang ditugaskan pada penanganan tindak pidana untuk anak). This study aims to analyze the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency and efforts to overcome narcotics crime committed by a child in Bone Regency. This research uses empirical normative legal research that is carried out with an approach to legal reality in society and is associated with applicable norms, the data used are primary data and secondary data obtained through interviews and documentation. The collected data was then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the study indicate that the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency can be classified into several factors, namely economic factors (child perpetrators come from families, where their parents do not have permanent jobs, or even do not have jobs, sometimes falling into crime because of the initiative to help his family's economy), education factor (the minimal level of formal education in the community can have an impact on the community, namely children feel and behave inferiorly and are less creative so there is no control over their personalities so they commit crimes) , environmental factors (where the child is in the association tends to follow the dominant nature that influences the environment), and law enforcement factors (limited apparatus assigned to handling criminal acts for children).

ANALISIS HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN REL KERETA API DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Andi Abrinawaty; Baso Madiong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1913

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api, serta mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan per-undang-undangan (statute approach) serta penelitian empiris (empirical legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah telah diatur secara jelas dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012. Menurut pengaturan tersebut diberlakukan mekanisme konsinyasi, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Kendala yang menghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1). Konsinyasi terkait ganti rugi yang masih dalam penangguhan oleh Pengadilan Negeri, 2). Kurangnya pengetahuan tenaga lokal dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam melaksanakan efektivitas program pelaksanaan Pengadaan Tanah, serta 3). Minimnya konsultasi publik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah This study aims to determine the process of land acquisition for the construction of railroads, as well as to find out the obstacles that hinder the implementation of land acquisition for the construction of railroads in Pangkajene and Islands Regencies. This research was conducted using a statutory approach and empirical legal research. The results of the study show that the implementation of land acquisition has been clearly regulated with applicable legal provisions, namely Law Number 2 of 2012, as well as Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 148 of 2015 amendments to Presidential Regulation Number 71 of 2012. According to these regulations, a consignment mechanism is applied, carried out by the District Court of Pangkajene and Islands Regency, so as to provide legal certainty for the implementation of land acquisition. Obstacles that hinder the implementation of land acquisition in Pangkajene and Islands Regency are caused by several factors including: 1). Consignment related to compensation that is still pending by the District Court, 2). Lack of knowledge of local personnel from the Land Procurement Committee (P2T) in implementing the effectiveness of the Land Acquisition implementation program, and 3). The lack of public consultation with the community in the implementation of land acquisition.

ANALISIS FUNGSI KEPOLISAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Kaimuddin Kaimuddin; Ruslan Renggong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1915

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret dan untuk mengetahui hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar memberantas kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret. This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to eradicate the crime of Curas can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms to the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and ongoing patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police carried out investigations, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of Curas are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of public response to socialization, and lack of community participation.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG Feris Feris; Marwan Mas; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2598

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Sidrap. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data Primer penelitian ini berfokus di wilayah hukum Polres Sidrap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di bagian Sat Narkoba Polres Sidrap yaitu data tentang penegakan hukum tindak pidana penyalagunaan narkoba oleh anak dan buku literatur serta buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukakn oleh anak di wilayah Polres Sidrap sesuai dengan substansi hukum yang dijadikan rujukan atau pedoman di Kepolisian Resor Sidrap menggunakan aturan hukum perundang-undangan yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotoka dan UU No. 11 Tahun 2012 tetang Peradilan Anak sebagai dasar untuk menentukan penindakan terkait penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya struktur hukum kepolisian Polres Sidrap memberikan penahanan khusus pada penyalagunaan yang dilakukan oleh anak dan pada masa pemeriksaan perlu didampingi oleh orang tua atau wali dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Adapun budaya hukum yang terjadi di Kabupaten Sidrap yaitu rendahnya kesadaran masyarakat atau kerelaan terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke rehabilisasi. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Sidrap yaitu kurangnya informan lapangan, kuranganya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, kurangnya personil penyidik, pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa narkotika yang ada adalah barang milik pelaku, dan kesiapan petugas pada saat penangkapan. This study aims to determine law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area. To find out the factors that are obstacles in law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area. The type of research used in this research is normative juridical approaches. The normative juridical research method is a research method that refers to the legal norms contained in statutory regulations. And Primary Data is data obtained in the field. In this case, the research focuses on the jurisdiction of the Sidrap Police. Secondary data, namely data obtained by the author at the Narcotics Unit of the Sidrap Police, namely data about law enforcement of criminal acts of drug abuse by children and literature books, and other reading books that are relevant to the discussion of this research problem. The results of the study showed that law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area is by the legal substance used as a reference or guideline in the Sidrap Resort Police using statutory legal rules, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Court as the basis for determining actions related to the abuse of narcotics by children. The legal structure of the Sidrap Police provides special detention for mistreatment by children. During the examination period, it is necessary to be accompanied by parents or guardians and LPKA (Institute for Special Development of Children) while legal culture, namely the lack of / low public awareness or willingness of narcotics abusers to report themselves to the police to be directed to rehabilitation. Factors that become obstacles in law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area are the lack of field informants, lack of facilities and infrastructure, limited budget, lack of training personnel yidik, Lack of Investigating Personnel, The police sometimes have difficulty proving that the narcotics that are there are "goods" belonging to the perpetrators, the readiness of the officers at the time of the arrest.

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG Tomi Pramana Putra; Yulia A. Hasan; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2609

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal menekan penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu faktor internal yakni faktor kuantitas perkara karena banyaknya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Sengkang dan faktor eksternal yakni dukungan kuasa hukum di mana kuasa hukum kurang mendorong para pihak dalam menempuh proses mediasi. This research aims to analyze the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on the Implementation of Divorce Mediation at the Sengkang Religious Court and determine the factors hindering its effectiveness. This research was conducted at the Sengkang Religious Court. The research method used was empirical juridical field research with data collection techniques, namely interviews and documentation and analyzed qualitatively. The study results show that the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has not been effectively implemented because it has not optimally suppressed the decline in the divorce rate at the Sengkang Religious Court. And Factors that hinder its effectiveness, namely Internal factors are Case factors because of the large number of cases handled at the Sengkang Religious Court, and External factors are Legal Counsel, where legal counsel does not encourage the parties to take the mediation process, The author's suggestion to the Supreme Court to pay attention to the addition of mediator judges so that there is no accumulation of cases and. And for the Sengkang Religious Court to increase outreach to the community about the benefits of mediation according to Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASAMBA NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK/2022/PN.MSB DALAM SISTEM PERADILAN ANAK Sulfikar HR Sulfikar; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3821

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor yang menjadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabuapten Luwu Utara. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Polres Luwu Utara, Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Pengadilan Negeri Masamba. Metode yanggunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB dilakukan dengan tahapan (a) penyidikan oleh penyidik Anak dari unit PPA, (b) tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Anak dan (c) pemeriksaan perkara oleh Hakim Anak di pengadilan dan menghasilkan putusan. Namun, pelaksaann putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Faktor penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara adalah: (a) aturan hukum yang masih memungkinkan aparat penegak hukum yang tidak bersetifikasi SPPA untuk menangani perkara Anak, (b) penegak hukum: yang terdiri dari Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Anak, dan Hakim Anak masih kurang dan masih ada yang belum mengikuti pendidikan teknis SPPA, (c) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (d) masyarakat yang anak atau keluarganya menjadi pelaku tindak pidana sering kali menyembunyikan anak atau keluarganya tersebut, sering pula ada yang menghalang-halangi Penyidik dalam melakukan penyidikan perkara anak. This research aims to analyze the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB based on the Juvenile Criminal Justice System and the factors that hinder the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the North Luwu Police, the North Luwu District Attorney and the Masamba District Court. The methods used were literature study, interviews, and documentation. The results of the study showed that (1) the implementation of the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB was conducted with the stages of (a) investigation by the Child investigator from the PPA unit, (b) charges made by the Child Prosecutor and (c) examination of the case by the Juvenile Judge in court and produce a decision. However, the implementation of the decision is not fully in accordance with the Juvenile Criminal Justice System. (2) The inhibiting factors for the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency are: (a) the rule of law which still allows law enforcement officers who are not SPPA certified to handle cases of children, (b) law enforcers: consisting of Child Investigators, Prosecutors Children, and Child Judges are still lacking and there are still those who have not attended SPPA technical education, (c) the existing facilities are inadequate, (d) communities where children or their families become perpetrators of criminal acts often hide these children or their families, often there are obstacles to investigators in carrying out investigations into child cases.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI - AD YANG MELAKUKAKAN DISERSI DI KODAM XIV/HASANUDDIN Noris Mbotengu; Yulia A Hasan; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3836

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dan langkah-langkah penanganan terhadap pelaku Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dengan metode menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, adapun analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif data primer dan data sekunder. Pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang-undangan terkait dan kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Adapun Hasil penelitian bahwa Penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan desersi merupakan wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya, kemudian tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). selanjutnya berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer pada saat ini telah di atur dengan baiknya, akan tetapi diharapkan semua yang berperan dalam proses penyelesaian perkara militer melakukan semua tahapan tersebut dengan berasaskan Keadilan dan Hukum Positif. Penerapan peraturan yang ada harus dilakukan secara konsisten dan selalu diadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi agar dari hambatan tersebut dapat dicari solusi dan jalan keluar untuk mengurangi kuantitas tindak pidana desersi. This research aims to determine: 1) the factors causing the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn. 2) What are the steps for dealing with perpetrators of the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn.This research uses normative-empirical legal research, while the data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. where in analyzing/processing data, primary data obtained through relevant legislation and literature is first organized. Then the collected data is then discussed, compiled, described and interpreted, and the problem is studied so that a conclusion is obtained as a problem solving effort.The results of the research show that the application of military criminal law to members of the TNI who are proven to have committed the crime of desertion is within the authority of the military court to try them, then the stages take the form of an investigation carried out by the Military Police on orders from superiors who have the right to punish (Ankum). then the investigation files are given to the Military Prosecutor for study, then the military prosecutor makes an indictment to be handed over to the Military Court, after the judiciary is satisfied with the files from the Military Prosecutor, then the military court will try the military member accused of desertion. Settlement of cases in military justice is currently well regulated, but it is hoped that all those who play a role in the process of resolving military cases carry out all these stages based on Justice and Positive Law. The application of existing regulations must be carried out consistently and studies of desertion cases must always be carried out so that solutions and solutions can be found from these obstacles to reduce the quantity of criminal acts of desertion.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PAREPARE Muh Saleh; Ruslan Renggong; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3852

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis perlindungan hukum, faktor penghambat dan upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Parepare. Tipe penelitian adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengarah untuk mengkaji gejala-gejala, faktor-faktor atau kejadian secara sistematis dan akurat, dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data prime yaitu mendatagi langsung responden dengan cara pengamatan (observasi), wawancara (interviu) dan mengedarkan angket. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa 1.Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan pelecehan seksual belum maksimal diberikan oleh pihak penegak hukum meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta perlidungan yang diberikan, 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksualterhadap anak adalahfaktor penegakan hukum, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua, 3. Peran Masyarakat dalamPenanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak ditingkat akar rumput sehingga referensi mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap anak. This research aims to gain an understanding and analyze legal protection, inhibiting factors and efforts to overcome sexual abuse crimes against children in Parepare. The type of research is empirical normative research, namely research that aims to examine symptoms, factors or events systematically and accurately, and uses primary and secondary data. The technique used to obtain prime data is directly collecting data from respondents by observing, interviewing and distributing questionnaires. Based on the research results, it was found that 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual harassment have not been maximally provided by law enforcers even though many victims' rights have been fulfilled and protection has been provided, 2. Factors that cause sexual violence against children are a factor in law enforcement, environmental factors, family factors and weak parental supervision. 3. The role of society in handling sexual violence against children is necessary, taking into account prevention aspects involving citizens and also involving children with the aim of providing protection to children at the level grass roots so that references detect cases of violence against children.

ANALISIS HUKUM JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Muchlis Mustafa; Baso Madiong; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4471

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan Justice colaborator dalam tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan faktor penilaian hakim dalam permohonan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di pengadilan negeri makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, advokat yang menangani tindak pidana korupsi, metode yang digunakan wawancara langsung dan study kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak Justice Colaborator terhadap terdakwa karena terdakwa adalah pelaku utama yang sudah memenuhi unsur unsur mengenai adanya keterlibatan. Pihak lain yang disebutkan terdakwa dalam permohonannya baru sebatas keterangan dan belum didukung oleh alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukun yang berlaku sehingga hakim memberi pertimbangan menolak justice kolaborator terdakwa karena berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011. Sedangkan faktor penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan Justice colaborator meliputi Keterlibatan dalam Tindak Pidana Korupsi, Relevansi Informasi yang Diberikan, Kesesuaian dengan Tujuan Hukum, Kerjasama yang Jujur dan Penuh Kerelaan, Kecukupan Bukti Tambahan, Keamanan dan Perlindungan Saksi, Ketentuan Hukum dan Kebijakan Negara. This study aims to analyze the judge's consideration in the application of a justice collaborator in a corruption crime in Makassar District Court and the factors that affect the justice collaborator in a corruption crime can be granted by the panel of judges. The research method used is empirical normative research with a qualitative approach conducted in Makassar District Court on corruption defendants, advocates who handle corruption crimes, methods used direct interviews and literature studies. The results showed that the judge's consideration rejected the collaborator's justice against the defendant because the defendant was the main perpetrator who had fulfilled the elements regarding involvement. The other party mentioned by the defendant in his application is only limited to information and has not been supported by other evidence in accordance with the applicable legal provisions so that the judge gave consideration to reject the defendant's collaborator justice because it was guided by SEMA No.4 of 2011. Meanwhile, the factors assessed by the judge in granting the request for Justice Collaborator include Involvement in Corruption, Relevance of Information Provided, Conformity with Legal Objectives, Honest and Willing Cooperation, Adequacy of Additional Evidence, Security and Witness Protection, Legal Provisions and State Policy.

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR Dedi Rianto; Ruslan Renggong; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4473

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan melalui Restoratif Justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Restoratif Justice dari tahun 2022 sampai tahun 2023 pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2022 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2023 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2022 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum kepolisian resor polewali mandar dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Polewali Mandar belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial. This research aims to analyze the implementation and obstacles through Restorative Justice in the settlement of maltreatment crime case. This research used qualitative research. Data collection was carried out through interviews and documentation. The data analysis used is qualitative using deductive and inductive methods and then presented descriptively.The results of the research show that from 2022 to 2023 the police in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police will strive for a restorative approach because the number of cases ending in peace has increased. Although there are several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2022 was because the victim did not accept to reconcile because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been handed over to the prosecutor's office), but in 2023 the cause of the criminal act of abuse was not carried out. Restorative justice is the same as in 2022, namely not wanting to withdraw the report and it has been handed over to the prosecutor's office, while during the investigation, there is not enough evidence. The obstacles in the application of restorative in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police in terms of apparatus resources are that there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Polewali Mandar district community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search