Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Padjadjaran Journal of International Law DIALEKTIKA Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law
Yulia A. Hasan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE Parawansa S. Tjanggo; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1896

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan dikaitkan dengan norma yang berlaku, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, yakni faktor ekonomi (para pelaku anak berasal dari keluarga, dimana orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, terkadang terjerumus dalam kejahatan karena adanya inisiatif untuk membantu perekenomian keluarganya), faktor pendidikan (tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu anak merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga melakukan kejahatan), faktor lingkungan (tingkah laku seseorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Lingkungan pergaulan cenderung mengikuti sifat dominan yang berpengaruh dalam lingkungan tersebut), dan faktor penegak hukum (terbatasnya aparatur yang ditugaskan pada penanganan tindak pidana untuk anak). This study aims to analyze the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency and efforts to overcome narcotics crime committed by a child in Bone Regency. This research uses empirical normative legal research that is carried out with an approach to legal reality in society and is associated with applicable norms, the data used are primary data and secondary data obtained through interviews and documentation. The collected data was then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the study indicate that the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency can be classified into several factors, namely economic factors (child perpetrators come from families, where their parents do not have permanent jobs, or even do not have jobs, sometimes falling into crime because of the initiative to help his family's economy), education factor (the minimal level of formal education in the community can have an impact on the community, namely children feel and behave inferiorly and are less creative so there is no control over their personalities so they commit crimes) , environmental factors (where the child is in the association tends to follow the dominant nature that influences the environment), and law enforcement factors (limited apparatus assigned to handling criminal acts for children).
ANALISIS HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN REL KERETA API DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Andi Abrinawaty; Baso Madiong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api, serta mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan per-undang-undangan (statute approach) serta penelitian empiris (empirical legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah telah diatur secara jelas dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012. Menurut pengaturan tersebut diberlakukan mekanisme konsinyasi, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Kendala yang menghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1). Konsinyasi terkait ganti rugi yang masih dalam penangguhan oleh Pengadilan Negeri, 2). Kurangnya pengetahuan tenaga lokal dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam melaksanakan efektivitas program pelaksanaan Pengadaan Tanah, serta 3). Minimnya konsultasi publik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah This study aims to determine the process of land acquisition for the construction of railroads, as well as to find out the obstacles that hinder the implementation of land acquisition for the construction of railroads in Pangkajene and Islands Regencies. This research was conducted using a statutory approach and empirical legal research. The results of the study show that the implementation of land acquisition has been clearly regulated with applicable legal provisions, namely Law Number 2 of 2012, as well as Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 148 of 2015 amendments to Presidential Regulation Number 71 of 2012. According to these regulations, a consignment mechanism is applied, carried out by the District Court of Pangkajene and Islands Regency, so as to provide legal certainty for the implementation of land acquisition. Obstacles that hinder the implementation of land acquisition in Pangkajene and Islands Regency are caused by several factors including: 1). Consignment related to compensation that is still pending by the District Court, 2). Lack of knowledge of local personnel from the Land Procurement Committee (P2T) in implementing the effectiveness of the Land Acquisition implementation program, and 3). The lack of public consultation with the community in the implementation of land acquisition.
ANALISIS FUNGSI KEPOLISAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Kaimuddin Kaimuddin; Ruslan Renggong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret dan untuk mengetahui hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar memberantas kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret. This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to eradicate the crime of Curas can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms to the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and ongoing patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police carried out investigations, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of Curas are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of public response to socialization, and lack of community participation.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG Feris Feris; Marwan Mas; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2598

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Sidrap. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data Primer penelitian ini berfokus di wilayah hukum Polres Sidrap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di bagian Sat Narkoba Polres Sidrap yaitu data tentang penegakan hukum tindak pidana penyalagunaan narkoba oleh anak dan buku literatur serta buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukakn oleh anak di wilayah Polres Sidrap sesuai dengan substansi hukum yang dijadikan rujukan atau pedoman di Kepolisian Resor Sidrap menggunakan aturan hukum perundang-undangan yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotoka dan UU No. 11 Tahun 2012 tetang Peradilan Anak sebagai dasar untuk menentukan penindakan terkait penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya struktur hukum kepolisian Polres Sidrap memberikan penahanan khusus pada penyalagunaan yang dilakukan oleh anak dan pada masa pemeriksaan perlu didampingi oleh orang tua atau wali dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Adapun budaya hukum yang terjadi di Kabupaten Sidrap yaitu rendahnya kesadaran masyarakat atau kerelaan terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke rehabilisasi. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Sidrap yaitu kurangnya informan lapangan, kuranganya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, kurangnya personil penyidik, pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa narkotika yang ada adalah barang milik pelaku, dan kesiapan petugas pada saat penangkapan. This study aims to determine law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area. To find out the factors that are obstacles in law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area. The type of research used in this research is normative juridical approaches. The normative juridical research method is a research method that refers to the legal norms contained in statutory regulations. And Primary Data is data obtained in the field. In this case, the research focuses on the jurisdiction of the Sidrap Police. Secondary data, namely data obtained by the author at the Narcotics Unit of the Sidrap Police, namely data about law enforcement of criminal acts of drug abuse by children and literature books, and other reading books that are relevant to the discussion of this research problem. The results of the study showed that law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area is by the legal substance used as a reference or guideline in the Sidrap Resort Police using statutory legal rules, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Court as the basis for determining actions related to the abuse of narcotics by children. The legal structure of the Sidrap Police provides special detention for mistreatment by children. During the examination period, it is necessary to be accompanied by parents or guardians and LPKA (Institute for Special Development of Children) while legal culture, namely the lack of / low public awareness or willingness of narcotics abusers to report themselves to the police to be directed to rehabilitation. Factors that become obstacles in law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area are the lack of field informants, lack of facilities and infrastructure, limited budget, lack of training personnel yidik, Lack of Investigating Personnel, The police sometimes have difficulty proving that the narcotics that are there are "goods" belonging to the perpetrators, the readiness of the officers at the time of the arrest.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG Tomi Pramana Putra; Yulia A. Hasan; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal menekan penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu faktor internal yakni faktor kuantitas perkara karena banyaknya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Sengkang dan faktor eksternal yakni dukungan kuasa hukum di mana kuasa hukum kurang mendorong para pihak dalam menempuh proses mediasi. This research aims to analyze the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on the Implementation of Divorce Mediation at the Sengkang Religious Court and determine the factors hindering its effectiveness. This research was conducted at the Sengkang Religious Court. The research method used was empirical juridical field research with data collection techniques, namely interviews and documentation and analyzed qualitatively. The study results show that the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has not been effectively implemented because it has not optimally suppressed the decline in the divorce rate at the Sengkang Religious Court. And Factors that hinder its effectiveness, namely Internal factors are Case factors because of the large number of cases handled at the Sengkang Religious Court, and External factors are Legal Counsel, where legal counsel does not encourage the parties to take the mediation process, The author's suggestion to the Supreme Court to pay attention to the addition of mediator judges so that there is no accumulation of cases and. And for the Sengkang Religious Court to increase outreach to the community about the benefits of mediation according to Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.
TINJAUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Saidatina, Sitti Hadija; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh ialah data primer dengan melakukan wawancara langsung bersama narasumber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagaina yang masih berhubungan dengan isi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan sulitnya proses perizinan. Hasil penelitian pada proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terbukti bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menjalankan proses penyidikan dengan sangat sistematis, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
The Urgency of Handling Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Indonesian Border Region Perspective: Marine Security in the Makassar Strait Hasan, Yulia; Nurbaiti, Siti; Hamid, Abd. Haris
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 8 No. 1 (2024): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 8, Number 1, January 2024
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v8i1.1622

Abstract

ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) plays a role in maintaining peace, security, stability and prosperity in the Asia Pacific and Indian Ocean (Indo-Pacific) region. However, due to common and competing interests, there are still conflicts in the region's implementation. Maritime security cooperation, which includes addressing illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, is one of the most important issues in the ASEAN region. The research intends to examine law enforcement against IUU violations in the ASEAN region, as well as the consequences of IUU violations by ASEAN countries on waters in the Makassar Strait. This is a qualitative study that employs a normative-empirical approach. The first problem is analyzed using the normative aspect, which is based on international and national law on ASEAN agreements on IUU, law enforcement, and other issues. While the empirical aspect is used to analyze the second problem through in-depth interviews about Makassar Strait water supervision and law enforcement. Based on the research findings, IUU law enforcement in the ASEAN Region must be carried out firmly to parties that threaten security and stability in the ASEAN Region, as outlined in each agreement participant's national law. Meanwhile, the legal consequences of IUU violations in the ASEAN Region have an impact on the security and stability of the waters of the Makassar Strait.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENYIDIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MAMASA Yunus, Yunus; Hasan , Yulia A.; Oner , Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Mamasa. Metode penelitiana yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Mamasa yaitu melakukan Perdamaian antara korban dan pelaku dengan mengedepankan prinsip Restorative Justice melalui Musyawarah Diversi, dimana ganti kerugian menjadi perhatian utama dalam mencapai perdamaian. Musyawarah tersebut dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator untuk diupayakan agar selesai tidak sampai ke pengadilan. This study aims to analyze the application of diversion to children in conflict with the law carried out by investigators in the Mamasa Police jurisdiction. The research method used is Normative Legal research. The results showed that the Application of Diversion for Children in Conflict with the Law Conducted by Investigators in the Mamasa Police District is to make peace between the victim and the perpetrator by prioritizing the principles of Restorative Justice through Diversion Deliberations, where compensation is the main concern in achieving peace. The deliberation is led by the investigator as a facilitator to strive for completion not to reach the court.
Co-Authors Abdul Salam Siku Andi Abrinawaty Andi Mutiara Muthia Arfah P, Muhammad Arif Rahman Badaruddin Badaruddin Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basoddin, Agusniar Chrisnanto, Rendy Feris Feris Hamid, Abd. Haris Hamzah, Risma Kadriah, Awaluddin Kaimuddin Kaimuddin Makkawawu, Zulkifli Marwan Mas MARWAN MAS Masdin Masdin Nurbaya Nurbaya, Nurbaya Nurdin, Nuryuli Nurfazilah, Nurfazilah Oner , Basri Parawansa S. Tjanggo Pattenreng, Andi Muhammad Arfah Pattenreng, Muh. Arfah Prasetya, Panji Catur Purnamasar, Rina Indah Roy Oka Mahendra Ruhunlela, Marlisa Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan Renggong Saidatina, Sitti Hadija Siti Nurbaiti Tahir, Ferdinansyah Tasman, Syarief Rahman Tomi Pramana Putra Watungadha, Cornelis Hendra Widianto, Asep Yunus Yunus Zulkifli Makkawaru