Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Minfo Polgan (JMP) Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Innovative and Creativity Mizan: Journal of Islamic Law
Zainal Arifin Hoesein
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Progressive Law in Indonesian Tax Legislation Reform: Balancing Tax Orientation and Substantive Justice Bambang Sujatmiko; Zainal Arifin Hoesein
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v13i2.22534

Abstract

This study examines the legal orientation of Indonesian tax legislation, which has historically emphasized the budgetary function of taxation as the primary instrument of state revenue. Using doctrinal and normative legal analysis, combined with qualitative methods, the study finds that this revenue-centric orientation tends to marginalize the substantive justice dimension of taxpayers' rights, reducing taxation to a bureaucratic obligation rather than a moral and constitutional relationship between citizens and the state. The qualitative component consists of semi-structured interviews with tax officials, legal practitioners, and taxpayer advocates, along with a purposeful analysis of parliamentary debates, ministerial policy papers, and selected court decisions, to capture how fiscal imperatives shape drafting choices, administrative practices, and taxpayer experiences. Drawing on Satjipto Rahardjo's progressive legal philosophy and Eugen Ehrlich's sociological jurisprudence, along with John Rawls's principles of justice and Amartya Sen's capabilities approach, this paper argues for a paradigm shift in tax law reform. The study proposes the integration of progressive legal principles that prioritize human welfare, contextual justice, and the protection of vulnerable groups, while maintaining legal certainty and administrative feasibility. The study concludes that aligning fiscal certainty with distributive justice requires rights-sensitive legal processes, transparent and participatory rulemaking, reasonable proportionality in sanctions and audits, and fairness-oriented design of exemptions, credits, and procedures. By reframing taxation as an instrument of social justice rather than simply a fiscal mechanism, future Indonesian tax legislation can enhance legitimacy, strengthen voluntary compliance, and realize constitutional commitments to equity and public welfare in a sustainable and context-sensitive manner at the national level. Keywords: Tax Law; Fiscal Justice; Progressive Legal Theory; Legal Reform; Substantive Justice
Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum dengan Sistem Common Law Anthony Rahardjo; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1801

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui perspektif perbandingan hukum dengan sistem Common Law. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi Civil Law, menekankan prosedur formal dan kepatuhan administratif dalam penyelesaian sengketa pajak, namun menghadapi tantangan berupa birokrasi panjang, lama waktu penyelesaian, dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat, termasuk transaksi internasional dan transfer pricing. Sementara itu, sistem Common Law menekankan fleksibilitas hukum melalui preseden, peran hakim yang aktif, dan mekanisme penyelesaian sengketa awal melalui mediasi dan dispute resolution. Penelitian ini membahas perbedaan prinsip dasar hukum, mekanisme administrasi dan peradilan, peran lembaga dan hakim, karakteristik sengketa, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak dengan mengadopsi praktik terbaik Common Law, termasuk penerapan preseden, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan kapasitas pengadilan pajak, dan pengembangan mekanisme mediasi, sambil tetap mempertahankan prinsip dasar Civil Law. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pajak nasional.
Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem Civil Law dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Eben Patar Opsunggu; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1802

Abstract

Penelitian ini menganalisis penanganan korupsi dalam konteks sistem Civil Law, dengan fokus komparatif antara Indonesia dan Belanda. Indonesia, yang mengadopsi prinsip Civil Law dari warisan kolonial Belanda melalui KUHP dan UU Tipikor, menghadapi tantangan dalam penerapan hukum tertulis akibat koordinasi antar-lembaga yang terbatas, tekanan politik, dan variabilitas kepatuhan aparat publik. Sebaliknya, Belanda menerapkan mekanisme formal yang sistematis, termasuk KUHP Belanda, Dutch Public Administration Act, audit internal oleh Algemene Rekenkamer, mekanisme transparansi, dan whistleblowing, yang memastikan penegakan hukum dan pencegahan korupsi efektif. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, menelaah dasar hukum, prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta mekanisme pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem Civil Law tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada integritas lembaga, efektivitas prosedur, dan adaptasi terhadap konteks sosial-politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum positif serta rekomendasi praktis untuk reformasi hukum anti-korupsi di Indonesia
Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Fajar Ronal Harry Pasaribu; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dua sistem hukum yang berlaku berdampingan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menelaah perbedaan prinsip, dasar hukum, serta implikasi yuridis dari kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pengaturan harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, kebersamaan, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85–97 KHI. Sementara itu, KUH Perdata mengatur harta bersama berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum formal, di mana percampuran harta terjadi otomatis sejak perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 119–128 KUH Perdata. Perbedaan mendasar ini menimbulkan permasalahan dalam praktik, antara lain ketidakkonsistenan putusan antarperadilan, konflik yurisdiksi, serta ketidakpastian hukum yang berpengaruh pada perlindungan hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan unifikasi hukum perkawinan melalui pembaruan peraturan dan pedoman teknis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam dengan kepastian hukum formal dari hukum perdata, guna mewujudkan sistem hukum keluarga nasional yang adil, seimbang, dan berkeadaban sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem Civil Law dengan Kebutuhan Masyarakat sonny wibisono; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1804

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum responsive dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia sebagai upaya menjembatani sistem Civil Law yang formal dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, hukum responsive memungkinkan aparat kepolisian menyeimbangkan kepatuhan terhadap KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13 dengan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan diterima masyarakat. Studi ini mengkaji mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi, dan reformasi internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsive tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung modernisasi SOP, pelatihan aparat, dan akuntabilitas institusi. Dengan demikian, hukum responsive berperan penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan substantif di Indonesia
Perbandingan Politik Hukum Penegakan Keamanan Nasional antara Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Negara Hukum Agung Fernando; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2030

Abstract

Keamanan nasional merupakan fungsi fundamental negara hukum dalam menjamin keberlangsungan negara, perlindungan warga negara, serta stabilitas sosial dan politik. Namun, implementasi penegakan keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dianut masing-masing negara. Indonesia dan Singapura meskipun berada dalam kawasan geografis yang sama, menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan politik hukum penegakan keamanan nasional. Indonesia mengembangkan kebijakan keamanan nasional dalam kerangka negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances sebagai prinsip utama. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan keamanan nasional yang bersifat preventif dan legalistik dengan penekanan kuat pada stabilitas dan ketertiban sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan politik hukum penegakan keamanan nasional antara Indonesia dan Singapura dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach), melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan keamanan nasional kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengedepankan model penegakan keamanan nasional yang demokratis-konstitusional dan berorientasi pada hak asasi manusia, sedangkan Singapura mengadopsi model keamanan nasional yang bersifat preventif, security-oriented, dan memberikan ruang dominan bagi kekuasaan eksekutif. Perbedaan politik hukum tersebut mencerminkan variasi implementasi konsep negara hukum modern dalam merespons tantangan keamanan nasional.
Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Soffa Marwa; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2031

Abstract

Perbedaan karakter kepemimpinan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat merupakan isu penting dalam kajian hukum tata negara, terutama terkait pengaruhnya terhadap proses dan arah pembentukan kebijakan hukum nasional. Meskipun sama-sama menganut sistem presidensial, kedua negara memiliki konstruksi konstitusional, tradisi hukum, serta relasi kekuasaan yang berbeda antara presiden dan lembaga legislatif, yang berdampak langsung pada dinamika politik hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan model kepemimpinan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konstitusional, melalui kajian terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presiden di Indonesia memiliki peran yang relatif lebih dominan dalam proses legislasi melalui mekanisme persetujuan bersama dengan legislatif, sementara presiden Amerika Serikat menjalankan kepemimpinan yang lebih dibatasi oleh prinsip checks and balances dengan Congress. Perbedaan tersebut tercermin dalam pola relasi eksekutif-legislatif serta mekanisme pembentukan kebijakan hukum. Artikel ini berkontribusi secara ilmiah dalam memperkuat pemahaman politik hukum nasional berbasis kepemimpinan konstitusional serta memberikan perspektif komparatif bagi pengembangan sistem presidensial yang demokratis dan berkeadilan.
Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Abdurrahman Saleh; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2032

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan instrumen strategis negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya pembangunan sering menimbulkan ketegangan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait hak atas tanah, lingkungan hidup, partisipasi publik, dan keadilan sosial. Ketegangan ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan penghormatan terhadap HAM dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum Indonesia dan Jerman dalam menjamin perlindungan HAM pada kebijakan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach), melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik kelembagaan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan dengan perlindungan HAM yang bersifat prosedural dan administratif, sementara Jerman mengedepankan pendekatan rights-oriented melalui prinsip negara hukum sosial, pengawasan yudisial yang kuat, dan partisipasi publik yang substansial. Perbedaan ini mencerminkan variasi orientasi negara dalam memaknai hubungan antara pembangunan dan HAM. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan refleksi normatif bagi pembaruan politik hukum pembangunan di Indonesia agar lebih berperspektif HAM dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.
LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 86/PID.SUS/2022/PT BDG) Marcika Rizky Hidayah Putri; Zainal Arifin Hoesein; Moh Zakky
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 5 No. 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v5i1.116

Abstract

Children are God's creations that need to be protected by anyone because of their limitations. One of the protections provided is legal protection for children who get a form of violence. Violence that children receive will have a negative impact on the child's future. This paper aims to find out the need to provide legal protection for children as victims of violence and legal protection for children as victims of violence according to statutory regulations. To find out this, normative research was carried out by studying and researching laws and regulations related to child protection. The need for normative legal research in order to know the legal protection for children as victims of violence. The problems formulated in this research are, firstly, why children who are victims of violence need to be given legal protection, and secondly, how is legal protection for children who are victims of violence according to statutory regulations. Legal protection for children is given so that children's rights are protected as stated in the laws and regulations governing child protection, namely not getting forms of violence as stated in Articles 76A to 76B Law Number 35 of 2014 and legal protection given for the justice of the child. Therefore, the state provides legal protection for all children which has been regulated to be implemented in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning child protection, in order to prevent the occurrence of violence against children.
Measuring Fish Sustainability, Efficiency, Justice, and Capability in Community-Based Economic Development Amrizal Siagian; Zainal Arifin Hoesein
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 4 (2025)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i4.49975

Abstract

The development of Indonesia’s new capital city, Nusantara (IKN), is designed as a symbol of the nation’s economic and social transformation toward a sustainable, community-based city. However, the sustainability of this development cannot be assessed solely through economic growth, but also through the extent to which public policy ensures institutional efficiency, social justice, and human empowerment. This article proposes an integrative approach that combines Richard Posner’s theory of legal efficiency, John Rawls’s distributive justice, and Amartya Sen’s capability approach. Through conceptual analysis, the paper demonstrates that the sustainability of IKN depends on the synergy between efficient governance, equitable distribution of benefits, and the strengthening of citizens’ capabilities as agents of development. Efficiency without justice leads to social exclusion; justice without efficiency creates stagnation; and both, without capability, undermine the human meaning of development. Therefore, the integration of these three approaches is essential as an ethical and normative foundation to ensure that IKN becomes an inclusive, productive, and just city.
Co-Authors Abdurrahman Saleh Aga Kurniawan Agung Fernando Amrizal Siagian Andri Darmawan Anthony Rahardjo Badra Fahrizal Bambang Sujatmiko Eben Patar Opsunggu Erni Herdiani Eva Nurlaelisa Christianty Fajar Ronal Harry Pasaribu Irsyad Noeri Jaka Tiwana Alfianda Kristofer Oscar M. Saleh Makkamadin Aras Nai Marcika Rizky Hidayah Putri Meni Apriani Moh Zakky Muhamad Hasyim Muhamad Rizki Muhammad Gustryan Muhidin Muhidin Riyadi Eko Prasetyo Safira Widya Attidhira Soffa Marwa Sonny Wibisono Sujoko Bagus Tuti Trihastuti Sukardi Widya Wahyu Utami