Mangara Maidlando Gultom
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB NEGARA AMERIKA SERIKAT ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIR DI KEPULAUAN MARSHALL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Avriani, Elvina; Rhiana, Libna; Zetira, Zizariani; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat kepada penduduk Kepulauan Marshall atas uji coba senjata nuklir tahun 1946 sampai dengan 1958 yang melanggar hukum humaniter internasional. Bentuk pertanggungjawaban terhadap penduduk Kepulauan Marshall didasarkan pada Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act dan Konvensi Den Haag 1907 sebagai perwujudan atas prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Metodologi yang diterapkan pada jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa radiasi yang ditimbulkan atas uji coba senjata nuklir menyebabkan berbagai macam penyakit hingga kematian yang melanggar prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Terhadap hal tersebut, Amerika Serikat wajib memberikan pertanggungjawabannya secara penuh. Namun, sampai hari ini Mahkamah Internasional (ICJ) dan Amerika Serikat belum memberikan respon atas permintaan pertanggungjawaban Kepulauan Marshall akibat radiasi uji coba senjata nuklir tersebut.
Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 Gultom, Mangara Maidlando
Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.989

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada konsepsi pengujian peraturan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung serta norma terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” adalah hal yang mengada-ada sebagai Mahkamah Agung yang agung.