Joko Sriwidodo
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Yuridis Penanganan Strategi Deradikalisasi Digital Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Mencegah Rekrutmen Terorisme Di Media Sosial Muhammad Aris Alsihab; Joko Sriwidodo; Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4647

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran ideologi radikal serta rekrutmen jaringan terorisme di Indonesia. Fenomena pemanfaatan ruang siber oleh kelompok ekstrem, seperti yang terlihat dalam kasus Bahrun Naim, JAD, dan jaringan ISIS, menunjukkan bahwa propaganda, koordinasi, hingga pendanaan teror dapat dilakukan secara tersembunyi dan lintas batas melalui fitur enkripsi dan akun anonim. Kondisi ini menimbulkan tantangan yuridis, khususnya terkait efektivitas asas legalitas dan kepastian hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan deradikalisasi digital yang dijalankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri serta menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme berbasis media sosial dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip legalitas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menelaah Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang ITE, serta kebijakan operasional Densus 88. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deradikalisasi digital memiliki urgensi besar dalam menanggulangi propaganda ekstrem, namun kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital yang bersifat terdesentralisasi dan terenkripsi. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan pemantauan digital, serta mekanisme pencegahan dini yang tetap selaras dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
The Future of Health Professional Governance in Indonesia: Comparative Insights on The Role of Professional Assemblies in Regulating Medical Practice Johan Akbari; Lina Sinaulan; Joko Sriwidodo
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL) Vol. 3 No. 2 (2025): Siber International Journal of Advanced Law (October - December 2025)
Publisher : Siber Nusantara Review & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sijal.v3i2.324

Abstract

This article examines the establishment and role of Indonesia’s Majelis Profesi Nakes (MPN) under Health Law No. 17 of 2023, addressing the legal and institutional challenges of professional health governance. The study identifies the gap between Indonesia’s emerging regulatory framework and mature international models, such as the United Kingdom’s General Medical Council, the United States’ Federation of State Medical Boards, and Australia’s Medical Board. Using a qualitative normative legal approach combined with comparative analysis, the research analyzes statutory provisions, institutional designs, and governance practices to assess MPN’s legitimacy, regulatory capacity, and alignment with global standards. The findings indicate that while MPN is statutorily mandated to oversee ethics, discipline, and multi-professional coordination, its operational capacity is constrained by pending implementing regulations, limited transparency mechanisms, and incomplete integration of continuing professional development into its regulatory processes. Comparative insights demonstrate the importance of independent governance, public accountability, and integrated CPD and revalidation systems in strengthening institutional legitimacy and professional oversight. The study concludes that MPN can achieve effective and credible governance by embedding responsive regulatory strategies, formalizing participatory procedures, ensuring independence, and establishing mechanisms for international cooperation. The article contributes a novel integrative perspective, combining doctrinal, comparative, and theoretical analyses, and offers recommendations for legal refinement and future empirical research to monitor MPN’s implementation and effectiveness.