Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Civic Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan LEGAL BRIEF Innovative: Journal Of Social Science Research
Abidin, Fikri Rafi Musyaffa
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Fauzan, Muhammad; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Alfarissa, Tiara
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7666

Abstract

One of the stages in a general election is the campaign. During the campaign stage, there is an institution that has the authority to supervise it, namely Bawaslu RI. However, in its implementation, Bawaslu RI experienced several challenges, especially in facing the simultaneous elections in 2024, such as a lack of human resources, financing and facilities for supervision. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that Bawaslu RI is affected by the implications of 2024 simultaneous elections, such as shortages of human resource and technical needs in the field with a solution by changing the Article 92 paragraph (2) of Law No.7/ 2017 to change the number of Bawaslu RI members from each existing level. Then, the strategy of Bawaslu RI in supporting its supervisory authority during simultaneous elections is to collaborate with various institutions such as the implementation of Gakkumdu, as well as entering into an MoU with Kominfo, KPU, and all social media in Indonesia.
Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024 Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Alfarissa, Tiara; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Fauzan, Muhammad
Jurnal Civic Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v8i2.27700

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi dan menindak kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024. Kegiatan kampanye Pemilu di media sosial lebih banyak dilakukan dalam bentuk kampanye hitam dibandingkan dengan kampanye positif. Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, belum sepenuhnya memiliki kewenangan penindakan kampanye hitam di media sosial. Maka daripada itu perlu adanya peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam hal mengawasi kampanye hitam di media sosial. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam menindak kampanye hitam di media sosial dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pemantau Pemilu. Perluasan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia terletak pada penambahan kewenangan pengawasannya atas kampanye hitam di media sosial, yang mengedepankan pada perubahan Pasal 93 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kampanye hitam di media sosial.
Accountability of Bankruptcy Bank Debts (Harapan Sentosa Bank Case Towards Bank Indonesia Liquidity Assistance) Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Noerman, Chiquita Thefirstly; Puspitasari, Syalaisha Amani; Tarina, Dwi Desi Yayi
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i4.870

Abstract

Commercial banks are legal subjects because they are one type of companies or corporations. One of the causes of the liquidation of a commercial bank is bankruptcy. One of the banks in liquidation was the case of Harapan Sentosa Bank. Harapan Sentosa Bank is a bank that has received Bank Indonesia Liquidity Assistance worth 3.87 trillion. Currently, Harapan Sentosa Bank has gone bankrupt but still has debts to Bank Indonesia. Therefore, this research will discuss the legal consequences if the debtor's debts are more than the assets after being declared bankrupt and the responsibility of the Harapan Sentosa Bank for Bank Indonesia Liquidity Assistance debts. This research uses a normative juridical research type using a literature study. The author uses a normative juridical type of research, and the research uses a case approach. The analysis technique used in forming the author's journal is a qualitative technique. The results of this research are that the best suggestion is to take this case to the penal code to force all parties involved in this case to be subject to the maximum punishment. Prosecution as a criminal act of corruption, in this case, is also related to technical problems in the process of investigation, prosecution, and verification, which are considered precise by using the Corruption Crime Law compared to the Banking Law for which there are currently no provisions
KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN BASIS FREE ON BOARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NIKEL MELALUI PEMBERLAKUAN HARGA PATOKAN MINERAL Sapii, Rahmat Bijak Setiawan; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37509

Abstract

Masifnya bisnis pertambangan nikel ternyata tidak didukung dengan pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan usaha di bidang pertambangan dan penjualan nikel. Hal ini nampak dalam pengaturan basis penjualan nikel yang justru saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini akan menjawab masalah terkait dengan pengaturan basis Free on Board (FOB) dalam penjualan nikel dan juga kepastian hukum kebijakan basis Free on Board (FOB) dalam transaksi jual beli nikel melalui pemberlakuan harga patokan mineral. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pengaturan terkait dengan basis transaksi mineral terjadi berbagai pertentangan terutama antara Peraturan Menteri ESDM dengan Keputusan Menteri ESDM. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara jelas mengatur FOB sebagai satu-satunya basis transaksi dalam jual beli nikel. Konsep pengaturan tersebut juga akan memperkuat relasi antara HPM dengan basis transaksi jual beli nikel khususnya FOB. Sehingga kepastian hukum kebijakan FOB dapat termanifestasi.
Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Sapii, Rahmat Bijak Setiawan; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Puspitasari, Syalaisha Amani
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41911

Abstract

Melalui pemberlakuan PP 25/2024 badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan akan mendapatkan penawaran prioritas WIUPK. Pengaturan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 3/2020 yakni aturan induk dari penerbitan PP 25/2024. Aturan induk tersebut mengatur bahwa penawaran prioritas WIUPK hanya berlaku terbatas terhadap BUMN dan BUMD. Dengan kata lain, status prioritas dalam Penawaran WIUPK tidak dimiliki serta melekat oleh dan terhadap Badan Usaha Swasta Milik Ormas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertentangan pengaturan terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas sebagaimana diatur dalam PP 25/2024 dengan UU 3/2020 dan PP 96/2021 menimbulkan ambiguitas dan disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang akan berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum. Dalam rangka memberikan kepastian hukum diperlukan upaya rekonsepsi atas pengaturan tersebut secara bertahap. Pertama, mencabut Pasal 83 A PP 25/2024. Kedua, merubah Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 dengan menegaskan secara eksplisit bahwa Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan merupakan pihak yang berhak atas penawaran prioritas WIUPK. Ketiga, memberlakukan peraturan pelaksana penawaran prioritas WIUPK untuk BUMN dan BUMD kepada badan usaha milik ormas keagamaan secara mutatis mutandis.
Refleksi Putusan Bebas Haris-Fatia Terhadap Perkembangan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia Wahyuni, Ridha; Noerman, Chiquita Thefirstly; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Tarina, Dwi Desi Yayi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan putusan bebas terhadap Haris-Fatia atas perkara tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seorang pejabat publik. Namun, kasus ini juga beririsan dengan masalah pelaksanaan hak kebebasan berpendapat melalui media On-line berupa pemberian penilaian dan kritikan terhadap seorang pejabat publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang berbasis pada fenomena yang kerap terjadi di dalam masyarakat khususnya terkait pelaksanaan hak kebebasan berpendapat melalui media on-line yang kerap berujung pada masalah kriminalisasi terhadap seseorang ketika ia mengunakan haknya dalam bentuk penyampaian kritik maupun pemikiran terhadap prilaku pejabat publik. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang menggunakan data-data sekunder, analisis dilakukan secara dekskriptif analitis (kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi, meskipun kebebasan berpendapat juga bisa dibatasi dengan Undag-undang namun di dalam pelaksanaan hak ini tetap harus dilindungi dan dihormati terutama jika pelaksanaan kebebasan berpendapat tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang didukung pada data-data yang valid dan terverifikasi. Maka dalam konteks kasus hukum yang menimpa haris-fatia setidaknya hakim telah mampu menerapkan proses pemeriksaan melalui penegakan hukum yang progresif karena hakim di dalam menyusun pertimbangan hukumnya berbasis pada norma-norma hukum yang ada khususnya perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat yang telah diatur didalam konstitusi, undang-undang nasional dan internasional serta melihat kepentingan dan keadilan hukum yang ada di dalam masyarakat. Putusan hukum tersebut juga bisa menjadi precedence positif dan rujukan bagi para hakim selanjutnya dalam memeriksa dan memutus perkara yang serupa. Hal ini penting bagi jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat di Indonesia.
Co-Authors Alfarissa, Tiara Ali Imran Nasution Davilla Prawidya Azaria Dwi Desi Yayi Tarina Muhammad fauzan Noerman, Chiquita Thefirstly Puspitasari, Syalaisha Amani Ridha Wahyuni, Ridha Sapii, Rahmat Bijak Setiawan