Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Reformasi Hukum Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Batavia Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Batavia

 1 
PENINGKATAN EFESIENSI TERHADAP PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN: PENINGKATAN EFESIENSI TERHADAP PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN Tan, Silviana; Farhani, Nahdliya; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.2

Abstract

Abstrak Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebelumnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau UU PDRD, dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak untuk jual beli adalah harga transaksi. Nilai tersebut yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi penetapan pemungutan pajak dan pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak dan pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Data diperoleh dari teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait. Meningkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait seperti Kantor Pertanahan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mempercepat proses pendataan objek pajak dan subjek pajak. Pelaksanaan penetapan nilai perolehan objek pajak dan pemungutan BPHTB di daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Kata Kunci: Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; Perolehan Pajak; Badan Pendapatan Daerah Abstract The land force and land-up tax (BPHTB) tax is one of the types of local taxes imposed on the acquisition of land rights and / or buildings. Previously, BPHTB was collected by the central government, but with the Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies. As regulated in Article 87 of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Registration of Regional or PDRD Law, the basis of the imposition of land acquisition for land and building is the value of the tax object. While the value of the acquisition of the tax object to sell the purchase is the price of the transaction. The value is used as the basis of tax calculations. The purpose of this study is to know the efficiency of the determination of tax duties and implementation of the determination of the value of the object of tax and collecting of BPHTB as a local tax. The research method used is empirical legal research by using case approaches. Data obtained from data collection techniques. The result of this study is to improve coordination between regional revenue agencies with related agencies. Increasing coordination between regional revenue agencies with related agencies such as land offices and financial management and regional agencies to accelerate the process of data objections and tax subjects. The implementation of the determination of the value of the tax and bulbs in the region is conducted by the Regional Revenue Agency. Keywords: Tax Acquisition; Regional Revenue Agency
ANALISIS PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH: ANALISIS PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH Lestari, Indri; Aulia, Maghfirotul; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.3

Abstract

Bersama bank daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan meluncurkan aplikasi layanan pembayaran pajak online yang mencakup pajak BPHTB. Dengan adanya layanan ini, wajib pajak, PPAT, dan petugas BKD dapat terhindar dari pertemuan tatap muka dan menghentikan kebocoran yang terjadi akibat kerja sama beberapa pihak agar pajak BPHTB yang dibayarkan bisa murah, meski tidak sesuai dengan harga. suatu transaksi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris. Spesifikasi penelitian penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Literatur dan penelitian lapangan merupakan sumber data. Sebelum layanan E-BPHTB tersedia, PPAT harus mendatangi kantor badan keuangan daerah untuk memproses berkas dan pembayaran. Namun dengan tersedianya layanan E-BPHTB, prosesnya menjadi lebih mudah, cepat, hemat biaya, dan efisien. Begitulah perkembangan penerapan BPHTB jual beli tanah dan bangunan di Kota Pekalongan. Standar nilai patokan yang berfluktuasi, proses validasi yang lama jika BKD menolak nilai yang disarankan, dan masih adanya ketidakjujuran wajib pajak dalam mengungkapkan nilai transaksi sebenarnya di lapangan menjadi tantangan utama dalam penerapan E-BPHTB. Abstract Together with the regional bank, the Pekalongan City local government introduced an online tax payment service application that includes the BPHTB tax. In order to prevent any leakage that has occurred thus far, the service eliminates the need for taxpayers, PPAT, and BKD officers to interact in person. This is because multiple parties have collaborated to lower the paid BPHTB tax, despite the fact that it does not correspond with the transaction price that occurs in the field. This study use empirical legal research methodology. This study's research specifications are descriptive and analytical. Library and field research are sources of data. The evolution of BPHTB implementation on the sale and purchase of real estate in Pekalongan City: prior to the availability of the E-BPHTB service, the PPAT had to visit the regional financial agency's office to organize the necessary paperwork and payments; however, the E-BPHTB services expedite, simplify, and lower the cost of the process. The evolving value benchmark regulations, the lengthy validation process in the event that BKD rejects the suggested value, and the persistence of dishonest taxpayers supplying information about the true worth of the transaction in the field are the challenges encountered in the implementation of E-BPHTB.
Co-Authors Ali Masyhar Aprila Niravita, Aprila Aulia, Maghfirotul Chairunnisa, Nursyifa Dinda, Garin Duhita, Elsa Ratna Farhani, Nahdliya Firdaus, Syakira Edriamarsha Gusthomi, Moh. Imam Idris, Siti Hafsyah Kamelia, Eza Anisa Laeliyah, Dini Sofia Lestari, Indri Ningsih, Dita Cahya Niravita, Rachmah Fauziah Aprila Noor, Nisrina Noreen Novita, Yustina Dhian Nurseha, Sabina Syaharani Pancawati, Ria Pratiwi Priyambodo, Dimas Putro, Herjuno Qadisah , Altares Ainun Rajib, Rayi Kharisma Rokhmad, Firman Nur Sabillah, Ardan Sari, Indah Zunita Sibuea, Putri Merlin Yoseva Suri, Vincentius Pieter Noehveltino Bonitu Tan, Silviana Tursunov, Berdibek Ubaidillah Kamal Wahyu Putri Handayani