Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Ilmu Hukum The Juris Collegium Studiosum Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram Journal of Pedagogical and Teacher Professional Development Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Rodliyah
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Putra, Suardi Rahman; Rodliyah; Rina Rohayu Harun
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1021

Abstract

This research aims to analyze the modus operandi of Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land and to analyze the considerations of judges in sentencing for Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land based on the verdict of the Mataram District Court Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The problem of corruption in Indonesia is spreading across all aspects of life and requires serious attention from the government, especially in preventing its further proliferation. A corruption case occurred in East Lombok Regency, specifically in Sekaroh Village, Keruak Sub-district. In this case, the defendants, who were Civil Servants in the Land Office of East Lombok Regency, were found guilty of committing corruption under Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as they abused their authority to issue land ownership certificates within the Sekaroh forest area. The research adopts a qualitative normative approach. The researcher focuses on the corruption case in the Mataram District Court, Case Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The research method used is normative/legal doctrinal research, combining normative legal approach with the addition of various empirical elements. Abuse of position or authority is an act of using the authority possessed to favor or discriminate in favor of a group or individual while being discriminatory against other groups or individuals. In the legislation regarding corruption, the element of "Abuse of Authority" has been regulated and even becomes part of the core of the corruption offense. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning.
Protection Law For Client Notary Public Who Experienced Losses Due To Forged Authentic Deeds Ramadhani, Diva Arista Putri; Rodliyah; Suhartana, Wira Pria
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7264

Abstract

This study seeks to determine and analyze the legal protection available for notary clients against the forgery of authentic deeds, as stipulated in Constitution Number 1 Year 2023 concerning the Criminal Code in Indonesia. Additionally, it aims to examine the legal responsibilities associated with the forgery of authentic deeds perpetrated by notaries. The research methodology employed is normative legal research. The findings indicate that the legal protection available for notary clients who incur losses due to forgery can be classified as repressive protection under civil law, which encompasses the provision of compensation, as well as under criminal law according to Law Number 1 Year 2023, specifically Article 391, Article 392, and Article 394. Furthermore, a notary may bear responsibility for the content of an authentic deed that he or she has executed if such action arises from negligence or intentional wrongdoing, thus implicating civil, criminal, and administrative accountability, in addition to the Notary’s Code of Ethics.
Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Alimuddin; Rodliyah; Rohayu, Rina
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7585

Abstract

Penelitian tentang analisis disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis akibat hukum adanya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Menganalisis bagaimana upaya menimalisir terjadinya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Analisis konsep disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi di masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Dari data diatas maka disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dibutuhkan komitmen semua lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan penindakan kejahatan extra ordinary crime. Tindak pidana penyuapan dalam tindak pidana korupsi merupakan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi, meskipun di beberapa sektor tingkat korupsi mengalami penurunan tapi di sektor politik mengalami peningkatan. Penyebab tingkat korupsi di sektor politik mengalami peningkatan mungkin salah satu penyebabnya adalah disparitas pemidanaan dalam pidana korupsi, mengingat dengan pengenaan pasal yang sama dan kerugian yang hampir sama ketika sebuah kasus korupsi melibatkan politisi maka vonis berbeda akan dialami politisi tersebut dimana kecenderungan yang ada vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pidana korupsi dari non politisi. Hakim ujung tombak terdepan dalam memberikan putusan yang tegas dan memberikan efek jera, maka adanya pedoman pemidanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Mahkmah Agung dalam pemidanaan khusus terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3, maka PERMA No 1 tahun 2020 tidak banyak memberikan pengaruh dalam mengurangi dampak dari Disparitas Pemidanaan yang diujung tombaknya ada pada Hakim, sehingga regulasi yang ada saling kontradisi dimana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saling Tarik ulur dengan peraturan yang ada pada KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor (Hakim), sehingga masih belum dapat menciptakan suatu peradilan yang menlahirkan keadilan dan kesetaraan hukum pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan berat ringannya delik. Pendekatan diatas dapat dipergunakan dalam memperkecil dampak, menimalisir disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam pidana korupsi di masa depan.
Pelaksanaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Sistem E- Court Di Pengadilan Negeri Mataram Pancaningrum, Rina Khairani; Rina Khairani; Rodliyah; Amiruddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/xsj4vk19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem e-court di Pengadilan Negeri Mataram, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan dampaknya terhadap pihak ketiga dalam perkara perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem e-court telah diterapkan sejak akhir Maret 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperluas cakupannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2022. Penerapan e-court meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi para pihak, termasuk pihak ketiga yang ingin mengajukan intervensi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana teknologi, kemampuan teknis pengguna, serta hambatan sistem dalam proses unggah dokumen. Secara umum, penerapan asas persidangan terbuka untuk umum melalui sistem e-court telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Mataram.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PUTUSAN PIDANA ASAL KORUPSI Johri; Rodliyah; Rina Rohayu Harun
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1048

Abstract

This research aims to analyze the process of law enforcement and prevention of money laundering crimes originating from corruption based on Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the efforts made by third parties acting in good faith to recover their assets if the money laundering crime is not proven in the corruption offense. The research method used in this study is a normative legal research method. From the analysis conducted, the legal enforcement mechanism for money laundering crimes originating from corruption as the underlying offense is essentially bound by the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Money Laundering Act, and the Corruption Criminal Act. In the law enforcement process for money laundering crimes, there are still obstacles, both in terms of substantive law (substantive law) and procedural law (formal law). Additionally, the efforts that can be made by third parties to recover their assets are not sufficiently regulated in Law Number 8 of 2010, which means that it may not fully satisfy the principles of justice and legal certainty. To combat and prevent money laundering crimes, especially those derived from corruption, it is not only necessary to have law enforcement agencies with competent human resources for investigation and prosecution, but it is also essential to build synergy among stakeholders to prevent and combat money laundering crimes. Given that combating money laundering crimes involves multiple institutions such as financial institutions, law enforcement agencies, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and other relevant agencies as subsystems, including Bank Indonesia, financial service providers, goods and services providers, the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM-LK), the Ministry of Communication and Information Technology, the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), and law enforcement authorities.
Analisis Kriminologi Tindak Pidana Anak di Kota Mataram (Studi Kasus di Polresta Mataram) Anggraeni Putri, Rina; Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan upaya apa yang dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak di Kota Mataram. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah keinginan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. (2) Upaya yang telah dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah tindak pidana oleh anak di Kota Mataram yaitu upaya pre-emtif, preventif dan represif.
Efektivitas Diversi dalam Menekan Angka Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Polresta Mataram) Herlinda, Tutik; Rodliyah; Wulandari , Laely
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi pada tahap penyidikan oleh Polresta Mataram dan menganalisis efektivitas diversi dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak pada tahap penyidikan oleh Polresta Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis kemudian jenis data yaitu data primer dan data skunder yang sumber datanya dari data lapangan dan data kepustakaan dengan Teknik memperoleh data melalui wawancara dan kepustakaan yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat deskriftif yaitu menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan.Hasil penelitian menunjukan penerapan diversi oleh Polresta Mataram sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan penerapan diversi oleh Polresta Mataram belum bisa dikatakan efektif dalam menakan angka pelaku tindak pidana anak, dilihat dari unsur faktor fasilitas berupa rendahnya angka penegak hukum yang bersertifikasi penyidik anak dan dari faktor kebudayaan (sistem) hukum masyarakat yang memandang diversi adalah penyelesaian yang  tidak adil bagi korban sehingga angka keberhasilan diversi rendah (semakin tinggi angka keberhasilan diversi maka penerapan diversi dianggap efektif dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak karena data menunjukan bahwa anak yang telah berhasil di diversi oleh Polresta Mataram tidak ada yang melakukan pengulangan).
Co-Authors Alimuddin Amiruddin Amiruddin Amiruddin Anggraeni Putri, Rina Herlinda, Tutik Hikmah, Nur Dzaedzatul Jamin Ginting Johri Khairani Pancaningrum, Rina Laely Wulandari Lalu Parman Parman, Lalu Putra, Suardi Rahman Raden Mohamad Herdian Bhakti Ramadhani, Diva Arista Putri Rina Khairani Rina Khairani Pancaningrum, Rina Khairani Rohayu H, Rina Suhartana, Wira Pria Sumerah SYAMSUL HIDAYAT Ufran Wulandari , Laely