Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Student Research Justicia Journal
Fatma Ayu Jati Putri
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA DI BADAN PERKREDITAN RAKYAT BANK KREDIT KECAMATAN (BPR BKK) KARANGMALANG SRAGEN (PERSERODA) Agde Nova Wulan Kencana; Yudhi Widyo Armono; Fatma Ayu Jati Putri
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) dan untuk mengetahui penyelesaian debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empris. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Kedua, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPR BKK Karangmalang Sragen (Perseroda) terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut: Penjadwalan kembali; Mengubah persyaratan. Kapitalisasi bunga, yakni dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok; Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayaraannya sedangkan pokok pinjaman harus tetap di bayar; Penurunan suku bunga agar meringankan debitur; Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjamaan sampai lunas; Penataan Kembali. Sedangkan Penyelesaian secara Litigasi, dengan dua cara, yaitu Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau permohonan ekskusi grosse akta dan Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA ALIH DAYA PT. SEJAHTERA UTAMA SOLO Diana Oktaviani; Fatma Ayu Jati Putri
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja alih daya di PT. Sejahtera Utama Solo. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penilitian ini adalah: pertama, upaya perlindungan bagi pekerja alih daya (outsourcing) di PT. Sejahtera Utama Solo Terkait Dengan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, PT. Sejahtera Utama mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan intervensi dalam hubungan kerja guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial. Mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala bentuk eksploitasi pekerja/buruh outsourcing; Mengawasi penerapan norma kerja dan norma K3 dalam praktik outsourcing; Menciptakan keteraturan dalam bisnis outsourcing, dengan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat outsourcing sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN USAHA RITEL MODERN DI INDONESIA (STUDI PENELITIAN DI WARUNG SAYUR SEGAR CANGAKAN KABUPATEN KARANGANYAR) Flau Rita Nindya Astika; Supriyono, Supriyono; Fatma Ayu Jati Putri
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 10: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid growth of modern retail in Indonesia, driven by urbanization, technological advancements, and changing consumer behavior, has disrupted the existence of traditional stalls and MSMEs. Modern retail offers advantages in efficiency, pricing, promotions, and convenience; however, its presence creates competitive imbalances that threaten local social and cultural values. This study analyzes the legal protection provided to consumers in the modern retail sector, particularly concerning halal product certification and the circulation of expired goods, through a case study at Warung Sayur Segar in Karanganyar Regency. The findings indicate that while most products are halal-certified and procedures for handling complaints about expired products are available, the effectiveness of their implementation remains low due to weak education, supervision, and legal awareness. Regulations such as Law No. 8 of 1999 and the Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 provide a solid legal framework but have not yet fully ensured optimal consumer protection. Therefore, enhanced public outreach, the application of supporting monitoring technologies, and synergy between the government, businesses, and consumer institutions are required to establish an inclusive and adaptive protection system aligned with the dynamics of modern retail.
PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Fatma Ayu Jati Putri; Putri Maha Dewi; Yudhi Widyo Armono; Supriyono
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset ini mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap kontrak digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian elektronik umumnya dikenal sebagai Click Wrap Agreement, yang memiliki ciri khas seperti dibuat melalui surat elektronik (email), disusun dengan situs web atau platform daring, memfasilitasi pemindahan informasi dan layanan secara virtual, memuat pertukaran data digital (Electronic Data Interchange/EDI), serta menggunakan lisensi click wrap atau shrink wrap dalam pembuatannya melalui internet. Penegakan hukum kontrak digital ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menegaskan kesepakatan para pihak bisa dilaksanakan dengansistem elektronik, namun keabsahannya tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) , yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal, serta asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, dan kepastian hukum
Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Po Rosalia Indah Atas Kerugian Kehilangan Barang yang Dialami Penumpang Aji Mahendra, Restu; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati Putri
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14207

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab hukum perusahaan PO Rosalia Indah atas kerugian yang dialami oleh penumpang. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang penumpang bersifat bersyarat: perusahaan dapat dibebaskan jika tidak terbukti lalai, namun akan dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti kelalaian dalam pengawasan atau pengelolaan barang. Perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini penumpang, harus diutamakan, dan klausul pembebasan tanggung jawab tidak serta-merta berlaku jika melanggar hukum positif.
PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF PENGELOLAAN TANAH DALAM ERA GLOBALISASI DENGAN BERLANDASKAN PRINSIP PANCASILA UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT Fatma Ayu Jati Putri; Aris Yulia
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 2: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i2.8239

Abstract

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, khususnya di era globalisasi yang dipengaruhi oleh kapitalisme. Dampak dari dominasi perusahaan besar terhadap penguasaan dan penggunaan tanah seringkali menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Fokus penelitian ini mencakup: (a) Pengaruh kapitalisme/pasar bebas pada penguasaan dan penggunaan tanah oleh korporasi di Indonesia, dan (b) Upaya untuk menyeimbangkan pemanfaatan tanah antara kepentingan korporasi dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/sosio-legal dengan merujuk pada teori sibernetik Talcott Parsons dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak liberalisasi ekonomi menimbulkan kewajiban bagi pemerintah menyediakan tanah untuk investasi dan pembangunan, membuka peluang bagi industrialisasi, namun juga potensi ketidaksetaraan. Menyeimbangkan penguasaan tanah antara korporasi dan masyarakat memerlukan mekanisme keseimbangan dan keadilan. Konsep perkebunan plasma diusulkan sebagai solusi, di mana investor menanamkan modalnya untuk kepentingan perkebunan besar, sementara masyarakat sekitar dibimbing dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian ini, direkomendasikan pembaharuan substansi hukum untuk memberikan ketentuan yang mengikat bagi investor yang terlibat dalam industri perkebunan plasma. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah antara korporasi dan masyarakat
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT Aris Yulia; Fatma Ayu Jati Putri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 3: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i3.8325

Abstract

This writing is useful in examining the process of buying and selling rights to land that has not been certified and the legal protection provided in this context. Apart from that, this writing also focuses on legal protection of the rights of the parties involved in the transfer of land rights. Documentation of land ownership is very important in land transactions, such as buying and selling, because these rights must be transferred to official ownership status after the land buying and selling transaction is completed. So that land ownership can be clearly determined after the sale and acquisition of land. Normative legal research is the methodology used in this research. Research data comes from previous laws as well as literature from various statutory regulations. Qualitative analysis is used for each data analysis. According to research findings, protection of legal land sales and purchases is necessary because, automatically, ownership rights are transferred upon completion of a legal transaction. The findings of this research establish legal certainty for the parties involved and the preservation of a person's right to control their land rights by protecting the sale and purchase of land
PENYELESAIAN KREDIT MACET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Fischa Debbye Ammelia P; Supriyono; Fatma Ayu Jati Putri
Journal of Student Research Vol. 1 No. 5 (2023): September: Journal of Student Research
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jsr.v1i5.1766

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet terhadap perbankan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah menggunakan metode berupa analisis yuridis normatif dengan cara meneliti berdasarkan peraturan perundang - undangan di Indonesia terkait dengan masalah yang sedang dikaji, menggunakan bahan pustaka, literatur hukum. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan langkah untuk menyelesaiakan kredit macet dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Penyelesaian kredit bermasalah dapat pula melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Co-Authors Agde Nova Wulan Kencana Aji Mahendra, Restu Aris Yulia Diana Oktaviani Fischa Debbye Ammelia P Flau Rita Nindya Astika Putri Maha Dewi SUPRIYONO Supriyono Supriyono Yudhi Widyo Armono