Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana Ressy Rizki Utari; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. It has been more than a century that the Indonesian Criminal Code has been in force. There have been more than four attempts to do so. However, the DPRD's hammer never knocks on the validity of the new Criminal Code. An attempt was also made in 2019. But instead it created a large wave of protests from many community groups. One of the articles that is also considered colonial and not pro to the people is Article 431 of the RKUHP. The article reads "Everyone who is wandering on the street or in a public place that disturbs the public shall be punished with a maximum fine of category I or a fine of Rp. 1 million." This purpose is to find out how the law is against criminal acts of homeless people in Indonesia. the second knows article 431 of the RKUHP with a criminal law policy in the crime of vagrants. The main method that the author uses in this research is through juridical-normative. This approach, studies and researches primary legal materials and secondary legal materials. This study also uses the technique of analyzing legal materials for literature studies. The authors in this study found one, that criminal law enforcement against homeless people is effective in reducing crime and the number of homeless people. Second, the approach beyond the penal in dealing with the social problems of the homeless who were born due to poverty in the community. Abstrak. Sudah lebih dari satu abad KUHP di Indonesia berlaku. Usaha untuk melakukan pembaharuan pun sudah lebih dari empat kali. Namun palu DPRD tak kunjung juga mengetok sah kan KUHP baru. Usaha pembaharuan juga sempat dilakukan pada tahun 2019. Tetapi malah menciptakan gelombang protes yang besar dari banyak kelompok masyarakat. salah satu pasal yang juga dianggap masih kolonial dan tidak pro terhadap rakyat adalah pasal 431 RKUHP. Pasal itu berbunyi “Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I atau denda Rp1 juta.” Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan di Indonesia. yang kedua mengetahui kesesuaian pasal 431 RKUHP dengan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana gelandangan. Metode utama yang penulis gunakan dalam penelitian yakni melalui yuridis-normatif. Pendekatan ini, mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bahan hukum studi kepustakaan. Penulisn dalam penelitian ini menemukan satu, tidak efektifnya penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dalam mengurangi kriminalitas maupun jumlah gelandangan. Kedua, diperlukan pendekatan diluar penal dalam menangani permasalahan sosial gelandangan yang lahir karena tingkat kemiskinan dimasyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Bantuan Sosial Covid–19 yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat Muhammad Rizki Fajar Effendy; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Corruption is a disgraceful act that has become a disease in our country. Along with the development of technological progress and innovation, the need and desire of a person to commit a criminal act of corruption also develops. So that it gives a stigma that low integrity and limited competence will lead to imprisonment or fine in courts that handle corruption cases that do not reflect a sense of juctice for the community. Moreover, Corruption Crimes are carried out by administrators of state power. The research method used is a qualitative normative methof using secondary data obtained from document studies, namely by conducting a systematization of written legal materials. In the case of Decision Number 55/PID.SUS – TPK/2021/PN.BDg, the sentence for state authorities was deemed insufficient, especially during the COVIDS – 19 pandemic that hit Indonesia, defendant AA Umbara was only sentenced to 5 years and a fine of Rp250,000,000, - ( two hundred and fifty million rupiah ) and has not provided a sense of juctice for the community because it does not provide a deterrent effect so that it no longer creates unrest for the community and no longer causes harm to the community or the state. Abstrak. Tindak Pidana Korupsi merupakatan suatu perbuatan tercela yang telah menjadi penyakit dinegara kita ini. Seiring dengan berkembangnya kemajaun dan inovasi teknologi, berkembangnya pula kebutuhan dan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga hal tersebut memberikan stigma bahwa integritas yang rendah dan kompetensi yang terbatas akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana penjara ataupun pidana denda dalam pengadilan yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Terlebih, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan negara. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis . Dalam Kasus Putusan Nomor 55/PID.SUS – TPK/2021/PN.BDG , Penjatuhan hukuman terhadap pemangku kekuasaan negara dirasa masih kurang apalagi perbuatan tersebut dilakukan dimasa pandemi covid – 19 yang melanda Indonesian, terdakwa AA Umbara hanya dijatuhi hukuman selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah serta belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena tidak memberikan suatu efek jera sehingga tidak lagi membuat keresahan bagi masyarakat dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara.

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia Putri Wulandari; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Environmental problems are multidimensional problems involving various groups. Environmental problems are important because environmental quality will directly affect the quality of human life. Industrial waste is very potential as a cause of water pollution because the liquid waste is directly disposed of without being processed first. Even though the waste contains hazardous and toxic materials, such as the pollution of factory wastewater that occurred at Ranca Ekek Bandung, the punishment or sanction imposed on the defendant is the most important in administrative sanctions and the criminal sanction of the defendant is to pay a fine. The criminal imposition of the defendant aims to provide a deterrent effect. This study uses a normative legal research type using a case approach and a conceptual approach. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and calibative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by giving water pollution to the defendant, it can minimize and prevent the disposal of waste water by corporations in the future. Abstrak. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung, Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, Seperti pencemaran air limbah pabrik yang terjadi di Ranca Ekek Bandung, Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang paling utama dalah sanski administratif dan sanksi pidana terdakwa yaitu dengan membayar denda. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan di berikan terhadap terdakwa pencemaran air dapat meminalisir dan mencegah pembuangan air limbah oleh korporasi kedepannya.

Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 Taufik Rochman Anwar Hasan; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study has the first objective to find out the factors that cause the practice of illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes jurisdiction, then the second to find out the legal review and understand law enforcement against illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes area. The research method used in this research is normative juridical, and uses qualitative descriptive writing specifications and then uses data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and field research data by conducting observations and interviews. to the required sources of information, and using data analysis methods, namely qualitative data analysis. Based on the results of the research conducted, a conclusion can be drawn that the cause of illegal parking violations in private vehicles is caused by several factors, namely: internal factors which are factors that influence violators in committing violations including those caused by limited parking space as factors that influence violators to committing illegal parking violations in the Bandung city area. Internal factors, are factors that influence violators to commit violations due to lack of legal effectiveness due to various things, namely lack of awareness and discipline, then punishments that are deemed less effective. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pelamggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah hukum polrestabes bandung, kemudian yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum dan memahami akan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah polrestabes bandung. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif dan kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : faktor internal yang merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota bandung. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan,kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif..

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan M. Rizky Aditya AF; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Environmental law enforcement should be equated with law enforcement in general. Criminal responsibility in foreign terms is called teorekenbaardheid or criminal responsibility which leads to the criminalization of the perpetrator with the aim of determining whether a defendant or suspect is responsible for a criminal act that occurred or not. Illegal logging is an act that can damage an environment. The case of illegal logging of bamboo forests in Kutamanah Village, Purwakarta was carried out by PT. Bambu Jaya on land owned by Perhutani that is being worked on by residents. About ± 2 hectares of bamboo forest owned by Abah Adim was cut down illegally. Plans from PT. Bambu Jaya will cut down ± 1,300 hectares of bamboo forest cultivated by the village community. This logging does not have a permit and is part of a social forestry program that aims to improve the economy of local residents by replacing bamboo commodities with bananas. The purpose of this study was to determine criminal responsibility and law enforcement against forest and land fire perpetrators associated with Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method used in this study the author uses a normative juridical method, namely by reviewing secondary data. So, the results of the research are obtained, namely that criminal liability in corporations is a criminal fine and for those who do it, the Strict Liability doctrine is applied, and law enforcement against perpetrators is carried out through 3 fields, namely, criminal law with imprisonment and fines, and also civil law which includes compensation and recovery costs, as well as administrative law applicable to corporations will be subject to administrative sanctions in the form of government coercion, forced money, and/or revocation of permits for their actions. Penegakan hukum lingkungan seharusnya disamakan dengan penegakan hukum pada umumnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Penebangan Illegal adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak suatu lingkungan. Kasus penebangan illegal hutan bambu di Desa Kutamanah, Purwakarta dilakukan oleh PT. Bambu Jaya terhadap lahan milik Perhutani yang digarap oleh warga. Sekitar ± 2 Haktare hutan bambu garapan milik Abah Adim ditebang secara illegal. Rencana dari PT. Bambu Jaya ini akan menebang ± 1.300 Haktare hutan bambu garapan masyarakat Desa. Penebangan ini tidak tidak memiliki izin dan bagian dari program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan mengganti komoditas bambu menjadi komoditas pisang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder. Maka, diperoleh hasil penelitian, yaitu Pertanggungjawaban Pidana pada korporasi adalah pidana denda dan untuk orang yang melakukannya diberlakukan doktrin Strict Liability, serta penegakkan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui 3 bidang, yaitu, hukum pidana dengan pidana penjara dan denda, dan juga hukum perdata yang meliputi ganti rugi dan biaya pemulihan, serta hukum administrasi yang berlaku untuk korporasi akan dikenakan sanksi administrative berupa, paksaan pemerintah, uang paksa, dan/ atau pencabutan izin atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Annisa Nur Aurelia; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In an investigation, a post-mortem is very important, not only for the victim's family, but it is also important to complete the evidence of a case. Efforts to uncover a case, of course, with the help of an expert can be handled more easily, so that the authority is given by law to submit a request for an expert in matters outside the competence of the investigator. In Article 133 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the expert referred to is a judicial medical expert or doctors and/or other experts who have competence or expertise in medicine. In doing or solving the problems that exist in this thesis, the author uses the study of normative juridical science. In normative juridical research, only bibliographic data or secondary data are examined, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The basic theory used is the theory of responsibility and criminal acts. The regulation regarding the criminal act of falsifying the results of the post-mortem et repertum in the Health Law article does not mention sanctions or penalties for doctors who commit falsification, but in Article 189 of Law no. 36 of 2009 states that investigators or doctors are authorized to carry out visum et repertum actions. Proof of the crime of falsifying the results of the visum et repertum carried out by a doctor contained in Article 184 paragraph of the Criminal Code. The Public Prosecutor in an effort to prove the charges against the judge has submitted several pieces of evidence. The evidence that has been submitted is testimony, letters and testimony. Abstrak. Dalam lingkup penyidikan sebuah visum sangat penting keberadaannya, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi penting pula untuk pihak penyidik melengkapi alat bukti suatu perkara. Upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompentensi atau keahlian dalam kedokteran. Dalam melakukan atau pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban dan tindak pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum dalam pasal UU Kesehatan memang tidak menyebutkan sanksi ataupun hukuman bagi dokter yang melakukan pemalsuan, tetapi dalam Pasal 189 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan wewenang bagi para penyidik atau dokter yang akan melakukan tindakan visum et repertum. Pembuktian tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter terdapat dalam Pasal 184 ayat KUHP. Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Reby Haya Aqqila; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The rise of body shaming in cyberspace is one of the impacts of the development of information technology that gave birth to various features of social media. Body shaming is a form of mocking / insulting by commenting on someone's body shape. In its law enforcement efforts, the police have not been serious enough to implement their repressive efforts, namely through the penal mediation route which is considered effective but is not successful so that it has an impact on the repetition of the criminal act of body shaming by perpetrators on social media by using fake accounts to cover their identities so that they can easily provide information. insult to the victim. This study uses a normative juridical approach. The research data was collected by literature study and the data analysis used was descriptive analysis. The results of this study in law enforcement efforts so far the Police in ensnaring the perpetrators of the crime of body shaming through the internet in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Due to various obstacles in the enforcement, preventive steps were taken, namely coordinating between law enforcement officials in socializing Body Shaming as a criminal act; educating the public that the National Police has inaugurated the Virtual Police which was created as a form of monitoring the use of social media, as well as improving the quality in carrying out its police patrols; the police must consider the crime of body shaming as a serious crime; law enforcement officers review the contents of the ITE Law in terms of its application because it turns out that there are many lack of substance; procurement of digital forensic laboratories in every Polda to be able to control every case of body shaming. Maraknya body shaming/celaan fisik di ruang maya adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai fitur social media. Body shaming ialah merupakan bentuk tindakan mengejek/menghina terhadap bentuk tubuh seseorang. Dalam upaya penegakan hukumnya, pihak kepolisian belum cukup serius dengan menerapkan upaya represifnya yaitu melalui jalur mediasi penal yang dianggap efektif tetapi ternyata kurang berhasil sehingga berdampak kepada pengulangan tindak pidana body shaming oleh pelaku di social media dengan menggunakan fake account dapat menutupi identitasnya supaya dengan mudah memberikan hinaan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dalam upaya penegakan hukum selama ini Polri dalam menjerat pelaku tindak pidana body shaming melalui internet pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena adanya berbagai hambatan dalam penegakan tersebut, maka dilakukan langkah preventif yaitu berkoordinasi antara aparat penegakan hukum dalam mensosialisasikan Body Shaming sebagai tindak pidana; mengedukasi masyarakat bahwa Polri telah meresmikan Virtual Police yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan social media, serta meningkatkan mutu dalam menjalankan patroli police nya; polisi harus menganggap tindak kejahatan body shaming sebagai tindak pidana yang serius; aparat penegak hukum meninjau kembali isi UU ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyak kekurangan substansi; pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus body shaming.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Siti Hediati Kusumaastuti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kota Jakarta Selatan Jl. Kapten Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pegumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia Putri Wulandari; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Environmental problems are multidimensional problems involving various groups. Environmental problems are important because environmental quality will directly affect the quality of human life. Industrial waste is very potential as a cause of water pollution because the liquid waste is directly disposed of without being processed first. Even though the waste contains hazardous and toxic materials, such as the pollution of factory wastewater that occurred at Ranca Ekek Bandung, the punishment or sanction imposed on the defendant is the most important in administrative sanctions and the criminal sanction of the defendant is to pay a fine. The criminal imposition of the defendant aims to provide a deterrent effect. This study uses a normative legal research type using a case approach and a conceptual approach. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and calibative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by giving water pollution to the defendant, it can minimize and prevent the disposal of waste water by corporations in the future. Abstrak. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung, Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, Seperti pencemaran air limbah pabrik yang terjadi di Ranca Ekek Bandung, Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang paling utama dalah sanski administratif dan sanksi pidana terdakwa yaitu dengan membayar denda. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan di berikan terhadap terdakwa pencemaran air dapat meminalisir dan mencegah pembuangan air limbah oleh korporasi kedepannya.

Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Pungutan Liar di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Devan Hafizh Budiman; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4897

Abstract. Illegal levies (pungli) are the imposition of fees in places where fees are not supposed to be charged or collected. Extortion is common around the community, starting from the market to the terminal, which is mostly carried out by members of social organizations where the function of the mass organization is to channel the aspirations of the community, but it is misused as a field for seeking personal gain, one of which is extortion and this causes problems and anxiety in the community, this research carried out with the aim of describing how Criminal Liability Against Community Organizations that carry out extortion in the city of Bandung and how Law Enforcement Against Community Organizations that carry out fraudulent levies. The research method used in this research is normative juridical method. The prohibition of illegal levies is regulated in article 59 paragraph 2 of Law No. 16 of 2017 concerning social organizations. Legal Sanctions against members of mass organizations who carry out fraudulent levies are subject to the provisions of Article 368 of the Criminal Code. Criminal responsibility and law enforcement against fraudulent levies must be emphasized so that the crime of extortion does not cause unrest in the community and unrest in the community Abstrak. Pungutan liar (pungli) merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. pungli biasa terjadi di sekitar masyarakat mulai dari pasar hingga terminal yang kebanyakan dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan yang dimana fungsi ormas adalah penyalur aspirasi masyarakat namun disalahgunakan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi salah satunya melakukan pungutan liar dan ini menimbulkan masalah dan keresahan di tengah masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungli di kota bandung dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Larangan Pungutan Liar diatur pada pasal 59 ayat 2 UU No 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan . Sanksi Hukum terhadap anggota ormas yang melakukan pungutan liar dikenakan ketentuan pasal 368 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pungutan liar harus lebih dipertegas agar tindak pidana pungli tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakatlah dan keresahan di tengah masyarakat.

Title

Found 21 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies