Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Mustafa Umami, Allan
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Private Law

 1 
Pertanggungjawaban Pengelola Tpa Terhadap Pencemaran Udara Yang Berdampak Pada Kesehatan Masyarakat: Studi Di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Gita Alit Srinadi, Ida Ayu; Mustafa Umami, Allan
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the “Responsibility of Landfill Managers for Air Pollution Impacting Public Health: A Study in Anjani Village, Suralaga Subdistrict, East Lombok Regency." The study employs legal, conceptual, and sociological approaches. The research utilizes a normative empirical method with descriptive analysis using qualitative methods obtained through interviews, observations, and documentary studies. The findings reveal that: (1) The landfill management regulations in Anjani Village are not implemented in accordance with applicable laws. (2) The impacts of air pollution extend beyond public health, affecting agriculture and farm in the vicinity of the landfill. (3) The accountability of landfill managers has not been fully implemented, both in terms of preventive and repressive law enforcement as well as administrative, civil, and criminal sanctions. Instead, landfill managers have opted for non-litigation negotiations to address the issue, primarily by extinguishing fires to mitigate the adverse effects on surrounding communities.
FILOSOFI REGULASI FUNGSI DAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA Mustafa Umami, Allan; Subadi, Eka Jaya
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6881

Abstract

Pengaturan hak atas tanah bagi orang asing dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan dalam Pasal 42 UUPA bahwa yang dapat menjadi subjek hak pakai diantaranya adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pengaturan hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki sejarah diaturnya dalam beberapa aturan pelaksanan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pemerintah sepertinya melakukan penyederhanaan aturan dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dicabut dan tidak berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan fungsi hak pakai atas tanah bagi orang asing selain penggunaan untuk tempat tinggal juga dalam rangka penanaman modal. Jangka waktu hak pakai atas tanah bagi orang asing di Indonesia mengikuti pandangan populis dalam rangka melindungi kepentingan orang asli di Indonesia dan mengalami perubahan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Berdasarkan Putusan Ma Nomor 3753 K/Pdt/2020 Sulaemaniyah, Nur; Mustafa Umami, Allan
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 3753 K/Pdt/2020 dan bagai mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik dalam putusan nomor 3753 K/Pdt/2020 bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 3753 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian bahwa alasan-alasan kasasi dari tergugat II dapat dibenarkan dan bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh pembeli beritikad baik adalah ketika transaksi jual beli yang menurut pertimbangan dan putusan majelis hakim sah dan pembeli dapat memita pemenuhan prestasinya.
Pertanggungjawaban Pengelola Tpa Terhadap Pencemaran Udara Yang Berdampak Pada Kesehatan Masyarakat: Studi Di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Gita Alit Srinadi, Ida Ayu; Mustafa Umami, Allan
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/7kd1sw85

Abstract

This research aims to analyze the “Responsibility of Landfill Managers for Air Pollution Impacting Public Health: A Study in Anjani Village, Suralaga Subdistrict, East Lombok Regency." The study employs legal, conceptual, and sociological approaches. The research utilizes a normative empirical method with descriptive analysis using qualitative methods obtained through interviews, observations, and documentary studies. The findings reveal that: (1) The landfill management regulations in Anjani Village are not implemented in accordance with applicable laws. (2) The impacts of air pollution extend beyond public health, affecting agriculture and farm in the vicinity of the landfill. (3) The accountability of landfill managers has not been fully implemented, both in terms of preventive and repressive law enforcement as well as administrative, civil, and criminal sanctions. Instead, landfill managers have opted for non-litigation negotiations to address the issue, primarily by extinguishing fires to mitigate the adverse effects on surrounding communities.
FILOSOFI REGULASI FUNGSI DAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA Mustafa Umami, Allan; Subadi, Eka Jaya
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6881

Abstract

Pengaturan hak atas tanah bagi orang asing dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan dalam Pasal 42 UUPA bahwa yang dapat menjadi subjek hak pakai diantaranya adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pengaturan hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki sejarah diaturnya dalam beberapa aturan pelaksanan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pemerintah sepertinya melakukan penyederhanaan aturan dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dicabut dan tidak berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan fungsi hak pakai atas tanah bagi orang asing selain penggunaan untuk tempat tinggal juga dalam rangka penanaman modal. Jangka waktu hak pakai atas tanah bagi orang asing di Indonesia mengikuti pandangan populis dalam rangka melindungi kepentingan orang asli di Indonesia dan mengalami perubahan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 UUPA Di Indonesia Mustafa Umami, Allan; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jg69qt87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya hukum agraria digital di Indonesia dan untuk mengetahui hukum agraria digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan digitalisasi agraria penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Sistem elektronik mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, regulasi agraria di Indonesia masih terbatas pada sektor pertanahan, sehingga pemahaman hukum sempit menjadi acuan dalam penerapan e-government di bidang ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi seluruh sektor agraria dan menyediakan layanan elektronik melalui website atau aplikasi guna memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibutuhkan regulasi elektronik untuk pelayanan publik di sektor pertambangan, kehutanan, dan perairan agar tercipta reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors Almau Dudy, Aryadi Alvina Satriawan, Hera Fatria Hikmatiar Al Qindy Gita Alit Srinadi, Ida Ayu Satriawan, Hera Alvina Subadi, Eka Jaya Sulaemaniyah, Nur Umami, Allan Mustafa Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin