Articles
<![CDATA[Restrukturisasi Kredit Macet Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Pasca Pandemi Covid 19 ]]>
<![CDATA[Cahyani Safitri, Anggia]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims to determine the factors causing bad credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in Pringgarata after the Covid-19 pandemic and to determine the implementation of restructuring at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in Pringgarata after the COVID-19 pandemic. This type of research is normative empirical with statutory, conceptual, and sociological approaches. The results of this research are the factors that cause bad credit at the Pringgarata branch of Bank Rakyat Indonesia, namely economic factors, unstable economic factors, and the impact of the ongoing Covid-19 pandemic. The overall financial situation has not yet recovered, making it difficult for debtors to fulfill their credit payment obligations. Bank Rakyat Indonesia Pinggarata branch implemented two types of restructuring, extending the term and paying the interest only. Bank Rakyat Indonesia causes debtors not to understand the restructuring program.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Kelalaian Diagnosis Terhadap Pasien Non Covid– 19 ]]>
<![CDATA[Irianyanti, Putri]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6409
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dokter terhadap pasien non covid-19 akibat kelalaian diagnosis dan untuk menganalisis penyelesaian kasus kelalaian antara dokter dengan pasien non covid-19 karena kelalaian diagnosis. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Hasil penelitian menunjukan tanggung jawab dokter atas kelalaian diagnosis terhadap pasien non Covid – 19 antara lain tanggung jawab dalam hukum perdata, maka dokter yang melakukan tindakan malpraktik atau kesalahan diagnosi dapat juga diberikan sanksi menggunakan hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Penyelesaian sejahtera antara dokter dan pasien non covid-19 akibat kelalaian diagnosis secara hukum perdata memberikan jalan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Gugatan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri dari konsiliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pertambangan Rakyat Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara ]]>
<![CDATA[Umami, Allan Mustafa]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.340
<![CDATA[Perubahan ketentuan pertambangan saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak pada pengaturan pertambangan rakyat di sektor perizinan, pengawasan, pembinaan dan tata kelola lingkungan hidup. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dihilangkannya kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat dilakukan oleh Menteri. Kedalaman, luas, jangka waktu berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat ke arah yang lebih dalam,luas, dan panjang. Objek pertambangan rakyat lebih dibatasi daripada aturan sebelumnya.]]>
<![CDATA[FILOSOFI REGULASI FUNGSI DAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mustafa Umami, Allan]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6881
<![CDATA[Pengaturan hak atas tanah bagi orang asing dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan dalam Pasal 42 UUPA bahwa yang dapat menjadi subjek hak pakai diantaranya adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pengaturan hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki sejarah diaturnya dalam beberapa aturan pelaksanan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pemerintah sepertinya melakukan penyederhanaan aturan dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dicabut dan tidak berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan fungsi hak pakai atas tanah bagi orang asing selain penggunaan untuk tempat tinggal juga dalam rangka penanaman modal. Jangka waktu hak pakai atas tanah bagi orang asing di Indonesia mengikuti pandangan populis dalam rangka melindungi kepentingan orang asli di Indonesia dan mengalami perubahan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Praktek Mandiri Rumah Sunat Al- Farabi Terhadap Pasien Yang Mengalami Infeksi Tindakan Medis ]]>
<![CDATA[Reta Novia, Baiq Tiari]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4862
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggungjawab perdata praktek mandiri Rumah Sunat Alfarabi jikat terjadi infeksi setelah tindakan. Hasil penelitian diketahui bahw proses penyelesaian problematika dalam penyunatan modern yaitu lebih banyak menggunakan jalur mediasi yang dimana jika dampak yang dialami konsumen ringan dan masih bisa disembuhkan dan tidak menimbulkan kecacatan, maka pasien akan meminta pertanggung jawaban ganti kerugian. Namun jika menimbulkan dampak yang besar, yaitu mengakibatkan kecacatan permanen sehingga alat vital pasien tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya (misalnya terpotongnya kepala penis pasien). Maka pasien akan meninta ganti rugi yang sebesar-besarnya dan membuat laporan terjadinya tindakan pidana ke kepolisian. Tanggung jawab perdata dokter/ perawat jika terjadi infeksi tindakan medis dalam aspek hukum perdata yaitu selain menggunakan Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang kesehatan, pasien dapat mengajukan untuk meminta gati rugi kepada tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.Upaya yang dilakukan pasien atau selaku orang apabila terjadi infeksi setelah tindakan oleh penyedia layanan khitan atau dalam hal ini Rumah Sunat Al-Farabi yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya adalah meliputi semua upaya baik itu melalui lembaga peradilan (litigasi) dan diluar lembaga peradilan (non litigasi) dan meminta bantuan lembaga bale media Lombok Timur.]]>
<![CDATA[Restrukturisasi Kredit Macet Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Pasca Pandemi Covid 19 ]]>
<![CDATA[Cahyani Safitri, Anggia]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/j884tw79
<![CDATA[This research aims to determine the factors causing bad credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in Pringgarata after the Covid-19 pandemic and to determine the implementation of restructuring at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in Pringgarata after the COVID-19 pandemic. This type of research is normative empirical with statutory, conceptual, and sociological approaches. The results of this research are the factors that cause bad credit at the Pringgarata branch of Bank Rakyat Indonesia, namely economic factors, unstable economic factors, and the impact of the ongoing Covid-19 pandemic. The overall financial situation has not yet recovered, making it difficult for debtors to fulfill their credit payment obligations. Bank Rakyat Indonesia Pinggarata branch implemented two types of restructuring, extending the term and paying the interest only. Bank Rakyat Indonesia causes debtors not to understand the restructuring program.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Kelalaian Diagnosis Terhadap Pasien Non Covid– 19 ]]>
<![CDATA[Irianyanti, Putri]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6409
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dokter terhadap pasien non covid-19 akibat kelalaian diagnosis dan untuk menganalisis penyelesaian kasus kelalaian antara dokter dengan pasien non covid-19 karena kelalaian diagnosis. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Hasil penelitian menunjukan tanggung jawab dokter atas kelalaian diagnosis terhadap pasien non Covid – 19 antara lain tanggung jawab dalam hukum perdata, maka dokter yang melakukan tindakan malpraktik atau kesalahan diagnosi dapat juga diberikan sanksi menggunakan hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Penyelesaian sejahtera antara dokter dan pasien non covid-19 akibat kelalaian diagnosis secara hukum perdata memberikan jalan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Gugatan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri dari konsiliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase.]]>
<![CDATA[FILOSOFI REGULASI FUNGSI DAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mustafa Umami, Allan]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6881
<![CDATA[Pengaturan hak atas tanah bagi orang asing dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan dalam Pasal 42 UUPA bahwa yang dapat menjadi subjek hak pakai diantaranya adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pengaturan hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki sejarah diaturnya dalam beberapa aturan pelaksanan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pemerintah sepertinya melakukan penyederhanaan aturan dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dicabut dan tidak berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian hak pakai bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan fungsi hak pakai atas tanah bagi orang asing selain penggunaan untuk tempat tinggal juga dalam rangka penanaman modal. Jangka waktu hak pakai atas tanah bagi orang asing di Indonesia mengikuti pandangan populis dalam rangka melindungi kepentingan orang asli di Indonesia dan mengalami perubahan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Jamaah Umroh Terhadap Pembatalan Keberangkatan ]]>
<![CDATA[Muhammad Haris Budiman]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/na4p1a62
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis perlindungan hukum jamaah umroh terhadap pembatalan keberangkatan (studi kasus di PT. Muhsinin Tour dan Travel. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach Hubungan hukum antara PT. Muhsinin Tour dan Travel dengan calon jamaah umrah hubungan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana kedua belah pihak (perjanjian jual beli jasa) mempunyai kuasa/hak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain. Seperti PT Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah umrah yang berhak menuntut apapun dari pihak manapun. Seperti PT. Muhsinin Tour dan Travel yang wajib memberikan pelayanan, dan calon jamaah Umrah yang berhak membayar.Dalam pengertian ini, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen timbul apabila pelaku usaha memberikan janji dan keterangan berkaitan dengan barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen dan Akibat hukum dari wanprestasi PT. Muhsinin Tour dan Travel dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis adalah sama kedudukannya dan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah.]]>
