Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Umami, Allan Mustafa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

 1 
The Use of Buzzers by Political Parties Which Result in Black Campaign Practices in Indonesia Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5853

Abstract

Buzzers are known as an effective marketing tool to sell a product. With the development of information technology, the use of buzzers is no longer limited to marketing products. Buzzers in Indonesia are now also used as a campaign tool by political parties. Unfortunately, many political parties' use of buzzers on social media is indicated as leading to black campaigns. The Black Campaign is a campaign to vilify political opponents whose truth cannot be justified. Political parties have a very important role in Indonesia, namely as a means or participant in elections, whether for the Presidential election, central or regional People's Representative Council, regional head elections. Political parties that are given status as election participants must continue to carry out their activities by prioritizing the spirit of Indonesian unity. Political parties do not just gather sympathizers or cadres for the sole purpose of power. Political Parties must be responsible for producing leaders and sympathizers who have character and act in the interests of the nation and state, in particular maintaining the unity of Indonesia by continuing to maintain brotherhood between tribes, religions and sects in Indonesia. Political parties are prohibited from carrying out black campaigns because black campaigns can cause social tension due to the spread of unfounded information and lead to forming hatred towards political opponents. The formulation of the research problem is: How does the law on the use of buzzers by political parties result in the practice of black campaigns in Indonesia? The purpose of this research is to find out how the law on the use of buzzers by political parties has resulted in the practice of black campaigns in Indonesia. The research method used is normative research. This research is based on primary and secondary research. Primary research is research that is based on statutory regulations, while secondary research is based on theories from experts sourced from books and journals. The results of this research are that political parties have an important role in maintaining unity in Indonesia and must use campaign tools in accordance with statutory regulations.
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG Umami, Allan Mustafa; Qindy, Fatria Hikmatiar Al
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4946

Abstract

       Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian dapat mengalami kerusakan saat terdapat cacat kehendak dari para pihak. Cacat kehendak tersebut terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian kehendak ataupun tipu muslihat dan keadaan yang menurut undang-undang dalam proses dibuatnya perjanjian. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG menerangkan kasus antara PT PT Istana Niaga Pratama sebagai Penggugat melawan Wildan Purnaditto sebagai tergugat. PT Istana Niaga Pratama menganggar Wildan Purnaditto melakukan wanprestasi, sedangkan Pihak Wildan Purnaditto menganggap perjanjian yang dibuat dengan PT Istana Niaga Pratama terdapat unsur cacat kehendak di dalamnya sehingga meminta untuk membatalkan perjanjian. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah 1. Apa dasar hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG? 2. bagaiamanakah kekuatan hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG dan kekuatan hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif yang menggunakan data kepustakaan dalam melakukan analisa dan mendapatkan hadil penelitian.
Monopoly Practices of the Private Television Industry in Indonesia Umami, Allan Mustafa; Fathoni, Lalu Achmad
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6727

Abstract

Berkembangnya industry televisi swasta menjadi kesatuan ekonomi berbentuk perusahaan grup berakibat perlunya tafsiran hukum baru dalam wilayah hukum perseroan terbatas, hukum penyiaran dan hukum anti monopoli. Media Nusantara Citra (MNC) grup sebagai perusahaan induk televisi swasta RCTI, Global TV, MNC TV membentuk ketiga perusahaan tersebut dengan mengakuisisi sahamnya. Kepemilikan MNC grup atas tiga perusahaan itu bila didasarkan pengambilan saham dengan akuisisi dimaknai Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai usaha untuk melakukan pengendalian, sedangkan dalam Undang-Undang Penyiaran kepemilikan silang dibatasi dan menurut Undang-Undang Anti Monopoli dilarang untuk melakukan kepemilikan saham yang berakibat pada terjadinya monopoli. Kemuadian dalam lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang tafsiran Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli terhadap kepemilikan saham, dilarang untuk melakukan pengendalian terhadap dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Rumusan masalah penelitian ini adalah Mengapa terjadi praktek monopoli industri televisi swasta di Indonesia? Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadinya monopoli industri televisi swasta dikarenakan terbukanya peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan monopoli. Saran saya agar Komisi Penyiaran Indonesia hendaknya menyikapi monopoli industri televisi di Indonesia dengan tegas agar tidak ada penyalahgunaan televisi swasta oleh sekelompok orang.  
Co-Authors Al Qindy, Fitria Hikmatiar Alqindy, Fatria Hikmatiar Alvina Satriawan, Hera Alwajdi, Muhammad Farid Fatria Hikmatiar Al Qindy Hikmatiar Al Qindy, Fatria Lalu Achmad Fathoni Mustafa Umami, Allan Oktofiana, Baiq Lestari Qindy, Fatria Hikmatiar Al Satriawan, Hera Alvina Subadi, Eka Jaya Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin Yesi Aulia, Anggun Zaenal Arifin Dilaga