Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Tanggahma, Biloka; Mudi, Vivilia Agnata; Nusawakan, Dwight; F, Firman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.

Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Tanggahma, Biloka; Mudi, Vivilia Agnata; Nusawakan, Dwight; F, Firman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA DALAM SATU OBJEK TANAH DAN BANGUNAN Mufty, Abdul Malik; Nusawakan, Dwight
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6661

Sertifikat tanah yang berfungsi sebagai dasar kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah sering mengalami pelanggaran prinsip legalitas melalui fenomena "sertifikat ganda," yang tidak hanya merugikan pemilik sah dan pihak ketiga seperti bank, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi makro akibat nilai aset yang terlibat serta disebabkan oleh faktor administratif, kelalaian, hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat ganda dan memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji pertanggungjawaban hukum atas sertifikat ganda menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan data sekunder (UU Pokok Agraria, PP 24/1997, Putusan MK, jurnal, buku) melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan penerbitan sertifikat ganda disebabkan oleh lemahnya kapasitas aparatur, minimnya koordinasi, lambatnya digitalisasi, serta praktik korupsi dan kolusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Penanganannya memerlukan reformasi birokrasi, digitalisasi sistem pertanahan, dan peningkatan kesadaran hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

KETIDAKPATUHAN PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMIK COVID-19 OLEH MASYARAKAT RT 001 KELURAHAN BENTENG KOTA AMBON Hattu, Marla; Nusawakan, Dwight
Pasapua Health Journal Vol. 4 No. 2 (2022): Pasapua Health Journal
Publisher : STIKES Pasapua Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62412/phj.v4i2.89

Introduction: The implementation of Large-Scale Social Restrictions is a policy carried out by the government to reduce the spread of the COVID-19 virus, but in its implementation there are some people who with various reasons that are their reasons for not complying with the implementation of the policy. Method: The type of research conducted in this study is qualitative research that uses a phenomenological approach. Data collection from this study was obtained by Observation, Interview and Documentation techniques. The number of informants in this study was 10 people using the Convenience Sampling Technique chosen according to the purpose of the study, namely people who did not comply with the implementation of the PSBB during the COVID-19 Pandemic in the RT.001 neighborhood of Ambon City Fort Village, then given 12 substance questions from 3 variables related to Non-compliance with the Implementation of PSBB. This research was conducted on November 25-27, 2020. Results: The results of this study show that there are 3 things that cause people in RT.001 Kelurahan Benteng Kota Ambon not to comply with the Large-scale Social Restrictions policy, namely Meeting Basic Needs, Community Awareness and Community Perception. Conclusion: These three factors greatly affect community compliance in implementing Large-Scale Social Restrictions to prevent transmission of the COVID-19 virus because they are related to meeting the basic needs of the community which are influenced by environmental conditions

KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH PROVINSI MALUKU Nusawakan, Dwight; Indri Clara Lewier, Johana
Pasapua Health Journal Vol. 5 No. 1 (2023): Pasapua Health Journal
Publisher : STIKES Pasapua Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62412/phj.v5i1.91

Introduction: Quality service is one of the determining components of patient satisfaction at the hospital. Nurses are required to provide quality nursing services in order to increase patient satisfaction. Nursing services are professional services provided by nurses in accordance with service standards where the services received exceed patient expectations. Thus nurses must be able to provide the best nursing services to patients. Method: The type of research conducted in this study is qualitative research that uses a phenomenological approach. Data collection from this study was obtained by Observation, Interview and Documentation techniques. The number of informants in this study was 10 people using the Convenience Sampling Technique chosen according to the purpose of the study, who are patients who are currently being treated at the RSKD Provinsi Maluku, then given 31 substance questions from 4 variables related to patient satisfaction with nursing services in the RSKD Provinsi Maluku. This research was conducted on 19 September – 11 October 2022. Results: The results of this study indicate that there are 4 factors that determine patient satisfaction with nursing services at the RSKD Provinsi Maluku, namely health facilities, service quality, communication and availability of nursing staff. Conclusion: of the four factors that have been explained based on the results of the research conducted, it was found that the patients were satisfied with the nursing services provided at the RSKD Provinsi Maluku, but there were several things that needed to be considered in carrying out nursing services, namely the availability of drugs that were not sufficient for patients at home pharmacies sick and the drug collection service at the pharmacy is rather long.

Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Petrix Pelupessy, Sella; Elkiopas Pelupessy, Berd; D. W. Susi Irianti, Y.; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Asmarani, Nur; Yoseph Palenewen, James; Claudia Angwarmasse, Lena; Selviani, Evi; Agnata Mudi, Vivilia; Nusawakan, Dwight; Firman
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 : Oktober (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This community service was carried out with the title of Legal Counseling on the Special Regional Regulation of Papua Province Number 23 of 2008 Concerning the Customary Rights of Customary Law Communities and the Individual Rights of Customary Law Community Members to Land in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity was carried out for partners due to cases from partners regarding their lack of understanding regarding the resolution of customary land disputes based on applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servants, they can carry out legal counseling so that the disputing parties both win or achieve a win-win solution. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, August 30, 2025, which was held in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding land dispute resolution in general there are two types, namely dispute resolution through Litigation and Non-Litigation to obtain legal certainty, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on how to resolve customary land disputes based on applicable laws and regulations. The output of this community service is to provide an understanding to partners about how to resolve disputes through Non-Litigation channels along with the advantages and disadvantages of resolving these disputes and also provide legal assistance to partners to resolve cases related to customary land disputes.

PUNISHMENT WITHOUT JUDGMENT: MEDIA-DRIVEN CRIMINALISATION AS COMMUNICATION POLICY AND ITS SYSTEMIC CHILLING EFFECTS ON FREEDOM OF EXPRESSION Mufty, Abdul Malik; Nusawakan, Dwight
Jurnal Meta-Yuridis Vol 9, No 1 (2026)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v9i1.26843

Contemporary criminal law increasingly operates beyond formal adjudication and enters the public sphere through media exposure and communicative practices. As criminal cases are framed and circulated through public narratives, criminalisation functions not only as a legal process but also as a mechanism of social meaning-making with regulatory consequences for behaviour and expression. This study aims to reconceptualise media-driven criminalisation as a form of communication policy that produces informal and reputational punishment outside judicial control. Employing a qualitative doctrinal–normative approach with conceptual and analytical orientation, the research examines criminalisation as a communicative legal construct and analyses its regulatory effects on freedom of expression through publicity, narrative framing, and reputational harm. The study finds that criminal law increasingly governs through symbolic and anticipatory mechanisms rather than through formal sanctions alone. Media exposure operates as an informal punitive process that shapes public judgment, normalises stigma, and induces anticipatory self-censorship, thereby generating systemic chilling effects on expressive freedom. These effects emerge even in the absence of judicial decisions and remain largely unaddressed by legal doctrines centred on direct state coercion. The originality of this research lies in its integration of criminal law, communication governance, and freedom of expression by positioning reputational harm and chilling effects as constitutive dimensions of criminalisation itself. The study contributes theoretically by extending the concept of punishment beyond coercive sanctions, and practically by highlighting the regulatory risks posed by media-driven criminalisation for procedural legitimacy, democratic participation, and expressive freedom.

Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada MasyarakatDi Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Palenewen, James Yoseph; Pelupessy, Eddy; Angwarmasse, Lena Claudia; Mofu, Marselina Ivony; Selviani, Evi; Nusawakan, Dwight; Asmarani, Nur; Hetharia, Melkias
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Dedikasi Mandiri Nusantara - Februari 2026
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18691350

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman cara pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 29 November 2025 yang dilaksanakan di balai kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai sistem pendaftaran hingga terbitnya sertifikat tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang Sistem Pendaftaran Tanah hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search