Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat di Kabupaten Sarmi Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Ketaren, Dahliana; Firman, Firman; Mudi, Vivilia Agnata
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 6 (2024): September
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13751687

Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit According to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in the Community in Sarmi Regency, and Factors Influencing the Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit Based on Law Number 16 of 2019 in Sarmi Regency. The factors that cause the ineffectiveness of the implementation of changes to the marriage age limit as regulated by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the community in Sarmi Regency are influenced by several factors, including: 1. Legal Factors, namely the enactment of several provisions that do not stipulate adult age limits such as Customary Law and Islamic Law (KHI); 2. Law enforcement factors, for example, KUA officers who are less active in disseminating information about the enactment of the Law regulating changes to the marriage age limit to the community; 3. Community factors, namely parties who have an interest in the implementation of marriage due to certain reasons or conditions so that marriage must be carried out; 4. Cultural or Customary Factors, related to legal culture, namely the legal awareness of the community in choosing to submit to applicable national laws or customary laws or religious provisions that they adhere to; 5. Facilities and Infrastructure, one of which is the existence of Religious Courts and KUA which are far from where people live in remote villages.

Efektivitas Pelaksanaan Perubahan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat di Kabupaten Sarmi Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Ketaren, Dahliana; Firman, Firman; Mudi, Vivilia Agnata
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 6 (2024): September
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13751687

Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit According to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in the Community in Sarmi Regency, and Factors Influencing the Effectiveness of Implementation of Changes to Marriage Age Limit Based on Law Number 16 of 2019 in Sarmi Regency. The factors that cause the ineffectiveness of the implementation of changes to the marriage age limit as regulated by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the community in Sarmi Regency are influenced by several factors, including: 1. Legal Factors, namely the enactment of several provisions that do not stipulate adult age limits such as Customary Law and Islamic Law (KHI); 2. Law enforcement factors, for example, KUA officers who are less active in disseminating information about the enactment of the Law regulating changes to the marriage age limit to the community; 3. Community factors, namely parties who have an interest in the implementation of marriage due to certain reasons or conditions so that marriage must be carried out; 4. Cultural or Customary Factors, related to legal culture, namely the legal awareness of the community in choosing to submit to applicable national laws or customary laws or religious provisions that they adhere to; 5. Facilities and Infrastructure, one of which is the existence of Religious Courts and KUA which are far from where people live in remote villages.

Analisis Kepastian Hukum Atas Status Kepemilikan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Pemerintahan Desa Mudi, Vivilia Agnata; Nuragifah, Nuragifah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1621

Analisis kepastian hukum atas status kepemilikan tanah kas desa sebagai aset pemerintahan desa di Indonesia menjadi penting mengingat peran strategis tanah kas desa dalam mendukung pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Tanah kas desa, yang dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan bersama, diatur melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Namun, banyak desa menghadapi kendala dalam implementasinya di lapangan, seperti kurangnya pemahaman hukum, lemahnya kontrol administratif, serta rumitnya prosedur sertifikasi yang menyebabkan kerentanan terhadap klaim pihak ketiga. Metode penelitian normatif digunakan dalam pendekatan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah serta program sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperkuat kepastian hukum atas tanah kas desa. Rekomendasi mencakup bimbingan teknis bagi aparatur desa dalam pengelolaan aset desa yang sesuai hukum serta peningkatan kapasitas administratif agar aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Tanggahma, Biloka; Mudi, Vivilia Agnata; Nusawakan, Dwight; F, Firman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.

Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Tanggahma, Biloka; Mudi, Vivilia Agnata; Nusawakan, Dwight; F, Firman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search