Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Jurnal Relasi Publik Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)
Kezia Thasa Emteta Karina Bangun
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang Boy Dippu Tua Simbolon; Kezia Thasa Emteta Karina Bangun; Reh Bungana Br PA; Maulana Ibrahim
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1858

Abstract

The concept of criminal responsibility in national criminal law is the main basis for determining sanctions or punishment for violations of criminal law. In the future era, criminal responsibility is expected to continue to develop and adapt to developments in society, technology and existing legal values. In facing the future, the concept of criminal responsibility is expected to become more progressive, fair and in line with the demands of social justice. Improving the quality of punishment and the effectiveness of the criminal justice system needs to be the main focus, taking into account the principles of human rights, protection of minorities and restorative justice. In addition, the importance of a preventive approach in national criminal law will be increasingly emphasized. Efforts to prevent criminal acts through education, rehabilitation and community empowerment are expected to reduce crime rates and create a safer environment. In the context of globalization, collaboration between countries in tackling cross-border crime needs to be strengthened. International agreements on extradition, exchange of information, and harmonization of criminal law can be strategic steps to increase the effectiveness of law enforcement. By updating the concept of criminal responsibility in national criminal law, it is hoped that a legal system that is adaptive, responsive and can better respond to future challenges can be created. In this way, security and justice in society can be more optimally maintained, in line with the main objective of criminal law to create order and protection for all citizens.  
Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUDNRI 1945 Fatimah Az-Zahra; Sinaga, Andre Dwi Putra; Stefy Margaretha; Kezia Thasa Emteta Karina Bangun; Lestari Lumbanbatu; Nadira Zawani; Ramsul Nababan; Maulana Ibrahim
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v1i4.1958

Abstract

Satu langkah di bawah presiden di cabang eksekutif adalah wakil presiden. Wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun ada perubahan sebelumnya pada Konstitusi, struktur konstitusional Republik Indonesia tidak secara tegas mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang wakil presiden. Akibatnya, tidak jelas apa tanggung jawab wakil presiden. Wakil presiden masih dianggap sebagai individu yang terpisah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, jenis penyelidikan hukum yang mencakup proses pengumpulan data menyeluruh yang melibatkan pencarian perpustakaan untuk literatur yang relevan atau sumber sekunder. Ketika presiden meninggalkan jabatannya karena pengunduran diri, hambatan untuk melakukan tanggung jawabnya, seperti ketika dia meninggal saat menjabat, atau ketika dia memindahkan kepresidenan, Wakil Presiden memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk melakukannya.
PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL SUMATERA UTARA Fatimah Az-Zahra; Bayu Ardian Syahputra; Kezia Thasa Emteta Karina Bangun; Vivin Silvia Boang Manalu; Jamaludin
Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 1 No. 2 (2024): Januari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jppi.v1i2.297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan atau upaya pemerintah melalui lembaga yang berperan sebagai penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis, maka dari itu peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pembenahan bagi para gelandangan dan pengemis dengan melaksanakan kegiatan Preentif, Preventif, Responsif, Rehabilitasi Sosial dan Kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Untuk mendapatkan keterangan dan dan hasil digunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa upaya rehabilitasi yang diadakan oleh Dinas Sosial Provsu terhadap tunawisma/gelandangan dan golongan papa, mendapatkan tanggapan yang baik dari mereka. Keterangan dari mereka, menjelaskan bahwa mereka dibekali dengan bermacam kemahiran untuk bisa mandiri sehingga tidak turun lagi ke jalan. Mereka juga lebih termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat.
Co-Authors Bayu Ardian Syahputra Boy Dippu Tua Simbolon Fatimah Az-Zahra JAMALUDIN Lestari Lumbanbatu Maulana Ibrahim Nadira Zawani Ramsul Nababan Reh Bungana Br PA Sinaga, Andre Dwi Putra Stefy Margaretha Vivin Silvia Boang Manalu