Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Apakah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal berpengaruh Pada Pertumbuhan Ekonomi? Mawaddah, Nadiyah; Lubis, Putri Kemala; Fadli, Rizky; Adriansyah, Teguh; Ramadhan, Wahyu
Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Vol. 3 No. 3 (2023): SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi, dan Manajemen (Sept 2023)
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54951/sintama.v3i3.669

Abstract

Case Study: North Sumatra GRDP (2008-2022). Purpose of the study isto show the impact of labor costs, goods and services costs, and capital costs on the GDP growth rate of North Sumatra province in 2008-2022. The variables used in this study are gross domestic product (GDP) as the dependent variable and labor costs, expenditure on goods and services and capital expenditure as independent variables. The data used in this study are secondary data obtained from the official websites of DPJK and North Sumatra Bureau of Statistics (BPS). The analysis technique used in this study is a multiple regression analysis model processed with evews version 9. Based on the obtained evaluation results, personnel costs, goods, services and capital investments affect the gross national product of North Sumatra.
THE LEGAL STATUS OF QADHA SALAT: COMPARATIVE PERSPECTIVES OF AL-WASHLIYAH AND MUHAMMADIYAH SCHOLARS IN ADDRESSING MODERN CHALLENGES Zakaria, Muhammad; Rasiqah, Fildza; Marpaung, Ariping; Nasution, Julaika; Mawaddah, Nadiyah
Al-Risalah VOLUME 24 NO 2, NOPEMBER (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.52672

Abstract

This study explores the differing perspectives of Al-Washliyah and Muhammadiyah scholars on the permissibility of qadha salat, particularly in the context of modern challenges such as traffic congestion. The purpose of this research is to compare the legal reasoning and methodologies of these two prominent Islamic organizations in addressing contemporary issues related to qadha salat, while examining their adherence to traditional jurisprudential principles. The methodology employed is a qualitative comparative analysis, drawing from primary sources such as fatwas and official statements issued by Al-Washliyah and Muhammadiyah, as well as secondary literature on Islamic jurisprudence. Data collection involved document analysis and thematic categorization of legal opinions, supported by a critical review of relevant Qur’anic verses, Hadith, and classical fiqh literature. The results reveal significant differences in interpretation: Al-Washliyah allows qadha salat under specific conditions aligned with the Syafi'i school, emphasizing situational factors like physical inability, whereas Muhammadiyah rejects qadha salat for traffic-related delays, citing the absence of textual evidence in the Qur'an and Hadith. These findings highlight the dynamic interplay between traditional jurisprudence and contextual ijtihad. The originality of this research lies in its focused examination of qadha salat through the lens of two influential organizations, contributing to the broader discourse on adapting Islamic law to modern contexts. The implications of this study are significant for scholars and practitioners of Islamic law, as it underscores the importance of contextual ijtihad in addressing contemporary issues while maintaining fidelity to foundational texts. This work offers a nuanced understanding for Muslim communities navigating similar dilemmas in their daily lives.
NAFKAH ISTRI DAN ANAK MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Husaini, Fakhri; Indah, Usna Nur; Mawaddah, Nadiyah; Saputra, Risky
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i5.8453

Abstract

Nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan untuk bertahan hidup. Di dalam rumah tangga pemberian nafkah oleh seorang suami kepada anak dan istrinya sangat penting demi keberlangsungan rumah tangga yang baik. Nafkah hukumnya wajib diberikan suami kepada anak dan istrinya sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini juga termaktub pada pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 yakni suami adalah pembimbing terhadap istri dan keluarganya. Serta suami juga harus memenuhi kebutuhan anak dan istrinya sesuai dengan penghasilan semampunya berupa nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perabotan rumah tangga serta biaya pendidikan anak. Tafsir al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 memperjelas bahwa setiap ayah wajib memberi nafkah kepada ibu, baik sandang maupun pangan yang diperlukan dalam batas wajar. Ibu adalah wadah bagi anak-anaknya dan ayah adalah wadah bagi mereka, baik ibu maupun anak. Oleh karena itu, ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi, memelihara, dan merawat mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam kitab karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Fiqhul Islam Wa Adillathu, dijelaskan tentang ketentuan nafkah bagi istri dan anak, diantaranya kewajiban suami untuk mengurus anak dan istri dengan memberi mereka makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan dan, jika perlu, bahkan pembantu pun disediakan, tergantung pada urf daerah tempat tinggal keluarga mereka.
NIKAH MUT’AH MENURUT PANDANGAN AHLI SUNAH WALJAMAAH DAN SYIAH IMAMIYAH: ANALISIS SEBAB IKTILAF DAN QAUL RAJIH Indah, Usna Nur; Husaini, Fakhri; Mawaddah, Nadiyah; Saputra, Risky
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i5.8454

Abstract

Nikah mut'ah telah menjadi fenomena dan bahan kontroversi di kalangan ulama Ahli Sunah Waljamaah dan Syiah Imamiyah. Kontroversi ini muncul karena nikah mut'ah merupakan nikah perjanjian dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan ini, para ahli hukum Islam melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Akan tetapi, Syiah justru memperbolehkan bahkan menganjurkan nikah tersebut. Selain itu, nikah mut'ah memiliki aturan dan syarat yang berbeda dengan nikah daim (permanen). Perbedaan ini menjadi salah satu alasan mengapa penerapan hukum ini menjadi kontroversi. Kontroversi juga terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang dalil nikah mut'ah antara kalangan Ahli Sunah Waljamaah (Aswaja) dan Syiah Imamiyah. Sebagian besar ulama Aswaja berpendapat bahwa banyak dalil yang menyatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan namun kemudian dihapus dan dilarang keras oleh Rasulullah Saw. Akan tetapi, menurut Syiah Imamiyah, Nabi Saw. tidak pernah melarang untuk melakukan nikah mut'ah, dan larangan ini hanya ada pada masa Umar bin Khattab. Di sinilah nikah mut'ah menjadi kontroversial, dan dalil-dalilnya perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.
FUNGSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Mawaddah, Nadiyah; Pandjaitan, Budi Sastra; Syahputra, Risky
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i7.10634

Abstract

Advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah di pengadilan. Kemudian jika berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003, mengenai Advokat, pengertian advokat adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik itu di dalam atau diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003, hal ini tentunya mendukung status Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Di dalam proses peradilan pidana, tentunya seorang Advokat memiliki peran yang sangat penting. Terutama dalam membela hak-hak kliennya, dimulai dari awal proses persidangan sampai putusan. Posisi, peran dan fungsi Pengacara sangat penting dan diperlukan untuk memastikan bahwa proses pidana dimulai penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik terhadap kliennya berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi terdakwa didakwa dan dituntut oleh penuntut umum menurut undang-undang kejahatan yang dilakukannya dan untuk memastikan bahwa hakim membuat keputusan seadil-adilnya kepada klien.
Implementasi Kegiatan Bakti Sosial Bersama Masyarakat Desa Klumpang Kampung Sebagai Wujud Kepedulian Cinta Lingkungan Arni Syahfitri, Desi; Nurcahayati, Siti; Sitompul, Khairunnisa; Hazira Herdina Lubis, Hera; Mayla, Salsabila; Meryna Aulia, Ainun; Mawaddah, Nadiyah; Safitri, Ika; Putri Maharaja, Indah; Wardani Fadhilah Lubis, Nurul; Batubara, Chuzaimah
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 : September (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community Service Program (KKN) is a form of community service activity conducted by universities by students under the guidance of lecturers and local government leaders. Through KKN, students can apply the knowledge they have gained in higher education to real life. KKN students from the State Islamic University of North Sumatra Medan who were stationed in Klumpang Kampung Village created a work program in the form of Community Service activities. The results of this community service show that the waste problem in Klumpang Kampung Village is a serious issue with a dirty environment, especially around the river near residential areas. Public awareness of cleanliness and health is important to prevent disease and potential flooding due to piles of garbage that can clog water channels during the rainy season. This Community Service Program is not only carried out to maintain the cleanliness of the village, but also as a medium to get closer to the people of Klumpang Kampung Village and to maintain harmony between communities. In this case, certain agendas are needed in Klumpang Kampung Village, so as to strengthen the existing family ties and also create a spirit of mutual reminder between the community about the importance of cleanliness and health, as well as providing a place as a final disposal for waste. The increasingly better quality of clean and healthy life of the people of Klumpang Village will have an impact on other village communities.