Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Wudu as Islamic Psychotherapy in Overcoming Emotions of Anger in Muslim Youth Reza, Iredho Fani; Salsabila Nur Kamilah; Nasywa Syahira Oktaviani; Indri Seta Septadina; Magfiroh; Feby Hariani; Devy Puspita Sari; Lidya Puji Astuti; Putri Wulandari; Regista Ramadhania; Ferdian; M. Gozali; Alvin Masaiz
Indonesian Journal of Behavioral Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Behavioral Studies
Publisher : Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatra Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ijobs.v4i1.22345

Abstract

This research aims to overcome angry emotions in Psychology students through Wudu psychotherapy. The research method used was pre-experimental using a one-group experimental design (One-Group Pretest-Posttest Design). The research respondents were Muslim youth who were students at the Faculty of Psychology, Raden Fatah State Islamic University, Palembang City, class of 2019. The respondents were 14 people, consisting of 3 men and 11 women. The instrument in this research uses a scaleanger leveland treatment monitoring records. The results of research analysis through the paired sample t-test showed a p value of 0.124 and a calculated t value of -1.644. From the pretest results, the score was 124.42 and the posttest results were 127.21. This shows the influence of wudu psychotherapy in controlling the emotion of anger in Psychology students at UIN Raden Fatah Palembang.
PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMPENSASI MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. PRIMA TETAP LESTARI JAKARTA SELATAN Ferdian; Nariah
Journal of Research and Publication Innovation Vol 2 No 1 (2024): JANUARY
Publisher : Journal of Research and Publication Innovation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the effect of career development on employee job satisfaction at PT. Prima Fixed Lestari, this research uses quantitative methods. The sampling technique uses a saturated sample and a population of 60 employees. The data collection technique in this research used a questionnaire. The analysis method uses instrument testing, classical assumption testing, regression testing, correlation coefficient and determination coefficient testing and hypothesis testing. The research results show that career development (X1) influences job satisfaction (Y) by obtaining the regression equation Y= 6.748 + 0.744 X1. Hypothesis testing shows a calculated t value of 13.503>2,001 or a sig probability of 0.000<0.5. Meanwhile, the correlation value is 0.871, which means it has a very strong influence. The determination value is 75.9% while the remaining 24.1% is influenced by other factors. Compensation (X2) influences job satisfaction (Y) by obtaining the regression equation Y = 5.239 + 0.796 X2. Hypothesis testing shows a calculated t value of 15.586>2,001 or a sig probability of 0.000<0.5. Meanwhile, the correlation value is 0.898, which means it has a very strong influence. The determination value is 80.7% while the remaining 19.3% is influenced by other factors. And career development (X1) and compensation (X2) have a positive and significant effect on job satisfaction (Y) by obtaining the regression equation Y=4.097 + 0.319 X1 + 0.510 X2. Meanwhile, the correlation value is 0.918, which means it has a very strong influence. The determination value is 84.3% while the remaining 15.7% is influenced by other factors. Hypothesis testing obtained Fcount > Ftable (152.601 > 2,001), this was also strengthened by the probability significance of 0.000 < 0.05.
Peran Notaris Dalam Penyusunan Akta Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw) ferdian
Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v6i1.1581

Abstract

Nasabah yang ingin mengajukan kredit kepada bank harus membuat perjanjian kredit dengan bank melalui suatu kesepakatan formal. Perjanjian kredit ini dibuat oleh seorang Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif analitis untuk mengeksplorasi Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelusuran internet, termasuk artikel dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dan kritis terhadap peran Notaris dalam proses penyusunan Akta Perjanjian Kredit. Notaris bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai prosedur yang harus diikuti, serta memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan norma hukum dan etika. Selain itu, notaris juga terlibat dalam proses penyelesaian wanprestasi, yang dapat dilakukan melalui eksekusi di bawah tangan atau melalui lelang yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Tanggung Jawab Hukum Agen Travel dalam Kegagalan Keberangkatan Haji dan Umrah: Perspektif Perlindungan Konsumen Haryono; Ferdian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1518

Abstract

Fenomena kegagalan keberangkatan haji dan umrah yang dialami calon jamaah dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan konsumen di bidang jasa perjalanan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum agen travel dalam kasus kegagalan pemberangkatan haji dan umrah ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang dipadukan dengan analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen travel memiliki tanggung jawab hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dari aspek perdata, agen travel wajib memberikan ganti rugi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari aspek pidana, agen dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan penipuan, penggelapan, atau pelanggaran izin operasional. Sementara dari aspek administratif, agen travel dapat dikenai pencabutan izin usaha oleh Kementerian Agama. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan mekanisme pengawasan pemerintah, edukasi hukum bagi konsumen, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh agen travel dalam menyelenggarakan layanan perjalanan ibadah. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat lebih optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji dan umrah dapat terjaga.
Dialog Antarbudaya dan Dinamika Sosial Kota Multikultural: Studi Kasus Kota Metropolitan di Indonesia Maulana; Ferdian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1581

Abstract

Kota-kota metropolitan di Indonesia menghadirkan lanskap sosial yang kompleks, di mana berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama hidup berdampingan dalam ruang publik yang sama. Fenomena ini menimbulkan dinamika sosial yang unik, di mana interaksi antarbudaya menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk kohesi sosial sekaligus potensi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dialog antarbudaya dan implikasinya terhadap dinamika sosial di kota-kota multikultural di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan warga dan pemangku kebijakan, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog antarbudaya tidak hanya berperan dalam membangun toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga memengaruhi praktik sosial, mobilitas budaya, dan strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Namun, tantangan seperti segregasi sosial, stereotip budaya, dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas interaksi antarbudaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dialog antarbudaya merupakan mekanisme penting dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas kota multikultural, serta mendorong pembangunan sosial yang inklusif. Temuan ini memiliki implikasi strategis bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada penguatan integrasi sosial dan pengelolaan keberagaman budaya di kota-kota metropolitan.
Keadilan Politik dalam Demokrasi Modern: Menakar Kesetaraan, Partisipasi, dan Representasi Publik Arfa, Muhammad; Ferdian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i6.1631

Abstract

Keadilan politik merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi modern yang mencerminkan kualitas kesetaraan, partisipasi, dan representasi publik. Demokrasi ideal tidak hanya menekankan hak suara dan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menuntut adanya distribusi kekuasaan yang adil, akses yang setara terhadap sumber daya politik, serta representasi yang mencerminkan keragaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip keadilan politik diimplementasikan dalam konteks demokrasi modern, serta faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya kesetaraan politik, tingkat partisipasi warga negara, dan kualitas representasi publik. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan analisis studi kasus pada negara-negara demokrasi kontemporer dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses politik, hambatan partisipasi, dan bias representasi masih menjadi tantangan utama dalam praktik demokrasi modern. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi institusional, pendidikan politik, dan mekanisme inklusif untuk memperkuat keadilan politik, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan sosial dan politik bagi seluruh warga negara.
Efektivitas Upaya Administratif sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia Haryono; Ferdian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i2.1640

Abstract

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara warga negara dengan administrasi pemerintahan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa haknya dilanggar. Penyelesaian sengketa TUN tidak semata-mata dilakukan melalui proses peradilan, melainkan juga dapat ditempuh melalui mekanisme upaya administratif yang mencakup keberatan dan banding administratif. Upaya administratif dimaksudkan sebagai instrumen preventif sekaligus korektif yang mampu mengurangi beban peradilan serta mendorong penyelesaian sengketa secara lebih cepat, sederhana, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya administratif dalam penyelesaian sengketa TUN di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek normatif, prosedural, dan implementatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (case approach) yang dihubungkan dengan praktik peradilan serta doktrin hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya administratif memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur, tumpang tindih regulasi, keterbatasan akses informasi, serta kecenderungan pihak berwenang untuk mempertahankan keputusan administratif yang sudah ditetapkan. Namun demikian, dalam beberapa kasus, upaya administratif terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, mengurangi biaya perkara, serta menjaga hubungan antara warga negara dengan pemerintah.
Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam: Analisis Hubungan antara Akses, Pemanfaatan, dan Ketimpangan Ekologi Maulana; Ferdian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i4.1651

Abstract

Konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika akses, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan ekologi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara akses terhadap sumber daya alam, pola pemanfaatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sosial, serta ketimpangan ekologi yang muncul akibat distribusi manfaat yang tidak merata. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini menyoroti bagaimana perebutan akses dan pemanfaatan sumber daya seperti tanah, air, hutan, dan mineral dapat memicu ketegangan antar kelompok, memunculkan praktik eksklusi, dan memperburuk kerusakan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan dalam kontrol dan hak atas sumber daya alam seringkali diperkuat oleh kebijakan pembangunan yang bias terhadap kepentingan kapital dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Analisis ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya memerlukan mekanisme hukum dan kebijakan pengelolaan yang adil, tetapi juga pengakuan terhadap nilai-nilai ekologis dan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara ekologi politik dan keadilan lingkungan, serta menawarkan perspektif kritis bagi perumusan kebijakan berbasis keberlanjutan dan inklusivitas.