Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Jurnal Manajemen dan Agribisnis AFEBI Economic and Finance Review Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Probokawuryan, Mutiara
Department Of Economics, Faculty Of Economics And Management, IPB University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

 1 
Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Findi, Muhammad; Marzidah, Marzidah; Probokawuryan, Mutiara
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.739-742

Abstract

Beberapa rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan diantaranya Kementerian Sosial sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT sebelumnya harus melakukan pendataan dan pengecekan langsung ke daerah pada lokasi kantung-kantung kemiskinan yang terdampak pandemik Covid-19, baik dari aspek jumlah maupun kualitas barang dan dana yang disalurkan. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang akan menerima PKH maupun BPNT harus dipantau keberlangsungan hidupnya, jangan sampai terjadi penambahan miskin baru akibat terlambatnya pencairan dana PKH maupun BPNT, ataupun ada pemanfaatan dana yang keliru oleh KPM secara tidak terkendali yang tidak berdampak dalam mengurangi beban keluarga penerima manfaat. Perlunya sistem yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian sosial dengan DPR RI dan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten dalam mencegah terjadinya korupsi pemotongan dana bansos. Penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih wajib dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bagi pelaku kejahatan korupsi yang memanfaatkan dana bantuan sosial secara sepihak dan merugikan anggaran negara.
Co-Authors Ahmad, Fahmi Salam Alexandi, Muhammad Findi Alfi Nur Lailiyah Artha Graciela Pandiangan Aulia Pradipta Prabowo Azijah, Zulva Dominicus Savio Priyarsono Ibnu Budiman Lailiyah, Alfi Nur Marzidah, Marzidah Maudytia Rismalasari Prabowo Meliany, Birka Septy Nur’aeni, Aisyah Prabowo, Maudytia Rismalasari Sahara Sahara Sahara Sane Pratinda, Wildan Nur Arrasyiid Sugema, Iman Syarifah Amaliah Zain, Salma Luthfia Zulva Azijah