Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.617
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis Artemis Law Journal Petitum Law Journal
Leo, Rudepel Petrus
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : Artemis Law Journal

 1   2 
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Empat Pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Lesik, Lola Everdindje; Leo, Rudepel Petrus; Kian, Darius Antonius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13327

Abstract

Saat ini, berbagai jenis tindak pidana dapat terjadi. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan sangat meresahkan didalam masyarakat yaitu tindak pidana persetubuhan pada anak, yang dimana persetubuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Dari uraian di atas, adapun pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah faktor hawa nafsu sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor pergaulan bebas, faktor keadaan keluarga, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua serta faktor kesempatan dan niat. (2) Upaya Penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yaitu: (a) Upaya preemptif dengan cara memberi pengertian pentingnya menaati hukum yang berlaku, baik itu melalui banner dan meme. (b) Upaya preventif. Dalam upaya ini dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum. (c) Upaya represif. Dalam upaya ini dilakukan tindakan dalam hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses hukum positif
PERBANDINGAN RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG DI INDONESIA ( TINJAUN YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS/2021/PN KPG DAN PUTUSAN NOMOR:584 K/PID.SUS/2013/PN,SBY) Bangkole, Lorens Soli Daud; Leo, Rudepel Petrus; Dima, Adrianus Djara
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13427

Abstract

Human Rights (HAM) is a fundamental right of all mankind as a gift of God inherent in human beings, natural, universal, eternal associated with human dignity, equally owned by all people, regardless of gender, nationality, religion, age, language, social status, political views, etc. One of the problems related to human rights in Indonesia is the crime of trafficking in Persons which is one form recruitment, delivery, transfer, protection or acceptance of a person, by threat or use of force or any form of coercion, kidnapping, deception, lying, or other abuse of power, or vulnerable position or giving or receiving payments or obtaining benefits to obtain the consent of someone who has power over others, for the purpose of exploitation. the purpose of this article is to determine the ratio decidendi judge's decision against the provision of compensation to victims of trafficking in persons of decision number: 584/K/pid.Sus/2013/Pn Sby and to determine the recidendi ratio which is an inhibiting factor so that it does not deberikannya compensation to victims of trafficking in Persons Decision No. 12 / Pid.Sus / 2021 / PN Kpg. The results showed that: (1) based on the consideration of the Supreme Court in the decision of the trafficking in persons case above, the ratio decidendi used in providing compensation to victims of trafficking in persons in the above decision is the provision of compensation is a citizen's right, the distribution of compensation is intended as assistance or to ensure the welfare of victims of crime and as Social Security. (2) inhibiting factors so that the crime of trafficking in Persons is not given in decision Number 12/Pid.Sus / 2021 / PN Kpg namely: legal factors and the unavailability of compensation implementation guidelines.
Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Hutama, Galih Sunarya Putra; Leo, Rudepel Petrus; Kian, Darius Antonius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13729

Abstract

Currently, various types of crimes can occur. One type of crime that often occurs and is very disturbing in the community is the act of theft of gold necklace jambret occurs in big cities, including the city of Kupang. The crime of stealing a gold necklace jambret harms many people. Because the price is unbelievably cheap. People use gold usually for investment or storage of valuables in their old age when they no longer have savings for daily life needs. The locations that are usually targeted by burglars are very diverse, in residential areas, parking lots, public or special parking lots in schools, campuses, government agency offices, crowded markets, etc. From the description above, the main problem is as follows: (1) What is the factor that causes the repetition of the crime of theft (recidivism) in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? (2) What are the efforts to combat the repetition of the crime of theft (recidivism) in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? The purpose of this research is to find out the criminological review of (recidivism) theft in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City. that is: Usually the cause of the occurrence (Recidivism) is a factor that is related to each other such as education, environment, economy, and low criminal sanctions. (2) Efforts to Combat Repeated Theft Crimes (Recidivism) in Fatululi Village, Oebobo Subdistrict, Kupang City are: (a) Preemptive efforts are to prevent crimes from happening for the first time. (b) Preventive efforts. In this effort, by doing legal counseling and giving lessons about legal arrangements to families and the community. (c) Repressive efforts. In this effort, legal actions are carried out in the form of arrests and detentions carried out by law enforcers such as the police, prosecutors and courts.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisan Resor Kupang Kota) Setiawan, Galang Aditya; Leo, Rudepel Petrus; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13736

Abstract

Perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kejahatan di masyarakat. Ada pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatan setelah pelaku bebas dari masa hukuman pidananya atau dikenal residivis. Jurnal ini membahas tentang: 1) Apakah faktor penyebab residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota? 2) Bagaimanakah modus operandi residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota Kota? 3) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota?. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum empiris dimana mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian faktor penyebab terjadinya residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota yaitu: a) Faktor Pendapatan/Penghasilan, b) Faktor Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor, c) Faktor Kelalaian Korban. Modus operandi residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota yaitu berupa: a) Menggunakan Kunci T, b) Mendorong Sepeda Motor dan Disembunyikan di Tempat Lain. Upaya penanggulangan terhadap residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota yaitu berupa: a) Upaya Pre emtif, b) Upaya Preventif, c) Upaya Represif
Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Serta Dasar Pertimbngan Hakim Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dalam Surat Putusan No. 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG Nani Raga, Lukas Stefanus; Leo, Rudepel Petrus; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.13743

Abstract

The Defendant in the Corruption Case on Land belonging to the Kupang City Government, Thomas More, committed a criminal act of corruption with witness Jonas Salean in accordance with the contents of the Kupang Class IA District Court decision in 2020 and in this case the Defendant and the Witness in question issued the land title certificate and signed the assets. belongs to the State in order to enrich oneself, so that in the District Court decision letter Number: 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG. The defendant Thomas More was sentenced to a criminal sentence while the witness Jonas Salean was given an acquittal. The main problems in this research are: (1) What are the factors that cause the occurrence of criminal acts of corruption? (2) What is the basis for the judge's consideration in handing down an acquittal decision in this case? This research is empirical legal research, namely reviewing and analyzing data obtained from the research location. The results of this research show that (1) the factors causing corruption in land belonging to the Kupang City Government are (a) Internal Factors, namely the feeling of wanting to enrich oneself. (b) External Factors, namely the existence of opportunities/opportunities which are seen from the position of the defendant at the time of committing the crime corruption and also the closeness of the defendant to witnesses who participated in committing criminal acts of corruption. (2) The basis of consideration used by the judge in handing down an acquittal decision is seen from: (a) the elements of the primary indictment article and (b) the elements of subsidiary coercion.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang Membebaskan Pengedar Narkotika Golongan I(sabu-sabu) (Studi Kasus Putusan Nomor 17/pid.sus/2022/pn. plk) Dedo Ngara, Rambu Claudia Magi; Medan, Karolus Kopong; Leo, Rudepel Petrus
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15169

Abstract

The Palangkaraya District Court's decision to acquit narcotics defendants sparked demonstrations because it was deemed not to reflect justice. This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in the court decision that acquits a Class I methamphetamine narcotics dealer who has fulfilled the principles of justice. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach, the data sources used are primary and secondary data sources and the data analysis technique used is qualitative analysis. Based on the research and analysis carried out by the author in the decision of the Narcotics Trafficking Crime Court Number 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk Palakaraya, the defendant Salihin Saleh Abdullah was declared guilty based on the second alternative charge of Article 112 Paragraph 2 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant was declared to have violated these provisions because without permission or against the law he possessed, stored, controlled or provided non-plant class I narcotics, weighing more than 5 grams. The basis of the judge's consideration in handing down the decision to acquit the Class I methamphetamine narcotics dealer Number 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk was based on juridical considerations as the main approach. Still, the article applied was not relevant to Article 112 paragraph (2) of Republic of Indonesia Law No. . 35 of 2009 concerning Narcotics, namely that the defendant was guilty of trafficking class I narcotics exceeding 5 grams in weight. The value of justice in Palakaraya's decision on the narcotics trafficker, the trial process in this case went well, but the inaccurate application of the article could harm procedural justice. contained in the decision.
Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Adhytia, Putra; Leo, Rudepel Petrus; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15220

Abstract

Witnesses are one of the valid evidence in the trial process, sanctions are people who are present or 2 the incident themselves while it is taking place, the presence of witnesses and victims is very meaningful because law enforcement officials face difficulties when searching and obtaining evidence carried out by the suspect which causes violence to the victim. The success or failure of the judicial process depends so much on the level of witnesses and victims who are successfully met and exposed in the sequence of events in the contest, which are mainly directly related to the explanation of witnesses, often cases that cannot be revealed because there is no testimony from witnesses that can support the duties of law enforcement. Protection of witnesses and victims is currently urgent to be held in every checking session in cases that are considered to require special attention and very tight guard. from this problem, the author discusses the problems, namely: (1) how is the implementation of the mechanism for providing legal protection to witnesses and victims by the LPSK (2) what are the factors that affect the effectiveness of providing legal protection to witnesses and victims by the LPSK. This research uses empirical research methods, while the data sources used are primary and secondary. The results of this study are: (1) to obtain protection must first apply for protection to the LPSK by fulfilling the conditions determined after receipt of the protection application, the protected will get legal protection and fulfillment of rights. (2) Factors that affect the effectiveness of protection are legal facts, law enforcement, facilities and facilities, community factors, and cultural factors. Suggestion: This institution should become an independent institution to provide comprehensive protection and the importance of the presence of this institution in the region so that legal protection feels optimal, not centralized in the center and the need for an introduction to this institution so that the public who lays about the law can know the existence of this institution.
Perlindungan Hukum Dalam Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota Bengngu, Marrya Martha; Manuain, Orpa G; Leo, Rudepel Petrus
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16009

Abstract

Children are a mandate from God whose human rights are regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. This needs special attention from all circles, especially law enforcement. The formulation of this research problem is: (1). How are leegal proteection eforts for cases of child victims of sexual intercourse by biological father perpetators at the Kupang City Resort Police. (2). What are the obstacles faced by law enforcement officials in providing legal protection to child victims of sexual intercourse by biological father perpetrators at the Kupang City Resort Police. This research is an empirical legal research, with data collection techniques through interviews with 2 information respondents. The types of data used are primary and secondary data using collection techniques are interviews and literature studies that are processed and analyzed descriptively quantitatively. The results showed: (1). Legal protection efforts against cases of child victims of sexual intercourse by perpetrators of biological fathers at the Kupang City Resort Police are preventive protection efforts and repressive protection efforts. (2). The obstacles faced by law enforcement officials in providing legal protection to children with sexual intercourse by perpetrators of biological fathers in the Kupang City Resort Police are caused by infrastructure and community factors. The conclusion of this study is that legal protection efforts against cases of sexual intercourse by perpetrators of biological fathers in the Kupang City Resort Police have been running both Preventive and Repressive efforts, but there are still two obstacles to facilties and infrastructure and the community.
Peran Dan Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pemerkosaan Oleh Anggota Keluarga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota Benu, Geraldo Yoseprinus; Leo, Rudepel Petrus; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.17201

Abstract

Home should be the safest place for girls, but instead it is the safest location for perpetrators who carry out devious acts. The rape case committed by a family member occurred in the jurisdiction of the Kupang City Police. ADR was a victim of sexual intercourse and sexual violence with SDR's biological father from July 2004 to April 2014, causing a lot of suffering for the victim, both physical and psychological. Following the main duties of the Indonesian National Police as regulated in Article 13 of Law Number 2 of 2002. Bareskrim Polri as a government institution is the most appropriate institution to answer problems regarding the effectiveness of the role of the police. Investigators and the obstacles investigators face. The police force in enforcing the law against criminals was designed by family members at the Kupang City Police. The results of the research show that the effective role of a police investigator is the role expected by the investigator, the role given and the role of the police investigator. Obstacles to law enforcement for perpetrators of criminal acts of fraud by family members are: legal factors, law enforcement, means and facilities, and culture. It was concluded that the effective role of Kupang City Police investigators' duties is: Receiving reports, Investigation, Collection of evidence, Examination of witnesses and victims, Coordination with related parties and Assistance to victims. Meanwhile, the obstacles faced are community factors and cultural factors.
Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Kota Kupang Panduwal, Bryan; Leo, Rudepel Petrus; Manuain, Orpa G
Artemis Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Artemis Law Journal Vol.2, No.2, May 2025
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i2.19717

Abstract

The main problems in this thesis are: (1) What are the factors that cause society to tend to take the law into their own hands (eigenrichting) in crime cases that occur in Kupang City? (2) What countermeasures are made so that society does not take the law into their own hands (eigenrichting) in crime cases that occur in Kupang City? The results of this study is: (1) There are six factors that cause people to tend to take the law into their own hands (eigenrichting) in criminal cases that occur in Kupang City. (2) Efforts made to prevent people from taking the law into their own hands (eigenrichting) in criminal cases that occur in Kupang City are: (a) Preemptive efforts, (b) preventive efforts and (c) repressive efforts. The author’s suggestions are: First, the government needs to continuously socialize the dangers of the tendency of people to take the law into their own hands (eigenrichting) in cases of crime that occur. Second, the government should enforce the law firmly against people who take the law into their own hands (eigenrichting) without discrimination. Third, the government needs to improve the quality and quantity of the facilities and infrastructure it has
Co-Authors Adhytia, Putra Ahmad, Rahmawati Anan, Maria Kasia Bakker, Lex Stevkri Banga, Ar Bangkole, Lorens Soli Daud Bani, Putri Paskalia Pati Bengngu, Marrya Martha Benu, Geraldo Yoseprinus Bere, Elisabeth Jesica Bere, Elvira C.V. Bessi, Zarlito K. Taku Dedo Ngara, Rambu Claudia Magi Dima Tallo, Daud Dima, Adrianus Djara Djara Dima, Adrianus Edang, Rikardus Maria Wahyudi Fallo, Debi F.Ng Ha'e, Dio Rysardo Haki, Grasella Listin Heryanto Amalo Hida, Dian J. A Hutama, Galih Sunarya Putra Kadja, Thelma S M Kana, Nelci Duru Karolus Kopong Medan Kian, Darius A Kian, Darius Antonius Kikhau, Erlen Enjelita Lesik, Lola Everdindje Manafe, Deddy R Ch Manuain, Orpa G Nani Raga, Lukas Stefanus Napu, Papy Michael Ndun, Jorgi Excel Pakh, Wian Krista Palla, Tasya Sisilia Panduwal, Bryan Pello, Jimmy Pinta, Onesimus Carlianus Pono, Yohanis Soni Raja Sareng, Yohanes Alfridson Reinati, Esperansa Sherli Dacosta Rosalind Angel Fanggi, Rosalind Angel Saekoko, Imri S Setiawan, Galang Aditya Tadon, Agustine Cindy Tuulima, Moreno Ariel Wihelmus, Bhisa Vitus Wilhelmus, Bhisa Vitus