Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner) International Journal of Engagement and Empowerment (IJE2) JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
B, Jalil
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Perkawinan Dibawah Umur Pendangan Imam Syafi’i Dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan thahir, Thahir; B, Jalil; Saputra, Irfan; Roni, Imran; Maslan, Maslan
JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner) Vol 7 No 2 (2023): JPPI Volume 7 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : UI DDI AGH AD Polewali Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jppi.v7i2.143

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, penelitian hukum normative merupakan penelitian doctrinal, perpustaka, atau dokumenter, disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder di perpuatakaan, buku-buku, dan dokumen-dokumen lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perkawinan, dimana tolak ukur utamanya berpedoman pada pandangan imam syafi’i dan undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, guna untuk menemukan ketetapan hukum yang sah terhadap status perkawinan di bawah umur. Hasil analisis penulis sebagai berikut: Pertama, pandangan imam syafi’i mengakatan bahwa perkawinan itu sah apabila disaksikan oleh saksi-saksi, batas usia perkawinan minimal 15 tahun dan perkawinan bisa dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari pihak wanita kecuali jika itu menjadi kemaslahatan baginya kemudian mendapat persetujuan dari bapaknya. Kedua, undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan bisa dilaksanakan apabila sudah berumur 19 tahun, perkawinan bisa dilaksanakan apabila mendapat persejutuan dari Perempuan, pernikahan dilaksanakan di hari oleh saksi-saksi, dan perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya.
Pelaksanaan Pembimbingan Asimilasi Rumah Terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali B, Jalil; Indah, Andi Hasmiani
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v1i2.217

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Bapas dalam melakukan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien, (2) Apa. kendala. yang. dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan asimilasi rumah ditengah pandemi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang metodenya bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang didapatkan memberikan makna dari hasil yang dikumpulkan dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien. (2) Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan asimilasi rumah di tengah pandemi. Hasil pengamatan dari pelaksanaan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali adalah: Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali telah pembimbingan asimilasi rumah dengan melakukan monitoring serta evaluasi dengan tahapan yang berlaku dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut perannya di laksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan adalah: petugas Bapas Polewali yang minim akan kemampuan maupun pengalaman dalam melakukan pembimbingan yang menjadi permasalahan internal Bapas Polewali, cakupan wilayah kerja yang cukup luas menjadikan tidak efisien waktu serta biaya, kendala dari klien itu sendiri atas kesadaran atau kemauan untuk menaati peraturan yang berlaku sehingga menjadi permasalahan yang menghambat kerja Bapas Polewali serta kurangnya keahlian pada klien.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prawedding di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ridayanti, Suci; Arifuddin, Qadriani; B, Jalil
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i1.327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat para calon pengantin ingin melaksanakan pemotretan Prewedding pada saudara Muslim (Fotografer Prewedding), dan Bagaimana Syariat Islam memandang kegiatan pemotretan Prewedding yang dilaksanakan sebelum akad nikah, pada kasus pemotretan saudara Muslim (Fotografer Preedding.) Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data Primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan saudara Muslim selaku Fotografer Prewedding. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar. Kesimpulan bahwa Trend adalah faktor yang paling puncak yang menyebabkan banyaknya calon pengantin mendatangi saudara Muslim untuk di potret dalam bentuk Foto Prewedding. Dan Syariat Islam memandang haram kegiatan pemotretan Prewedding yang dilakukan oleh saudara Muslim, hal itu di sebabkan dalam pemotretannya selalu menggambarkan perilaku khalwat, ikhtilat, dan kasyful aurat.
Peran Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas terhadap Anak di kota Mamuju T, Yusuf; Thahir, Thahir; B, Jalil
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.332

Abstract

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di kota mamuju.? (2) Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.? Penelitian ini adalah penelitian Pustaka maka tempat penelitian dilaksanakan di berbagai tempat seperti perpustakaan, perpuatakaan daerah, perputakaan kampus dan media-media online. Jika dalam penelitian ini memerlukan data tambahan yang mengacu pada kuesioner penelitian yang digunakan maka penelitian dilaksanakan di kantor wilayah kesatuan kepolisian resort mamuju. Hasil penlitian menunjukan Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor. Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik, dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini dan etika dalam berlalu lintas. Faktor yang menjadi kendala adalah internal dimana factor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas. Faktor eksternal seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.
EFFORTS TO ARRANGE TRADERS BASED ON ECONOMIC ZONES TO IMPROVE CONSUMER ACCESSIBILITY AND COMFORT IN GOWA REGENCY Rifai, Mesrawati; Hasnawati, Hasnawati; Riswan, Riswan; B, Jalil; R, Musdalipa; Makduani, Rivai; Hiljati, Hiljati; Salam, Karta Negara
International Journal of Engagement and Empowerment (IJE2) Vol. 5 No. 3 (2025): International Journal of Engagement and Empowerment
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ije2.v5i3.256

Abstract

This community service activity aims to support efforts to organize traders based on economic zones in order to improve accessibility and consumer comfort in Gowa Regency. The background of the activity is based on the problem of suboptimal trader arrangement, characterized by low spatial order, obstacles to pedestrian access, and decreased consumer comfort in traditional trading areas. The method used is a participatory and collaborative approach through the stages of problem identification, economic zoning design, mentoring and educating traders, and monitoring and evaluation. The results of the activity indicate that the implementation of economic zoning can improve stall order, improve area accessibility, and create a cleaner and more comfortable trading environment. In addition, active participation of traders in the arrangement process increases a sense of ownership and compliance with the zoning agreement. From the consumer perspective, this arrangement has a positive impact on ease of access and shopping comfort. This activity is based on an adaptive and contextual economic zone-based trader arrangement model, and has the potential to be replicated in other regions. Overall, this service contributes to strengthening the local economy, improving the quality of public spaces, and the sustainability of trader businesses in Gowa Regency.
Co-Authors Arifuddin, Qadriani Hasnawati Hasnawati Hiljati, Hiljati Indah, Andi Hasmiani Irfan Saputra Makduani, Rivai Maslan, Maslan R, Musdalipa Ridayanti, Suci Rifai, Mesrawati Riswan Riswan Roni, Imran Salam, Karta Negara T, Yusuf thahir, Thahir