Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Surat Kontrak Sebagai Pilar Pengaturan Hukum Dalam Perdagangan Internasional Zainullah, M. Maftuh; Jannah, Nurrohmatul
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 2 (2024): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan perdagangan internasional merupakan akibat dari adanya saling ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya masingmasing. Namun dalam pelaksanaannya, perdagangan internasional tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali suatu negara melakukan suatu hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara memberlakukan suatu hambatan perdagangan, salah satunya karena adanya dorongan dari lonjakan impor yang berdampak merugikan bagi negara tersebut. Oleh karena itu suatu negara harus melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya, seperti mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan impor, namun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum perdagangan internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengumpulkan kemudian mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan gagasan awal dan melihat permasalahan yang muncul dari pustaka tersebut. Adapun hukum perdagangan internasional yang berlaku dan menjadi dasar pengaturan kegiatan perdagangan di dunia adalah WTO Agreement dan perjanjian-perjanjian yang termuat didalamnya. Permasalahan yang dikaji bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai safeguard berdasarkan hukum internasional serta menganalisis kebijakan impor produk hortikultura Indonesia pada tahun 2012 berdasarkan prinsip-prinsip perdagangan internasional dan ketentuan dalam General Agreement on Tariff and Trade dan Safeguard Agreement. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui studi kepustakaan atau kajian terhadap kebijakan impor produk hortikultura Indonesia dan WTO Agreement serta perjanjianperjanjian yang termuat didalamnya. Tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard merupakan suatu langkah upaya proteksi terhadap industri dalam negeri suatu negara atas adanya lonjakan impor yang mengancam menimbulkan kerugian terhadap negara host country.
Perlindungan Hak Anak Di Luar Nikah: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Jannah, Nurrohmatul
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 2 (2025): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal issues regarding the position of children born out of wedlock in Indonesia still leave disharmony between positive legal norms, religious norms, and constitutional jurisprudence. Law No. 1/1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law explicitly limit the civil rights of out-of-wedlock children to the mother and her family, reflecting a conservative normative view based on classical Islamic law. However, the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 reinterpreted Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and opened up space for the recognition of civil rights between out-of-wedlock children and their biological fathers on the basis of scientific evidence (such as DNA testing). This study aims to comparatively analyze the three sources of law to identify conceptual and normative differences, as well as to find common ground that can be the basis for harmonizing national family law. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach through a literature study of laws and regulations, judicial documents (decisions of the Constitutional Court and Supreme Court), and scientific literature. The results show that there is no substantial integration between the three legal regimes, both in legislation and in judicial practice, resulting in legal uncertainty and discrimination against children's rights. This research emphasizes the urgency of reconstructing legal norms that can bridge the values of justice, child protection, and moral and religious principles. This article offers a harmonization scheme between Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and the jurisprudence of the Constitutional Court as a real contribution to the renewal of Islamic family law in Indonesia that is more inclusive and just.
Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Jannah, Nurrohmatul; Rosyidah, Binti Kholifatur
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2023): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah adanya perkawinan, maka akan lahir status penerimaan baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Namun dalam praktiknya, prinsip untuk membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk intervensi orang tua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh sebagian masyarakat. Adanya campur tangan dari orang tua terhadap rumah tangga anak akan menimbulkan ketidak harmonisan bagi keluarga anak dan keluarga orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum islam, diperbolehkan dengan syarat disaat adanya shiqaq dalam rumah tangga anak, dalam hal ini orang tua bertindak sebagai hakam (juru damai). Sedangkan menurut hukum positif orang tua tidak diperbolehkan ikut intervensi dalam rumah tangga anak dengan alasan apapun, karena orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang telah menikah atau dewasa.
Perlindungan Hak Anak Di Luar Nikah: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Jannah, Nurrohmatul
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 2 (2025): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal issues regarding the position of children born out of wedlock in Indonesia still leave disharmony between positive legal norms, religious norms, and constitutional jurisprudence. Law No. 1/1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law explicitly limit the civil rights of out-of-wedlock children to the mother and her family, reflecting a conservative normative view based on classical Islamic law. However, the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 reinterpreted Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and opened up space for the recognition of civil rights between out-of-wedlock children and their biological fathers on the basis of scientific evidence (such as DNA testing). This study aims to comparatively analyze the three sources of law to identify conceptual and normative differences, as well as to find common ground that can be the basis for harmonizing national family law. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach through a literature study of laws and regulations, judicial documents (decisions of the Constitutional Court and Supreme Court), and scientific literature. The results show that there is no substantial integration between the three legal regimes, both in legislation and in judicial practice, resulting in legal uncertainty and discrimination against children's rights. This research emphasizes the urgency of reconstructing legal norms that can bridge the values of justice, child protection, and moral and religious principles. This article offers a harmonization scheme between Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and the jurisprudence of the Constitutional Court as a real contribution to the renewal of Islamic family law in Indonesia that is more inclusive and just.