Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Repositori Imwi Jurnal Syntax Transformation Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Madalina, Maria
Center Of Democracy And National Resilience Study Universitas Sebelas Maret
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Bagaskara Rahmat Hidayat; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 3 (2024): Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i3.90012

Abstract

Since this authority was given to the constitutional court, the Constitutional Court itself has never tried a case regarding the dissolution of a political party. Seeing this situation, there is an assumption that authority is useless, which is considered reasonable considering the cases of KKN that mostly happen to a political party, but because of the pretext that the "ideology" of political parties is in line with Pancasila, it is not followed up. Another problem also arises in the Act on the procedure for dissolving political parties which specializes only certain people who can become applicants, namely the government, the urgency to overcome this problem can be seen that it is the support of political parties that makes most of the "government" categories able to occupy their positions. The approach method used in this study is a normative juridical approach, because the problem to be studied has to do with the authority of the Constitutional Court and the philosophical, juridical, and sociological basis of the position and authority of the Constitutional Court in the dissolution of political parties in Indonesia. From a juridical perspective, of course, it is explained how the procedure for the dissolution of a political party is explained, in practice it cannot be said to be in line, nor can it be said otherwise, given that this authority has not been used. Another perspective also looks at the reasons the constitutional court has not tried cases related to the dissolution of political parties.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 Terkait dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Aditya Luthfi Nurjati; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 5, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v5i3.58460

Abstract

ABSTRACTThe legal issue in this paper is the implementation of Karanganyar Regency Regulation Number 10 of 2015 concerning Village-Owned Enterprises related to the implementation of Village-Owned Enterprises named Sumber Mulyo in Berjo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency. This study also aims to determine the inhibiting factors and constraints that occur in the management of Sumber Mulyo Village Owned Enterprises in the framework of implementing the Karanganyar District Regulation Number 10 of 2015. The results of this study stated that the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2015 Associated with Village-Owned Enterprises in Berjo Village, Ngargoyoso District whose implementation was in accordance with the mechanism of Regional Regulation of Karanganyar Regency Number 10 of 2015 and also in line with existing objectives. Obstacles in the implementation of the regional regulation are in line with the Human Resources (HR) both from the lack of awareness of the citizens and the lack of experts.Keywords : implementation; regional regulation; village; village-owned enterprises.
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN ANGGOTA DPR TAHUN 2024 BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI JERMAN Dinda Ayu Wandini; Jadmiko Anom Husodo; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2025): Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v9i2.88639

Abstract

Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jerman, dengan menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam mengelola dan memastikan hak pilih WNI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan pemilu yang lebih panjang dan matang dapat meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih dan partisipasi masyarakat. Kendala utama yang dihadapi adalah terkait verifikasi data, kendala administratif, dan komunikasi antar lembaga. Terdapat juga masalah dalam penyebaran informasi yang terkadang terlambat dan tidak mempertimbangkan situasi panitia di luar negeri. Selain itu, kesadaran hukum WNI di Jerman terkait pemilu cenderung rendah, terutama bagi mereka yang telah lama menetap di sana. Namun, kampanye dan debat publik terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan pemerintah dan KPU dapat memperbaiki regulasi dan perencanaan pemilu untuk masa depan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk verifikasi data dan penyebaran informasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antara KPU, PPLN, dan WNI serta memperbaiki regulasi yang ada guna memastikan pemilu di luar negeri berjalan dengan lebih baik dan efisien.
ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA REJOSARI DENGAN DESA KEMASAN KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO Mawar Dani; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.67380

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan didalam pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan faktor yang menghambat terlaksananya fungsi secara optimal di Desa Rejosari dengan Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain meliputi buku- buku teks, internet, artikel ilmiah, jurnal hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dimana menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil daripada penelitian ini menunjukan analisis bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi menampung aspirasi, dan fungsi pengawasan di kedua desa sudah berjalan cukup optimal dengan proses yang hampir sama. Faktor yang menghambat pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rejosari dan Desa Kemasan terdapat perbedaan.
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT Elma Dzakya Salsabila Rein Hart; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i1.71282

Abstract

Hukum Tata Negara Darurat mengatur bagaimana hukum memberikan ruang bagi negara dalam menentukan kebijakan melalui instrumen hukum dalam kondisi yang mendesak, memaksa, dan telah mengganggu stabilitas negara maupun ketertiban umum. Kondisi darurat negara pada masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menggunakan instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Tindakan pemerintah tersebut apakah telah berdasar pada konstitusi dan memenuhi indikator kondisi darurat akan dianalisis dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis hakikat keadaan darurat negara (state of emergency) sebagai dasar pembentukan perppu. Bahwa ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur mengenai keadaan bahaya atau keadaan darurat ini adalah ketentuan pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memilih tiga pendekatan utama pemberlakuan tindakan darurat dalam penanganan Covid-19, yaitu: 1) mengandalkan ketentuan dalam konstitusi yang mengatur mengenai keadaan darurat; 2) menggunakan undang-undang yang ada untuk memberikan dasar bagi tindakan darurat atau membentuk undang-undang baru; dan 3) pendekatan yang ambigu yang tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit, seperti tindakan eksekutif yang tidak memiliki (atau tampaknya tidak memiliki) landasan hukum yang spesifik. Penetapan status darurat bencana nasional dan status kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan opsi yang diambil pemerintah dalam menghadapai situasi darurat pandemi Covid-19. Pemerintah cenderung melihat bencana sebagai bagian yang terpisah keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUN NRI Tahun 1945.
Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Hayyuning Nosa Vedatalitha; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 6, No 2: MEI-AGUSTUS
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v6i2.61616

Abstract

This article aims to analyze the implementation on function of Village Consultative Body (BPD) in village development in Prambatan Kidul village, Kaliwungu District, Kudus Regency. This research is an empirical legal research or non-doctrinal research with qualitative approach. The type of data used is primary data in form of field data  and secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection technique in this research are interviews and literature study. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the BPD Prambatan Kidul has not been able to function optimally. BPD Prambatan Kidul which has the three main function which are legislative, aspiration and supervision is still lack in collecting the aspirations. Whereas the realization of legislative and supervition has been carried out quite well. In addition, the ability of BPD members to handle aspirations is still not visible. There are inhibiting factors such as the quality of human resources, the facility factor and the Covid-19 virus factor that have a major influence on village development.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN AN AK (STUDI PADA PENERAPAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN SIJUNJUNG) ravi ahdianda; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.65747

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Kedua faktor pendukung  dan  faktor  penghambat  Pemerintah  Kabupaten  Sijunjung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dalam rangka penerapan  kabupaten/kota  layak  anak  di  Kabupaten  Sijunjung.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik ini peneliti cenderung  untuk memilih informan yang dianggap  mengetahui  informasi  dan  masalahnya  secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   terdapat  beberapa   permasalahan  yang  belum   dipenuhi   oleh  Kabupaten   Sijunjung  dalam mengimplementasikan   Peraturan   daerah   Kabupaten   Sijunjung   Nomor   2   Tahun   2013   tentang Perlindungan  Anak  seperti  pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak  dan  pemenuhan  hak  anak  belum terlaksana sebagaimana seharusnya dengan berbagai macam kendala seperti belum ada regulasi khusus terkait  pengembangan kebijakan kabupaten layak  anak,  kendala  kesadaran  masyarakat,  dan  kendala fasilitas serta instrumen dari pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya keseriusan dan fokus yang diberikan   Pemerintah    Kabupaten    Sijunjung    dengan    segera    mengeluarkan   Peraturan    Daerah, menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD)  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  dan  monitoring terkait  Gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas pokoknya.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BRAHU KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO Yola Cindytia Sakila; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2020): Mei - Agustus 2020
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v4i2.45775

Abstract

The research examines the role and the obstacles of village consultative council as patner of village head in establishing Village Regulation. This legal research is included in the type of empirical legal research. The approach used by the author is the qualitative approach. The legal sources used consist of primary legal material and secondary legal material. The technique of data collection is done by interviews and library research. The analysis technique used is qualitative data analysis. The result of the research shows that: (1) the role of the village consultative council in the formation of village regulations in Brahu Village, Siman District, Ponorogo Regency is not optimal enough to extend the hand of the village because the village regulations that have been estabilished in the past a year do not reflect the needs of the community and the community and the constrains effecting the legislative function of the village consultative council; (2) the factors that become obstacles in the preparation and stipulation of the protest, among other the poor quality performance of the village apparatus and village consultative bodies and the revised community in approving aspirations: (3) efforts to overcome them are provide legal drafting training to The Village Consultative Council and socialization to the public about The Village Consultative Council.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT PENYELENGGARAAN DESA INKLUSI DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Eufrasia Nadia Larasati; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2020): Januari - April 2020
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v4i1.44622

Abstract

This study aims to find out how is the implementation of Law Number 6 Year 2014 about Village related to the implementation on Inclusion Village in fulfilling Disability rights in Sukoharjo Regency. This legal research is descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The type of data used includes primary data and secondary data. Data collection techniques are used based on data from observations and interviews with literature studies with related legal materials. The analysis technique uses qualitative data analysis techniques. Based on the results of research and discussion shows that the implementation of the Inclusion Village in Sukoharjo Regency is sufficient to provide the fulfillment of rights for people with disabilities which include participation, accessibility, and no discrimination, but not maximally yet. The implementation of the Inclusion Village has not received any monitoring or evaluation from the Village Community Empowerment Office because there is no legal authority in the form of a Regents Regulations mandating. Fulfillment of the rights of people with disabilities in Sukoharjo Regency is inseparable from barriers which include the lack of knowledge about people with disabilities, feelings of inferiority and closure both by persons with disabilities and their families, as well as activities that have not been include in the Regional Medium Term Development Plan.
 Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Intan Rachmawati; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 6, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v6i3.58773

Abstract

This legal research analyzes and examines, first, whether the implementation of Magelang City Regional Regulation Number 8 of 2020 on the Provision, Delivery, and Management of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities for Housing and Settlement Areas in Magelang City is in accordance with the laws and regulations. with the laws and regulations. Second, related to factors that hinder and efforts that can be made in implementation of Magelang City Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Provision, Delivery, and Management of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities of Housing and Settlement Areas in Magelang City is in accordance with the laws and regulations. Public Utilities of Housing and Settlement Areas in Magelang City. The result of This legal research shows that the implementation of Local Regulation Magelang City Regulation Number 8 of 2020 on the Provision, Delivery, and Management of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities of Housing and Settlement Area Settlement Areas is currently in the process of implementing the DPRD's target. Factors influencing inhibiting factors are related to site plan, ownership, and included in new legal products.
Co-Authors Achmad . Achmad Achmad Aditya Luthfi Nurjati Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Adwin Prabowo Agus Riwanto Airlangga Surya Nagara Alan Adityanta Andhika Bagus Pradana Andi Muhammad Rizal Fachri Andina Elok Puri Maharani Andina Elok Puri Maharani Ayyub Torry Satryo Kusumo Bagaskara Rahmat Hidayat Dinda Ayu Wandini Elma Dzakya Salsabila Rein Hart Eufrasia Nadia Larasati Hafidz Anugerah Dewandaru Hardiansa Haruna Hari Purwadi Hayyuning Nosa Vedatalitha Husodo, Jadmiko Anom Intan Rachmawati Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Mawar Dani Moch Syafrudin Dwisapto Laxamanahady Rahma Islamey Harmoni ravi ahdianda Rossi Filia Maladi Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sunny Ummul Firdaus Sunny Ummul Firdaus Vina Tatyana Lianto Yola Cindytia Sakila