Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

THE ANALYSIS OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE APBD POSTURE FOR THE 2021-2023 PERIOD Ilmi Utami Irwan, Andi; Yanur, Murniyati; Retei Alfirasandi, Jhon; Zulfausan, Ricky; Asmawati, Yunita; Sirait, Mahmuddin; Julia Utami, Purnama
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v6i2.112

Abstract

Decentralization empowers local governments to tailor their budgets to meet specific local development needs. However, effective planning transcends mere identification of priorities; it also involves adeptly aligning resources with long-term sustainability. This research delves into the APBD realization report of Central Kalimantan Province for the 2021-2023 period, scrutinizing how the budget is harnessed to advance community welfare in alignment with the region's vision, mission, and developmental objectives. Leveraging a combination of literature review and interviews, this study reveals that the decentralization of budgetary resources by regional governments can significantly enhance community welfare and contribute to regional development. Nevertheless, the linchpin for success lies in bolstering regional government accountability in the utilization of the APBD.
Tata Kelola Retribusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Sirait, Mahmuddin; Damayanti, Nurlia Eka
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.144-150

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangka Raya, yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun terdapat Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tarif parkir sesuai jenis kendaraan, pengelolaan parkir masih menghadapi tantangan besar. Masalah utama mencakup pungutan liar, tarif parkir yang tidak konsisten, serta ketiadaan karcis resmi sebagai bukti pembayaran parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Si-TaKir mulai digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir, namun implementasinya belum optimal. Selain itu, keterlibatan ”bos” (pihak ketiga) dalam pengelolaan parkir menambah kompleksitas tata kelola retribusi parkir. Minimnya sosialisasi aplikasi, keberadaan juru parkir liar, dan ketidakjelasan tarif di lapangan juga mengurangi kepercayaan publik. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, pemanfaatan karcis resmi, serta penguatan sosialisasi aplikasi Si-TaKir. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membangun transparansi, memperbaiki akuntabilitas, dan memaksimalkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD
Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan Pasar Kahayan Sirait, Mahmuddin; Anam, M. Syaeful
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.7-12

Abstract

Pasar Kahayan merupakan salah satu pasar tradisional di Palangka Raya. Dalam pengelolaan pada pasar Kahayan, Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh pinjaman dari Bank Dunia melalui program Urban Sector Development Reform Project dalam membangun pertokoan di Pasar Kahayan. Kajian ini berupaya membahas dan menganalisis proses kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan Pasar Kahayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan pengelolaan Pasar Kahayan belum maksimal. Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya belum memberikan dukungan yang optimal untuk para pedagang. Para pedagang tidak dilibatkan dalam perencanaan revitalisasi Pasar Kahayan. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak membangun kolaborasi yang aktif dengan pedagang Pasar Kahayan. Hal ini terlihat dari kesenjangan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan yang ada belum memberikan kesejahteraan bagi para pedagang. Beberapa permasalahan seperti keamanan dan harga sewa lapak yang tidak juga masih belum terselesaikan. Buruknya kebijakan pengelolaan Pasar Kahayan ini berdampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian lokal dan kualitas hidup pedagang masih kurang
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Palangka Raya Sirait, Mahmuddin; Lestariono, Wijoko; Alam, M. Doddy Syahirul; Asmawati, Yunita; Fauzi, Erinda Alfiani; Kahayanto, Edi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas, implementasi di tingkat daerah masih belum optimal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya masih menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk absennya peraturan daerah yang membahas tentang kesejahteraan dan perlindungan kelompok disabilitas, kurangnya kompetensi guru dalam pendidikan inklusif, dan terbatasnya aksesibilitas sarana publik. Selain itu, kolaborasi antar dinas masih belum efektif, dengan dominasi Dinas Sosial yang cenderung berfokus pada bantuan sosial daripada pemberdayaan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peraturan daerah yang lebih jelas, peningkatan kompetensi pengajar, dan penguatan koordinasi antar dinas untuk menciptakan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci : Kebijakan, Disabilitas, Pemberdayaan, Kolaborasi