Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MaPan : Jurnal Matematika dan Pembelajaran AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar PEKERTI Journal Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti as-Shahifah SISFOTENIKA Multidisciplinary Indonesian Center Journal
Hengki
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : as-Shahifah

 1 
Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Hengki; Abd Muni
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.10470

Abstract

Abstrak Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Implementasi putusan PTUN cenderung menemui hambatan sehingga merugikan pihak pencari keadilanPada intinya penyebabnya terletak pada peraturan yang mengatur pelaksanaan keputusan yang tidak pasti, sedangkan pada penyebab spesifiknya adalah tidak dipatuhinya hukum oleh instansi pemerintah dan/atau pegawai negeri sipil. Pada hakikatnya, ketentuan pelaksanaan putusan di PTUN yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara belum memadai, begitu pula dengan struktur hukum lembaga penegakan hukum. Eksekusi di PTUN adalah hanya dilaksanakan oleh Jurusita dan di bawah pengawasan Ketua PTUN tidak dapat berjalan seperti biasanya, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap undang-undang ini. Berdasarkan konsep teori keadilan John Rawls dalam pemenuhan hak-hak para penggugat yang berkeadilan, tujuan didirikannya PTUN dikaitkan dengan falsafah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga hak dan kepentingan orang terlindungi dan dihormati serta hak masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah diberlakukannya setiap putusan PTUN menjadi tetap. Oleh karena itu, perlu direncanakan pembentukan Lembaga eksekutorial khusus yang didedikasikan untuk melaksanakan putusan yang telah inkracht pada PTUN. Kata Kunci: PTUN, Teori Keadilan, Lembaga Eksekutorial
Perlindungan Hukum Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Melalui Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa 1949 : (Studi Kasus Penembakan Seorang Paramedis Palestina Oleh Militer Israel) Hengki
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.18400

Abstract

Konflik bersejata antara Palestina dan Israel terus berlangsung, korban jiwa yang ditimbulkan akibat konflik ini pun tidak hanya berasal dari militer saja bahkan juga berasal dari warga sipil. Terakhir, peristiwa yang cukup membuat dunia marah dan mengecam tindakan itu ialah penembakan yang dilakukan oleh Militer Israel terhadap Razan Ashraf al-Najjar seorang paramedis Palestina yang hendak menjalankan tugasnya untuk menolong korban luka di medan perang. Kematian Najjar yang merupakan seorang paramedis di medan perang akibat tembakan dari tentara Israel secara jelas telah melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949. Sebab, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah bahwa paramedis mendapat perlindungan ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam konflik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perlindungan bagi para pihak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata menurut konvensi-konvensi internasional dan bagaimana mekanisme penegakan hukum humaniter internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Jika pada akhirnya penembakan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Najjar benar-benar terbukti sebagai kejahatan perang menurut Mahkamah Pidana Internasional, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. Sebab, sampai saat ini, hanya ada dua jenis hukuman untuk penjahat perang yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
Co-Authors ABD MUNI Alauddin Bonita Amaliah Dewi Mariana Dwi Risky Arifanti Endang Pratiwi HAMIDAH Intan Ayu Kasanrawali, Andi Laurentinus, Laurentinus Mahbub Junaidi Mertika Okkita Rizan Sarwindah