Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Tati; Kusnandi; Sumiati
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 02 (2026): Volume 11 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i02.51248

This study aims to examine the implementation of teacher pedagogical competence in the digital era and strategies for strengthening it. The method used was a literature review, analyzing various scientific sources such as journals, books, and proceedings relevant to pedagogical competence and educational transformation. The results of the study indicate that pedagogical competence is the primary foundation of teacher professionalism, encompassing the ability to systematically design, implement, and evaluate learning and adapt to technological developments. In the era of the Industrial Revolution 4.0, this competence has been expanded through technology integration, mastery of digital literacy, and the application of the Technological Pedagogical Content Knowledge Personality (TPACK-P) concept. Furthermore, a critical pedagogical approach and higher-order thinking skills have become essential components of modern learning. However, challenges remain in mastering technology-based learning media, requiring ongoing training. Therefore, educational policy support that encourages technology integration into the curriculum and systematic teacher competency development is needed. This study concludes that continuously strengthening teacher pedagogical competence is key to improving the quality of education in the era of the Industrial Revolution 4.0.

ANALISIS KESESUAIAN JABATAN DENGAN TUGAS AKTUAL DALAM PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Alifah Sulaihah; Fatma Puri Gumiarti; Tati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/nshynz28

Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2024 mengubah struktur organisasi dan kebutuhan jabatan pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT), sehingga diperlukan penyesuaian sumber daya manusia (SDM) agar selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian jabatan dalam penataan SDM pada Ditjen PPDT berdasarkan Permendes Nomor 1 Tahun 2024 dan Kepmendesa Nomor 574 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur review. Data sekunder berupa dokumen regulasi, dokumen kelembagaan, dan artikel ilmiah dianalisis menggunakan content analysis dengan perspektif Strategic Human Resource Management (SHRM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jabatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, namun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, terutama pada jabatan Statistisi, Penggerak Swadaya Masyarakat, Surveyor Pemetaan, dan Pranata Komputer. Kondisi tersebut meningkatkan beban kerja, perangkapan tugas, dan menurunkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan SDM dan manajemen talenta untuk mendukung penataan SDM yang lebih efektif.

Tata Kelola Pemberian Izin Pertambangan terhadap Pembangunan di Kabupaten Morowali Priska Amalia; Tati; Gurnadi Ridwan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3017

Pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama di Kabupaten Morowali yang merupakan salah satu pusat industri basis nikel di Indonesia. Perluasan sektor pertambangan yang cepat menuntut sistem tata kelola perizinan yang sesuai, selaras dengan empat puluh prinsip terbaik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar mampu menyeimbangkan peningkatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola perizinan pertambangan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Morowali menggunakan lima indikator tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam tata kelola perizinan pertambangan telah menghasilkan konflik pertambangan yang relatif lebih rendah sehingga mendorong investasi dan pembangunan daerah, yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morowali untuk periode 2022–2025. Namun, masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi informasi, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terjamin, serta kurangnya keseragaman dalam pemantauan dan penegakan. Dengan demikian, peningkatan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aktor yang penting agar dapat mewujudkan tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tata Kelola Administrasi pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Putri Indriani; Akhmad Fatwa Abdullah; Tati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3171

Tata kelola administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tata kelola administrasi pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2009). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan administrasi pada bidang persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola administrasi telah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Srikandi, E-Presensi, ASN Digital, dan penyimpanan berbasis cloud, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi. Penerapan prinsip transparansi diwujudkan melalui sistem persuratan elektronik, keterbukaan informasi kepegawaian, serta publikasi dokumentasi perjalanan dinas pada media sosial resmi direktorat. Akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum juga telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan, verifikasi, dan pelaksanaan administrasi yang mengacu pada standar operasional prosedur. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik, gangguan sistem, infrastruktur jaringan, dan faktor human error. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, optimalisasi pengelolaan arsip, serta peningkatan kompetensi aparatur untuk mendukung tata kelola administrasi yang lebih berkualitas

ANALISIS KESESUAIAN JABATAN DENGAN TUGAS AKTUAL DALAM PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Alifah Sulaihah; Fatma Puri Gumiarti; Tati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/nshynz28

Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2024 mengubah struktur organisasi dan kebutuhan jabatan pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT), sehingga diperlukan penyesuaian sumber daya manusia (SDM) agar selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian jabatan dalam penataan SDM pada Ditjen PPDT berdasarkan Permendes Nomor 1 Tahun 2024 dan Kepmendesa Nomor 574 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur review. Data sekunder berupa dokumen regulasi, dokumen kelembagaan, dan artikel ilmiah dianalisis menggunakan content analysis dengan perspektif Strategic Human Resource Management (SHRM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jabatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, namun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, terutama pada jabatan Statistisi, Penggerak Swadaya Masyarakat, Surveyor Pemetaan, dan Pranata Komputer. Kondisi tersebut meningkatkan beban kerja, perangkapan tugas, dan menurunkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan SDM dan manajemen talenta untuk mendukung penataan SDM yang lebih efektif.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search