Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Notary Law Research Journal Social Sciences and Humanioran Review
Putri Nabila Sahwahita
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI KELOMPOK LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT SEKITAR SUNGAI CISADANE MENGENAI AIR BERSIH Rania Adriane Desrina; Happy Sturaya Quratuainniza; Esi Anindya Azzahra; Putri Nabila Sahwahita; Katherine Alodia Telaumbanua
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i2.6104

Abstract

Air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia, namun pencemaran sungai, termasuk Sungai Cisadane, menjadi masalah serius. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri, yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok lingkungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih di sekitar Sungai Cisadane. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan tinjauan literatur dan analisis data sekunder dari laporan pemerintah dan organisasi non-pemerintah terkait kualitas air Sungai Cisadane. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi kelompok lingkungan, melalui edukasi, kampanye, dan aksi nyata seperti pembersihan sungai, efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah perilaku mereka terkait pengelolaan sumber daya air. Perubahan perilaku tersebut diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi ekosistem sungai serta mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 6 tentang akses air bersih dan sanitasi. Kata Kunci: Pencemaran sungai, Kesejahteraan masyarakat, SDGs.
IMPLIKASI HUKUM ADAT PADA TAYANGAN ANAK BOCAH PETUALANG Siti Nur Amaliah; Adinda Zahra Andriyani; Mexi Christian Simamora; Diah Septi Haryani; Rechta Nazhifa; Happy Sturaya Quratuainniza; Khaila Aurellia; Putri Nabila Sahwahita; Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah; Subakdi
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 7 No 02 (2025): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI MEI -AGUSTUS 2025
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum adat dalam tayangan anak “Bocah Petualang” serta perannya dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak. Tayangan ini secara tidak langsung merepresentasikan nilai-nilai hukum adat melalui kehidupan masyarakat lokal yang ditampilkan, seperti mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan keadilan restoratif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum adat diterima melalui media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat berperan penting dalam pembentukan nilai moral dan etika sosial anak, serta memperkuat identitas budaya lokal. Tayangan “Bocah Petualang” berfungsi sebagai media edukatif yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan hukum adat kepada generasi muda, Representasi hukum adat dalam media televisi juga memperkuat pentingnya perlindungan kekayaan budaya masyarakat adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
EXAMINING THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY REGARDING THE DISTRIBUTION LICENSE OF SYRUP MEDICINES IN CASES OF ACUTE KIDNEY FAILURE Putri Nabila Sahwahita; Eliska Vioni; Salma Agustina
Journal Social Sciences and Humanioran Review Vol. 1 No. 02 (2024): MARCH
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jsshr.v1i02.38

Abstract

In 2022, there was a phenomenon of cases of Atypical Progressive Acute Kidney Disorders in Children. After laboratory examinations were carried out by The Indonesian Food and Drug Authority together with other institutions, it was found that the compounds Ethylene Glycol (EG), Diethylene Glycol (DEG), and Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE) exceeded the limits in syrup medicines consumed by children. Based on this, this research aims to determine criminal responsibility by BPOM as the party that supervises all distribution of medicines and food regarding the distribution of syrup medicines which cause acute kidney failure in children and indications of the application of the murder article in the Criminal Code as BPOM's responsibility. The object of study in regulating legitimate composing is the disclosure of law in concreto using statutory and conceptual approaches. The research results show that in this case BPOM can be held criminally liable because it essentially fulfills the elements of error due to negligence. Apart from that, if we examine the Criminal Code, the legal basis that can accommodate BPOM's actions is Article 205 of the Criminal Code because in this case BPOM was negligent in granting a distribution permit for the syrup medicine which resulted in MMR and resulted in the death of the child.
Analisis Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 15 UU 42/1999 dan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 Happy Sturaya Quratuainniza; Putri Nabila Sahwahita; Adinda Aristia; Dwi Desi Yayi Tarina
Notary Law Research Vol. 7 No. 1 (2026): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i1.3297

Abstract

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia bisa dieksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap dan mengikat. Namun dalam penerapannya, hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketimpangan hukum, hingga terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulisan ini membahas mengenai pengaturan kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasinya dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil yang didapatkan adalah parate eksekusi yang dijalankan cenderung melanggar prinsip due process of law, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang absolut menuju sistem eksekusi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak konstitusional para pihak. Pergeseran tersebut menjadikan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.
Co-Authors Adinda Aristia ADINDA ZAHRA ANDRIYANI Diah Septi Haryani Dwi Desi Yayi Tarina Eliska Vioni Esi Anindya Azzahra Happy Sturaya Quratuainniza Happy Sturaya Quratuainniza Irwan Triadi Katherine Alodia Telaumbanua Khaila Aurellia Mexi Christian Simamora Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah Nirwasita Zada Paramesti Ramadhani, Dwi Aryanti Rania Adriane Desrina Rechta Nazhifa Salma Agustina Salsas Bila Juniyanti Tanjung SITI NUR AMALIAH Subakdi Zahrah Rani’ah Delyananda