Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PILKADA Maryuliyanto, Maryuliyanto; Zham-Zham, Lelly Muridi; Mustariyanto, Wahyu; Lutfianidha, Redyana
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan sementarayang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikansengketa hasil pilkada. Selain itu juga untuk mengetahui dampak danefektivitas penerapan regulasi penyelesaian Pilkada mengenai ketentuanambang batas selisih suara yang kontradiktif dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yangdikolabirasikan dengan metode pengamatan atau observasi prosespenyelesaian sengketa hasil pilkada pada persidangan di MK menggunakantinjauan literature resmi yang dipublikasikan oleh lembabga MahkamahKonstitusi tersebut. Dengan argumentasi dan putusan hakim yang telah tercatatatau terkodifikasi dengan baik seiring berjalanya pelanggaran. Prosespenyelesaian sengketa didominasi perkara yang gugur akibat tidak memenuhi ambang batas selisih penghitungan suara yang terdapat pada pasal 158Undang-Undang Pilkada.Jumlah perkara yang teregistrasi ke MahkamahKonstitusi yakni 53 perkara sedangkan yang lolos hingga melaju ke prosessidang hanya 7 perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanyapelanggaran terstruktur sistematis dan masif dijadikan dalil utama oleh pihakyang berperkara demi mengesampingkan ketentuan ambang batas.Implementasi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaiansengketa tersebut berkiblat pada keadilan yang substansial dengan tetaptunduk terhadap konstitusi, serta sebagai upaya perlindungan terhadap hakkonstitusional warga negara. Namun di sisi lain unsur kepastian hukum dalammenjalankan amanat Undang-Undang Pilkada bagi pihak yang bersengketatidak terpenuhisecara maksi
KAJIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN CLOSE CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA Mustariyanto, Wahyu; Nugroho, Wahyu Setyo; Zham-Zham, Lelly Muridi; Supono, Supono
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pembuktian tidaksekedar berbicara tentang alat bukti sebagaimana ditegaskan pada Pasal184 ayat (1) KUHAP maupun barang bukti sebagaimana disebut dalam HIR.Teknologi yang semakin canggih dan mutakhir melahirkan berbagai terobosan yangdapat membantu dalam menemukan dan memperjelas kebenaran tentang suatuperistiwa. Dewasa ini pembuktian telah mengggunakan alat bukti berupa dokumeneletronik seperti rekaman suara, pesan singkat, dan rekaman CCTV untukmenemukan kebenaran materil suatu peristiwa pidana. Close Circuit TelevisionRecorded (Rekaman CCTV) adalah teknologi yang paling menonjol jika digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Kemampuan rekaman close circuit televisionrecorded (rekaman CCTV) dalam menampilkan dengan utuh secara visual tentangsuatu peristiwa, menjadikannya sabagai sarana yang memiliki kedudukan pentingdalam pembuktian. Beberapa produk undang-undang tentang tindak pidana khususyakni undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik dan berbagai Undangundang khusus lainya telah menempatkan close circuit television recorded (rekamanCCTV) sebagai alat bukti sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuikedudukan Close Circuit Television Recorded (Rekaman CCTV) dalam Pembuktianpada Sidang Pengadilan Tindak Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan proses Pembuktian pada SidangPengadilan Tindak Pidana.
PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby) Sulistio, Pauline; Nugroho, Wahyu Setyo; Mustariyanto, Wahyu; Zham-Zham, Lelly Muridi
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkotika terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby, majelis hakim sepakat untuk memberikan hukuman berupa Rehabilitasi Sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika) selama empat bulan. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat. Bentuk dakwaan dan Pasal yang digunakan dalam dakwaan sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan dalam Pasal yang didakwakan. Hanya saja, dalam proses penyelesaian perkaranya, tahap diversi yang merupakan tahap wajib dilakukan oleh penuntut umum dapat dilaksanakan sehingga hasil penyelesaian perkara yang seyogyanya dapat menghindarkan anak dari persidangan di pengadilan dapat tercapai.
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAK ATAS REPUTASI Zham-zham, Lelly Muridi; Mustariyanto, Wahyu; Nurfransiska, Ferika; Gaho, Karsena
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penelitian dengan mengkaji dua masalah utama: pengaturan pencemaran nama baik saat ini dan kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif, dengan mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrumen hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1) untuk ranah pidana, serta dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380 untuk penggantian kerugian. Disarankan agar pengaturan pencemaran nama baik diklasifikasikan: pencemaran yang merugikan individu diatur dalam hukum perdata dengan kompensasi bagi korban, sedangkan pencemaran yang mengganggu kepentingan umum diatur dalam ranah pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP LIMBAH PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 5054 K/Pid.Sus-LH/2022) Mustariyanto, Wahyu; Lutfianidha, Redyana; Maryuliyanto, Maryuliyanto; Putri, Fitria
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.780

Abstract

This research discusses: "CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR PRODUCTION WASTE FROM THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL CRIMES (Study of Decision Number: 5054 K/Pid.Sus- LH/2022)". This study presents two main problems, namely: 1. How is the criminal liability of corporations and corporate managers in Decision Number 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 based on the principle of strict liability and the principle of vicarious liability?, 2. How is the urgency of strengthening criminal liability for managers or leaders in corporations, in order to create a deterrent effect and prevent environmental crimes from occurring? The objectives of the study are: 1. To determine the criminal liability of corporations and corporate managers in Decision Number 5054 K/Pid.Sus- LH/2022 related to environmental pollution crimes through the approach of the principle of strict liability and the principle of vicarious liability. 2. To examine the urgency of strengthening criminal liability for managers or leaders in corporations in order to create a deterrent effect, increase legal compliance, and prevent the recurrence of criminal acts of pollution or environmental destruction by business entities in the future. This study uses a normative juridical research approach with the specifications of the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that: 1. In Decision Number 5054 K / Pid.Sus-LH / 2022 there is a lack of law enforcement in the use of articles already available in the Environmental Protection and Management Law Number 32 of 2009 where Article 116 paragraph 1 point b and Article 116 paragraph 2 and Article 117 are not used in the decision. then the Supreme Court only uses the principle of strict liability to ensnare the corporation (PT. SASS) as the perpetrator of environmental crimes. Meanwhile, the managers or leaders of corporations who give orders or lead activities are not held criminally responsible even though it is regulated in Article 116 paragraph 1 point b and Article 116 paragraph 2 and Article 117 which are not used in the decision. 2. By combining the principles of strict liability (against corporations) and the principle of vicarious liability (against managers), it is very important that law enforcers should conduct a comprehensive evaluation and consider the use of the provisions of the articles and principles as a legal basis in every decision. Ignoring the use of Article 116 paragraph (1) letter b, Article 116 paragraph (2), and Article 117 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, along with the principle of vicarious liability, has the potential to result in an absence of a deterrent effect on the individuals involved, considering that criminal responsibility is not only attached to the corporation, but also to the leaders who give orders. This condition will ultimately have an impact on suboptimal protection of the public interest and environmental sustainability.