Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Legalita JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan
Lutfianidha, Redyana
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PILKADA Maryuliyanto, Maryuliyanto; Zham-Zham, Lelly Muridi; Mustariyanto, Wahyu; Lutfianidha, Redyana
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan sementarayang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikansengketa hasil pilkada. Selain itu juga untuk mengetahui dampak danefektivitas penerapan regulasi penyelesaian Pilkada mengenai ketentuanambang batas selisih suara yang kontradiktif dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yangdikolabirasikan dengan metode pengamatan atau observasi prosespenyelesaian sengketa hasil pilkada pada persidangan di MK menggunakantinjauan literature resmi yang dipublikasikan oleh lembabga MahkamahKonstitusi tersebut. Dengan argumentasi dan putusan hakim yang telah tercatatatau terkodifikasi dengan baik seiring berjalanya pelanggaran. Prosespenyelesaian sengketa didominasi perkara yang gugur akibat tidak memenuhi ambang batas selisih penghitungan suara yang terdapat pada pasal 158Undang-Undang Pilkada.Jumlah perkara yang teregistrasi ke MahkamahKonstitusi yakni 53 perkara sedangkan yang lolos hingga melaju ke prosessidang hanya 7 perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanyapelanggaran terstruktur sistematis dan masif dijadikan dalil utama oleh pihakyang berperkara demi mengesampingkan ketentuan ambang batas.Implementasi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaiansengketa tersebut berkiblat pada keadilan yang substansial dengan tetaptunduk terhadap konstitusi, serta sebagai upaya perlindungan terhadap hakkonstitusional warga negara. Namun di sisi lain unsur kepastian hukum dalammenjalankan amanat Undang-Undang Pilkada bagi pihak yang bersengketatidak terpenuhisecara maksi
KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA Zham-Zham, Lelly Muridi; Lutfianidha, Redyana; Kemalasari, Ervira; Firdaus, Achmad Touwil
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannyadi dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusinegara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapanhukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukumdan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengannilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality beforethe law bukan tanpa hambatan. Equality Before the Law adalah konsep yang sangatuniversal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal EqualityBefore the Law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkanadanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, Equality Beforethe Law tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskanbahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku.Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Penelitianini menggunakan metode tipe penelitian Yuridis normatif atau doctrinal denganmemberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkinmemprediksi pembangunan masa depan. Dengan membahas tentang dasar hukumkonsep Equality Before the Law dalam peradilan di Indonesia dan praktik peradilan diIndonesia yang tidak menunjukkan jaminan atas Equality Before the Law terpenuhi bagisetiap orang di Indonesia.
PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Pada Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby) Mulya, Bathara; Nurfransiska, Ferika; Lutfianidha, Redyana; Hidayati, Nuri
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materi terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa Fariz Zulfikar als Kadut Bin Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby adalah oleh majelis hakim terdakwa dipidana penjara 8 (delapan) bulan pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya, sebagai fungsi pidana pada mestinya.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik Lutfianidha, Redyana; Hidayati, Nuri; Laowo , Barnabas; Dawolo, Olianus
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era digital, transaksi elektronik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, dengan meningkatnya penggunaan transaksi elektronik, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting. Artikel ini membahas berbagai aspek hukum yang melindungi konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, mencakup peraturan yang berlaku, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang memadai, masih terdapat kekurangan dalam implementasi yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP LIMBAH PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 5054 K/Pid.Sus-LH/2022) Mustariyanto, Wahyu; Lutfianidha, Redyana; Maryuliyanto, Maryuliyanto; Putri, Fitria
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.780

Abstract

This research discusses: "CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR PRODUCTION WASTE FROM THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL CRIMES (Study of Decision Number: 5054 K/Pid.Sus- LH/2022)". This study presents two main problems, namely: 1. How is the criminal liability of corporations and corporate managers in Decision Number 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 based on the principle of strict liability and the principle of vicarious liability?, 2. How is the urgency of strengthening criminal liability for managers or leaders in corporations, in order to create a deterrent effect and prevent environmental crimes from occurring? The objectives of the study are: 1. To determine the criminal liability of corporations and corporate managers in Decision Number 5054 K/Pid.Sus- LH/2022 related to environmental pollution crimes through the approach of the principle of strict liability and the principle of vicarious liability. 2. To examine the urgency of strengthening criminal liability for managers or leaders in corporations in order to create a deterrent effect, increase legal compliance, and prevent the recurrence of criminal acts of pollution or environmental destruction by business entities in the future. This study uses a normative juridical research approach with the specifications of the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that: 1. In Decision Number 5054 K / Pid.Sus-LH / 2022 there is a lack of law enforcement in the use of articles already available in the Environmental Protection and Management Law Number 32 of 2009 where Article 116 paragraph 1 point b and Article 116 paragraph 2 and Article 117 are not used in the decision. then the Supreme Court only uses the principle of strict liability to ensnare the corporation (PT. SASS) as the perpetrator of environmental crimes. Meanwhile, the managers or leaders of corporations who give orders or lead activities are not held criminally responsible even though it is regulated in Article 116 paragraph 1 point b and Article 116 paragraph 2 and Article 117 which are not used in the decision. 2. By combining the principles of strict liability (against corporations) and the principle of vicarious liability (against managers), it is very important that law enforcers should conduct a comprehensive evaluation and consider the use of the provisions of the articles and principles as a legal basis in every decision. Ignoring the use of Article 116 paragraph (1) letter b, Article 116 paragraph (2), and Article 117 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, along with the principle of vicarious liability, has the potential to result in an absence of a deterrent effect on the individuals involved, considering that criminal responsibility is not only attached to the corporation, but also to the leaders who give orders. This condition will ultimately have an impact on suboptimal protection of the public interest and environmental sustainability.
Pengaturan Pemberian Kompensasi Bagi Pekerja dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Hidayati, Nuri; Lutfianidha, Redyana; Dewi, Rinda Atika
MOMENTUM : Jurnal Sosial dan Keagamaan Vol 13 No 2 (2024): MOMENTUM NOVEMBER 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58472/momentum.v13i2.159

Abstract

The purpose of writing this article is that workers who are in an employment relationship based on a Specific Time Work Agreement (PKWT) have the right to receive compensation money in accordance with statutory provisions. The research method used is juridical-normative, namely legal research by examining statutory regulations and literature study (secondary material). PKWT is an agreement between workers and employers to enter into an employment relationship for a certain period of time at the company's choice when recruiting workers. The motive behind this choice is the entrepreneur's desire to achieve large profits with small capital. However, since the implementation of the PKWT provisions in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations has become different. That PKWT system workers whose contract period has ended are entitled to receive compensation money from the Company as regulated in Article 15. If the compensation money is not given then the company (entrepreneur) will receive administrative sanctions in the form of a written warning, restrictions on business activities, partial or complete temporary suspension production equipment, and freezing business activities in accordance with the provisions of Article 61 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online E-commerce: Studi Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Fikri, Moh. Lazim; Nurfransiska, Ferika; Lutfianidha, Redyana
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.1872

Abstract

Abstrak : Consumer protection in transactions on e-commerce platforms is a very important issue in legal certainty for consumers. The purpose of this study is to formulate the role of consumer protection regulations and efforts to resolve e-commerce transaction disputes. The normative approach is carried out by analyzing Law Number 8 of 1999 Article 18 and other regulations. Meanwhile, the empirical approach is to conduct a field survey with data analysis using the PLS-SEM method. The measurement results showed valid and reliable research indicators. Meanwhile, the results of testing on structural equations show the important role of consumer protection and dispute resolution on the level of consumer satisfaction. In addition, consumer satisfaction also plays a role in consumer loyalty in online e-commerce transactions
Problematika Pembuktian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi BUMN Pasca Pembedaan Kerugian Korporasi dan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Indrajaya, N.; Nurfransiska, Ferika; Lutfianidha, Redyana
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 3 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i3.5392

Abstract

Penelitian ini mengkaji perubahan paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Regulasi ini memperkenalkan pemisahan tegas antara kerugian korporasi (corporate loss) dan kerugian negara (state loss), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4A dan 4B, yang menyatakan bahwa modal dan kerugian BUMN merupakan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum mandiri. Perubahan tersebut menimbulkan problematika serius dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena secara normatif kerugian BUMN tidak lagi otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konflik norma antara UU BUMN 2025, UU Tipikor, dan UU Keuangan Negara. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya zona abu-abu antara rezim hukum publik dan privat dalam pengelolaan BUMN yang berpotensi menimbulkan dua risiko ekstrem, yaitu impunitas terhadap praktik korupsi atau kriminalisasi keputusan bisnis yang sah. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan konsep tiered state loss classification yang membedakan kerugian negara menjadi kerugian langsung, tidak langsung, dan kerugian perekonomian nasional, serta konsep elaborasi tanggung jawab untuk memisahkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana secara proporsional. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan doktrin business judgment rule secara konsisten serta menegaskan urgensi harmonisasi regulasi guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis BUMN dan akuntabilitas publik.
Co-Authors Dawolo, Olianus Dewi, Rinda Atika Ferika Nurfransiska Fikri, Moh. Lazim Firdaus, Achmad Touwil Indrajaya, N. Kemalasari, Ervira Laowo , Barnabas Maryuliyanto, Maryuliyanto Mulya, Bathara Mustariyanto, Wahyu Nuri Hidayati putri, fitria Zham-Zham, Lelly Muridi