Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Sedotan Bambu Di Desa Ngringo Kabupaten Karanganyar) Cristian Septi Saputri; Winarti Winarti; Joko Pramono
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Karanganyar, salah satunya ialah usaha sedotan bambu di Desa Ngringo. Saat ini, persoalan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang terbatas, akses permodalan yang lemah, permasalahan perijinan usaha, keterbatasan pemasaran hingga pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka meningkatkan pendapatan tetapi juga untuk pemerataan pendapatan, sehingga inovasi usaha sedotan bambu ini dapat lebih berkembang menjadi sebuah “brand” lokal dan mampu menyediakan lapangan kerja yang baru. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan pemberdayaan. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang melibatkan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Desa Ngringo dan Pemilik UMKM sedotan bambu sebagai informan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah menggunakan teori Gede Diva (2009:15), yaitu sebagai fasilitator regulator dan katalisator belum berjalan dengan baik dalam mengembangkan usaha sedotan bambu. Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Fasilitator, Regulator, Katalisator
Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta Umi Mahmudah; Joko Pramono; Sri Riris Sugiyarti
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik adalah salah satu indeks yang paling berpengaruh. dalam.suatu spektrum negara yang berasas system kerakyatan (demokrasi). Maksudnya adalah, dikatakan negara demokrasi bilamana penguasa (pemerintah yang berkuasa) memberikan, keleluasaan yang seluas-luasnya terhadap rakyat untuk andil atau berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik. Pada saat pelaksanaan Pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta mutlak membutuhkan partisipasi politik seluruh kalangan masyarakat termasuk juga para penyandang disabilitas. Mengingat para penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang kurang diperhatikan keberadaanya. Selain itu juga para penyandang disabilitaspun kurang aktif dalam berpartisipasi disetiap kegiatan pemilu yang dilaksanakan di kota Surakarta mulai dari bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye serta pemberin suara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya kurangnya pemahaman pendidikan politik di kalangan masyarakat terkait pentingnya partisipasi politik dikalangan penyandang disabilitas serta ketidakhadiran dari beberapa penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik. Penulisan dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional Abramson dan Hardwick. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilpres tingkat kota Surakarta tahun 2019 adalah hanya berpartisipasi politik dalam kegiatan pemberian suara. Selain itu minimnya intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam bergabung tim sukses atau relawan demokrasi dan mengikuti kegiatan kampanye secara langsung. Agar para penyandang disabilitas berkenan untuk mengikuti kegiatan politik hendaknya para penyelenggara pemilu memberi fasilitas khusus misalnya kursi roda disetiap TPS untuk menunjang dalam kegiatan pemilu, memberi petugas khusus untuk penjemputan para penyandang disabilitas untuk menuju TPS, agar kegiatan pemilu menjadi salah satu kegiatan yang adil untuk segala kalangan termasuk penyandang disabilitas. Jumlah DPT penyandang sebanyak 1042 dan hanya sebanyak 529 orang yang ikut berpartisipasi dalam pilpres tahun 2019 ditingkat kota Surakarta dengan keseluruhan persentase sebanyak 51%. Kata kunci: Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas.
Sosialisasi Kiat-Kiat Menjadi Mahasiswa Unggul Akademik dan Aktif Berorganisasi Sihabuddin Sihabuddin; Joko Pramono; Christy Damayanti
Jurnal Pengabdi Vol 6, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jplp2km.v6i2.63399

Abstract

Abstrak: Menjadi mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik termasuk dalam berorganisasi tentu impian semua mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Namun, kenyataannya tidak semua mahasiswa mampu untuk mewujudkannya khususnya bagi mahasiswa yang terlalu aktif dalam berorganisasi. Hal ini disebabkan mahasiswa tersebut tidak bisa membagi atau mengelola waktu dengan baik sehingga menyebabkan prestasi akademiknya hancur. Maka dari itu, perlu diadakan sosialisasi kepada mahasiswa baru di acara kerabmaru (kenal akrab mahasiswa baru) dengan cara public speaking dan dialog secara langsung ke tengah-tengah peserta sehingga terjadi kedekatan secara fisik dan emosi antara pemateri dengan mahasiswa baru. Dengan cara ini peserta menjadi antusias dan benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri. Sehingga mahasiswa baru benar-benar memahami dan terdorong untuk menjadi mahasiswa yang unggul secara akademik dan aktif dalam berorganisasi. Hal ini bisa dilihat dari pertanyaan yang dilontarkan dan keputusan mahasiswa baru yang langsung memilih organisasi yang dinilai cocok dengan dirinya
ANALISIS EFISIENSI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PROYEKSI PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024 DI INDONESIA Joko Pramono; Chandra Adjie Prianggodo
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v12i3.2663

Abstract

The research explains the open proportional electoral system that leaves many complex experiences and problems in the modern democratic era. The dynamics of national politics over the past decade through the implementation of elections have encouraged the improvement of people's welfare evenly. The purpose of this research is to examine the efficiency of the electoral system with an open proportional concept, supported by relevant theories such as the theory of modern democratic dynamics, the theory of organizing elections, the theory of popularity, the theory of legislative characteristics, and the public perspective. This research method uses a conceptual approach supported by the acquisition of secondary data from various scientific literature or termed library research. Data analysis techniques use the concept of interactive which gives researchers the freedom to process data as effectively as possible without reducing the original meaning. The open proportional system was implemented in the 2019 elections, although the results were ineffective, as evidenced by the findings of many violations by Bawaslu. The open proportional system has advantages and disadvantages for the community, political parties, and election organizing instruments. The open proportional system creates a narrow space for less popular candidates. The proliferation of legislative candidates from among celebrities and artists proves that the open proportional system overrides a person's capabilities. The nature of democracy, which is determined by the majority vote, ultimately creates a strong political climate to appoint popular figures that are loved by the publicPenelitian menjelaskan sistem Pemilu proporsional terbuka yang menyisakan banyak pengalaman dan problematika kompleks  di era demokrasi modern. Dinamika politik nasional selama satu dekade terakhir melalui pest Pemilu berharap perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tujuan penelitian ini mengkaji efisiensi sistem Pemilu dengan konsep proporsional terbuka yang didukung dengan teori-teori relevan seperti teori dinamika demokrasi modern, teori penyelenggaraan Pemilu, teori popularitas, teori karakteristik legislatif, dan konsep perspektif publik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan didukung perolehan data sekunder dari berbagai literatur ilmiah atau diistilahkan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan konsep interaktif yang memberikan keleluasaan pada peneliti untuk mengolah data seefektif mungkin tanpa mengurangi makna asli. Sistem proporsional terbuka telah dilakukan pada Pemilu 2019, meski hasilnya tidak efektif yang mana dibuktikan dengan temuan banyak pelanggaran oleh Bawaslu. Sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan bagi masyarakat, partai politik, dan instrumen penyelenggara Pemilu. Sistem proporsional terbuka menciptakan ruang sempit bagi kandidat yang kurang populer. Menjamurnya calon legislatif dari kalangan selebriti dan artis membuktikan bahwa sistem proporsional terbuka mengesampingkan kapabilitas seseorang. Sifat demokrasi yang ditentukan suara mayoritas pada akhirnya menciptakan iklim politik kuat untuk mengangkat sosok populer yang digandrungi public.
Civil Protection Model in Indonesia Through Optimizing Satlinmas Joko Pramono; Chandra Adjie Prianggodo
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v7i2.50326

Abstract

Community protection through the optimization of Satlinmas is still needed because the level of community security has not been established. The many cases of persecution, riots, fraud, conflicts, community harmony, and theft are concrete evidence that Indonesia is not yet safe. The purpose of this research is to analyze the importance of optimizing Satlinmas in the context of civil society protection in all regions, and to find out the ideal ways to optimize Satlinmas both in terms of quality and quantity. The weakness of the civil protection model through Satlinmas lies in the ineffective regulation, which makes Satlinmas less attractive. As a result, regeneration is difficult in some regions, even though Satlinmas brings a number of positive potentials to better understand the dynamics and characteristics of local communities compared to other state apparatus. The research method uses a literature study that relies on analysis and elaboration of various scientific literature in the form of journals, books, and internet literature from websites as support. The results show that the optimization of Satlinmas has not been effective, due to several obstacles. Satlinmas in some areas have not felt the welfare, even the amount of incentives is very small. There is also a delay in the distribution of incentives in some areas, which has strong implications for the low interest of the younger generation to become members of Satlinmas.