This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Kasenda, Ventje
Sam Ratulangi University

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

PARTISIPASI GENERASI MUDA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud) Pinilas, Rifaldi; Gosal, Ronny; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai penerus cita-cita bangsa. tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud dari hasil penelitian bahwa yang menjadi kendala dalam partisipasi yaitu kurangnya pembinaan dan motivasi dari aparat desa, kurangnya kemampuan dan keahlian para pemuda, kurangnya kesadaran pemuda tentang pembangunan, dan kurangnya pendidikan, selanjtnya partisipasi generasi muda dalam pengawasan menunjukan tingkat partisipasi generasi muda belum ikut terlibat dalam proses pengawasan pembangunan tersebut. Dikalangan generasi muda lebih cenderung melakukan aktifitasnya masing-masing. Yang seharusnya generasi muda ikut serta melakukan pengawasan di dalamnya.Kata Kunci: Partisipasi, Generasi Muda, Pembangunan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DIKELURAHAN BALEHUMARA KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Ponto, Haranansia Budiman; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSetiap upaya pembangunan sektor kelautan harus sangat sensitif terhadap budaya masyarakat, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variable utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan pada potensi dan keragaman produk kelautannya. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki di daerah itu sendiri. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat dengan maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan tekhnologi yang tepat guna, sehingga produk hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun peran pemerintah kelutahan dapat terlihat dari: pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sitaro melalui Pemerintah Kelurahan Balehumara ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat di Kelurahan Balehumara.Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pesisir.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN DALAM MENGATASI KEKURANGAN PANGAN DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mamesah, Richi Rian; Kaawoan, Johannis; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Beras Miskin untuk Rumah tangga miskin tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp .1.600/kg (Netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai titik distribusi di pegang oleh Bulog Sasaran dari program Raaskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energy dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, program raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin Benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa implementasi beras miskin sudah dapat dikatakan baik . Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada dalam implementasi semuanya mendapat nilai yang tinggi atau berada pada kategori baik. Dalam pendistribusiannya sudah dilaksanakan sesaui dengan ketentuan yang belaku, aparat Kecamatan Passi Timur selaku satuan kerja yang bertugas mendistribusikan langsung beras bersubsidi ini kepada masyarakat, Meskipun sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian Raskin pada awal-awal tahun, tetapi hal ini disebabkan karena belum keluarnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan pagu Raskin untuk suatu wilayah setiap tahunnya, dan pendistribusianpun relatif tepat sasara sesuai dengan data BPS.Kata Kunci : Implementasi, Beras Miskin, Kekurangan Pangan.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG Awalla, Yafet; Kasenda, Ventje; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU NO 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bawha pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor mempunyai tugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian partisipasi, pendelegasian wewenang dan komunikasi. Dari hasil penelitian yang di lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kecamatan aertembaga (Camat) sudah melaksanakan tugas koordinasi dengan kepolisian sektor (Kapolsek) aertembaga lewat rapat koordinasi yang diselengarakan setiap bulannya guna membahas akan sosialisasi dan evaluasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota Bitung. Pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor sudah memberikan tugas kepada bawahannya (Lurah dan Bhabinkamtibmas) untuk menjaga dan mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah aertembaga selalu dilaksanakan tiap malam dalam jaga pos malam yang melibatkan masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat kepolisian. Kurang optimalnya tugas pemerintah kecamatan dan kepolisian dalam mejaga ketentraman dan ketertiban dikarenakan masih kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota bitung.Kata Kunci : Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG KERING DISTRIK NUME KABUPATEN PUNCAK JAYA Suatu Studi Pendidikan Non-Formal Wenda, Gimairon; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kampung Kering Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Kampung Kering dalam pelaksanaan program-program Peningkatan Kualitas Pembangunan masyarakat Kabupaten Puncak jaya. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Kepemimpinan kepala kampung kering dalam Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Puncak Jaya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Sarana dan Prasarana dan pengembangan potensi desa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung kering telah melaksanakan perannya melalui program-program peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaan Pembangunan di kampung kering distrik nume terus ditingkatkan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang ada di kampung kering dengan tugas untuk merealisasikan setiap kebijakan yang ada serta keterlibatan setiap stakeholder untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kampung kering dengan tahapan tahapan yang dibuat khususnya dalam mengoptimalkan pembangunan yang ada di kampung kering mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peran pemerintah desa kering diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan sebagai bagian yang terpisahkan dalam rancangan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa Kering melalui program dengan melihat potensi dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembangunan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Pelaksanaan Pembangunan.
EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA TONSEWER KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Sumilat, Candyta Astrid; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Penelitian ini bertunuan untuk mengetahui efektifitas Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Teknik analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif sesuai dengan data. Agar lebih efektifnya Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa perlu ada partisipasi dari masyarakat dalam mengelola Dana Desa.Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Sompi, Sulha; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah kecamatan beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di Kecamatan Pinagoluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara transparan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dapat dikaji berdasarkan aspek produktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pinogaluman kurang baik dan masih perlu ditinjau kembali ketentuan yang merupakan kebijakan dari pimpinan instansi serta perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada, dan kualitas layanan yang diberikan belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bukan sepenuhnya karena pelayanan yang kurang baik akan tetapi kualitas yang dimiliki masyarakat semakin meningkat pula dengan adanya perkembangan zaman sehingga tingkat kualitas yang diinginkan masyakarat semakin meningkat pula.Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan Publik.
DAMPAK SOSIAL EKONOMI MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara Tahun 2015-2017) Mahino, Dean Gilbert; Kaawoan, Johannis; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSecara konseptual, pemberdayaan masyarakat atau pemberkuasaan, berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehinggga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (Edi Suharto, 2009:57-58). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Peta Kec. Tabukan Utara, Kab. Kep. Sangihe dengan menyelenggarakan program nasional, yaitu Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara, yang dikaji melalui aspek-aspek: dampak positif, dampak negatif, hasil, dan manfaat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menjukkan bahwa dalam program Kelompok Usaha Bersama atau Kube Melati yang ada di Desa Peta Kec. Tabukan Utara, sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari program atau kegiatan yang dilakukan sebagian besar dapat terlaksana. Namun sangat di sayangkan Program Kelompok Usaha Bersama Melati ini sudah tidak lagi berlanjut, Tentunya hal ini perlu di tindaklanjuti mengingat dengan adanya program KUBE Melati ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR KECAMATAN SIMPANG RAYA KABUPATEN LUWUK BANGGAI Pinaling, Irhan Elman; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeneliti memfokuskan penelitian di kantor kecamatan Simpang Raya Kabupaten Luwuk Banggai. Identifikasi masalah: kurang optimalnya pegawai kecamatan dalam pelayanan publik; Pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam ketentuan jam kerja dan keterlambatan dalam pelayanan; kurangnya teguran ataupun sanksi dari pimpinan terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran; pelaksanaan tugas yang tidak efisien. Metode penelitian: kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kinerja ASN pada Kantor kecamatan Simpang Raya Kabupaten Luwuk Banggai. Menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Bernandian & Russel (dalam Faustino Cardoso Gomes, 2005:142), indikator kinerja yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pengetahuan terhadap pekerjaan, kreatifitas, kerjasama, keteguhan dalam pekerjaan, inisiatif dan kualitas pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada tumpang tindih pekerjaan yang terjadi, kualitas pegawai belum menunjukkan kinerja yang maksimal, pengetahuan pegawai terhadap pekerjaannya sudah cukup baik, kreatifitas dan kerjasama yang belum optimal sehingga menghambat pekerjaan, Inisiatif yang masih kurang disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri untuk menyampaikan dan ada juga yang menyampaikan akan tetapi menunggu diberikan kesempatan untuk menyampaikan, sikap keramahtamahan pegawai menunjukkan sikap yang belum prima dalam melayani warga hal ini ditunjukkan dari hasil pengakuan warga yang mengeluhkan masih adanya sikap yang kurang prima yang diterima warga. Kesimpulannya kinerja ASN Kecamatan Simpang Raya belum optimal; Saran : perlunya penambahan SDM (pegawai) untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, perlunya pengawasan yang ketat dan tegas bagi pegawai yang melanggar aturan, perlu adanya peningkatan kualitas pegawai dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang bekerja rajin dan profesional sehingga dapat mengoptimalkan kinerja.Kata kunci: Kinerja Pegawai, Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ALOKASI DANA DESA (Suatu Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso) Kawengian, Alttya; Pati, Agustinus; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemahaman tentang Desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah tentang alokasi dana desa di Desa Tempok Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengeksplorasi permasalahan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia aparat/petugas dalam mengimplementasikan alokasi dana desa masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komunikasi yang dilaksanakan oleh implementor alokasi dana desa yakni perangkat desa, berjalan dengan baik, hubungan antara 1 perangkat dengan perangkat yang lain dan pimpinan berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. Pelibatan masyarakat serta stakeholder terkait juga telah dilaksanakan guna keberhasilah kebijakan, dan sikap yang ditunjukkan oleh perangkat desa dalam mengimplementasikan alokasi dana desa sudah baik, namun perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan serta komitmen yang kuat perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa.