<![CDATA[Sertifikat tanah merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program sertifikasi tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara administratif, hukum, maupun sosial. Permasalahan semakin kompleks ketika proses penyelesaian sengketa pertanahan telah mencapai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi implementasinya terhambat oleh birokrasi dan lemahnya daya eksekusi. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023, di mana pihak yang menang tidak serta-merta memperoleh kembali hak atas tanahnya akibat minimnya koordinasi lembaga dan belum optimalnya sistem sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan sertifikat tanah dan tantangan dalam implementasi putusan pengadilan terkait hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasi deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi fokus kajian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah aspek hukum substantif dan prosedural yang memengaruhi efektivitas sistem pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada ketidaksesuaian antara data yuridis dan data fisik tanah, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi seperti sertifikat elektronik. Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan masih lemah akibat terbatasnya kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi hak atas tanah. Oleh karena itu, reformasi sistem sertifikasi dan penguatan mekanisme eksekusi putusan menjadi langkah krusial untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan.]]>
