Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Camat Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sidiki , Safira; Pangemanan, Sofia; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52213

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta strategi yang dilakukan oleh camat Bolangitang Timur dalam meningkatkan mutu kinerja para perangkat desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga . penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan juga dokumentasi. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Camat Bolangitang Timur, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga. Hasil penelitian menunjukan bahwa camat Bolangitang Timur mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun strategi yang dilakukan Camat untuk meningkatkan kualitas kinerja para perangkat desa diantaranya adalah terus melakukan pembinaan, kordinasi, serta terus melakukan evaluasi. Namun walau berbagai hal tersebut sudah dilakukan namun kualitas kinerja aparat masih belum seperti yang diharapkan. Kata Kunci: Peran; Camat; Kinerja; Perangkat Desa ABSTRACT This study aims to find out how the strategy participation carried out by the East Bolangitang Sub -District Head in improving the quality of the performance of village officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. This study uses qualitative methods with data collection methods through interviews and documentation. The informants in this study were the East Bolangitang Sub -District Head, the Village Head and Village Officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. The results showed that the East Bolangitang Sub -District Head had a very important role in the context of the development and supervision of the Village Government in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. The strategies carried out by the camat to improve the quality of the performance of village officials include continuing to provide guidance, coordination, and continue to conduct evaluations. But even though these various things have been done, the quality of the performance of the authorities is still not as expected. Keywords: Role; Camat; Performance; Village apparatus

Efektififitas Strategi Imagologi Politik Kepala Daerah Dalam Memaksimalkan Kepemimpinannya: (Analisis Strategi Imagologi Politik Walikota Manado Andrei Angouw Melalui Media Sosial Dalam Mensosialisasikan Kepemimpinannya) Kaparang, Efraim Luisfigo Sondakh; Lengkong, Johny P.; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52221

Artikel ini merupakan hasil kajian tentang efektifitas strategi yang dilakukan oleh Walikota Kota Manado Andrei Angow melalui media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan fokus melihat strategi imagologi yang dilakukan Andrei Angow dalam upaya memaksimalkan kepemimpinannya. Temuan penelitian menggambarkan strategi imagology politik yang muncul dari unggahan konten media social Andrei Angouw merupakan bagian dari upaya mengembangkan citra politik dirinya sebagai seorang pejabat public melalui cara-cara antara lain: membangun citra melalui perannya sebagai seorang pejabat public yang menjalankan fungsi pemerintahan, membangun citra diri dengan menjalankan fungsi sebagai seorang kader partai, membangun citra diri dengan pendekatan etnisitas. Pada pelaksanaanya ditemui hambatan-hambatan yang berdampak buruk terhadap citra walikota Manado, seperti penyebaran hoaks dan mis-informasi yang diunggah melalui media social dan terlanjur menyebar ke khalayak umum. Strategi-strategi tersebut utamanya dilakukan oleh Andrei Angouw dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas politiknya melalui membangun citra positif dalam Masyarakat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan karir politik yang ada. Kata Kunci: Strategi; Imagologi; Media Sosial ABSTRACT This article is the result of a study on the effectiveness of the strategy carried out by the Mayor of Manado City, Andrei Angow, through social media in influencing public perceptions of his leadership. This research uses qualitative methods which will focus on looking at the imagological strategies used by Andrei Angow in an effort to maximize his leadership. The research findings illustrate that the political imagology strategy that emerged from Andrei Angouw's social media content uploads is part of an effort to develop his political image as a public official through methods including: building an image through his role as a public official carrying out government functions, building his self-image by carrying out functions as a party cadre, building a self-image with an ethnic approach. In its implementation, obstacles were encountered that had a negative impact on the image of the mayor of Manado, such as the spread of hoaxes and misinformation that were uploaded via social media and had already spread to the general public. These strategies were mainly carried out by Andrei Angouw as a strategy to increase his political electability by building a positive image in society to maintain and even develop his existing political career. Keywords: Strategy; Imagology; Social media

Implementasi Fungsi Rekrutmen Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Kota Manado Pada Pemilu Tahun 2024 Salim , Ahmad Taufik; Lengkong, Johny P.; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52225

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terhadap para calon anggota legislatif (Caleg) yang akan di usung partai Nasdem pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado periode 2024-2029 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem melakukan metode antara lain mengoptimalkan peran organisasi sayap partai dan membangun relasi sosial melalui pelayanan public. Dalam upaya melakukan penjaringan demi mendapatkan kursi di DPRD Kota Manado, DPD Partai Nasdem juga melakukan beberapa strategi antara lain melakukan penjaringan dengan berdasarkan kemampuan kognitif, melakukan penjaringan berdasarkan proses kaderisasi, melakukan penjaringan berdasarkan ikatan primordial dan melakukan penjaringan berdasarkan wilayah administrative. Diakui setiap strategi yang dijalankan pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Sebagai contoh dimana pada penjaringan lewat pertimbangan wilayah administrative bisa saja menutup kesempatan calon lain yang unggul secara kognitif, ataupun yang lahir dari proses politik bahkan yang memiliki ikatan primordial. Kata Kunci: Implementasi; Fungsi Rekrutmen; Caleg; Partai Nasdem ABSTRACT The research aims to examine the recruitment patterns carried out by the National Democratic Party (Nasdem) for legislative member candidates (Caleg) who will be promoted by the Nasdem party in the 2024 General Election (Pemilu). This research uses qualitative methods with a research focus on recruitment patterns. carried out by the Manado City Nasdem Party. The research findings illustrate that in carrying out the recruitment of prospective legislative members to sit in seats in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Manado City for the 2024-2029 period, the Nasdem Party's Regional Representative Council (DPD) used methods including optimizing the role of party wing organizations and building social relations through service. public. In an effort to carry out a selection process to get a seat in the Manado City DPRD, the Nasdem Party DPD also carried out several strategies, including conducting a selection based on cognitive abilities, conducting a selection based on the cadre formation process, conducting a selection based on primordial ties and conducting a selection based on administrative areas. It is acknowledged that every strategy implemented must have its own weaknesses. For example, when selecting candidates based on administrative area considerations, it could close the opportunity for other candidates who are cognitively superior, or who were born from the political process, even those who have primordial ties. Keywords: Implementation; Recruitment Function; Legislative Candidates; Nasdem Party

PENANGANAN ILLEGAL FISHING OLEH STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA Maitum, Andro; Mamentu, Michael; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.52621

ABSTRAK Sebagai upaya untuk mengawasi dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dari illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, maka pemerintah membentuk satu instansi yang bernama stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan illegal fishing yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kabupaten Tahuna. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan illegal fishing yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Tahuna berupa pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan serta pencegahan terhadap praktek illegal fishing baik yang dilakukan oleh kapal lokal maupun kapal asing. Akan tetapi penanganan yang dilakukan tersebut relatif belum dapat mengatasi persoalan tersebut dibuktikan dengan data dimana setiap tahunnya kasus illegal fishing ini masih terus terjadi bahkan cenderung mengalami peningkatan khususnya di wilayah Sulawesi utara. Hal tersebut terjadi karena Stasiun PSDKP Tahuna mengalami hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana yang dimiliki, anggaran, serta koordinasi antar penegak hukum. Oleh karena itu pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan dari segi personil, sarana prasarana, koordinasi dengan negara-negara tetangga dan instansi yang terkait serta penegakan hukum yang selama ini hanya sebatas penangkapan. Hal itu terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan aksi Illegal fishing. Kata Kunci: Illegal Fishing, Stasiun PSDKP Tahuna ABSTRACT In an effort to monitor and protect marine and fishery resources from illegal fishing that occurs in Indonesian waters, the government has established an agency called the Marine and Fishery Resources Monitoring Station (PSDKP). This study aims to find out how to handle illegal fishing carried out by the Tahuna District PSDKP Station. This research is a field research. Data was collected by interview and documentation methods. The analysis was carried out qualitatively, then the data was described descriptively. The results of the study indicate that the implementation of the handling of illegal fishing carried out by the Tahuna PSDKP Station is in the form of supervision, inspection, investigation and prevention of illegal fishing practices, both carried out by local vessels and foreign vessels. However, the handling carried out is relatively unable to overcome this problem as evidenced by the data where every year cases of illegal fishing continue to occur and even tend to increase, especially in the North Sulawesi region. This happened because the Tahuna PSDKP Station experienced obstacles in the implementation of supervision, namely Human Resources (HR), owned infrastructure, budget, and coordination between law enforcers. Therefore, the implementation of supervision needs to be improved in terms of personnel, infrastructure, coordination with neighboring countries and related agencies as well as law enforcement which so far has only been limited to arrests. It proved unable to effectively stop illegal fishing. Keywords: Illegal Fishing, PSDKP Tahuna Station

Alat Musik Kolintang Sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy Indonesia Niode, Nadia Norelle; Posumah, Daisy; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52625

Kolintang dikenal sebagai alat musik perkusi bernada dari kayu yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Alat musik Kolintang yang dimainkan bersama-sama dan menghasilkan nada harmonis memiliki nilai filosofis budaya kehidupan berkelompok suku Minahasa yang diperkuat oleh gotong-royong, kekeluargaan, dan keselarasan untuk hidup bersama. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini mengkaji bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menjadikan alat musik kolintang agar bisa menjadi alat soft diplomacy. Temuan penelitian mengambarkan bahwa telah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia unutk menjadikan Kolintang sebagai alat diplomasi diantaranya adalah dengan melakukan festival, pagelaran musik Kolintang, dan pengiriman tim kesenian ke luar daerah dan ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga gencar melakukan promosi melalui kedutaan besar Republik Indonesia di beberapa negara seperti; Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Austria, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Selain itu juga sebagai bentuk sosialisasi Kolintang di luar negeri dilakukan dengan mendatangkan grup Kolintang dari tanah air untuk tampil dalam acara tertentu, misalnya festival seni budaya internasional sebagai media sosialiasi dan pertukaran seni budaya antar negara, dan ada pula yang mendatangkan pelatih untuk pengembangan kolintang di negara tersebut, atau hanya instrumen kolintang yang dikirim karena sudah ada pemain terlatih di negara tersebut sebagai bagian dari upaya pelestarian kolintang. Khusus di Kantor KBRI atau Konsulat Jenderal dijadikan sebagai etalase seni budaya Indonesia di negara-negara yang memiliki instrumen Kolintang. Dalam perkembangnanya alat musik Kolintang dapat menjadi instrumen soft power diplomacy karena dapat memperkenalkan jenis kebudayaan, dan budaya yang meliputi cara hidup, pola pikir, kebiasaan sehari-hari, serta cara berinteraksi. Tujuannya agar masyarakat internasional mengetahui tentang nilai-nilai Indonesia dan memiliki keinginan untuk datang ke Indonesia. Terlebih lagi, salah satu pemasukan utama Indonesia adalah dari sektor pariwisata. Kata Kunci: Alat Musik Kolintang; Soft Power Diplomacy ABSTRACT Kolintang is known as a wooden percussion instrument originating from the Minahasa area, North Sulawesi. The Kolintang musical instrument, which is played together and produces a harmonious tone, has a philosophical value to the culture of life in Minahasa ethnic groups which is strengthened by mutual cooperation, kinship, and harmony to live together. Using a qualitative method, this research examines how the Indonesian government's efforts to make the kolintang musical instrument a soft diplomacy tool. The research findings illustrate that the Indonesian government has made many efforts to make Kolintang a diplomatic tool, including holding festivals, performing Kolintang music, and sending art teams to outside regions and abroad. In addition, the government is also actively promoting through the embassies of the Republic of Indonesia in several countries such as; United States, Canada, Germany, Australia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Austria, Syria, Lebanon and Jordan. Apart from that, as a form of socialization of Kolintang abroad, it is carried out by inviting Kolintang groups from Indonesia to appear in certain events, for example international art and culture festivals as a medium for socializing and exchanging cultural arts between countries, and some are bringing in trainers for the development of kolintang in other countries. or only the kolintang instruments were sent because there are already trained players in the country as part of efforts to preserve the kolintang. Especially at the Indonesian Embassy or Consulate General Office, it is used as a showcase for Indonesian cultural arts in countries that have the Kolintang instrument. In its development, the Kolintang musical instrument can become an instrument of soft power diplomacy because it can introduce types of culture, and culture which includes ways of life, mindsets, daily habits, and ways of interacting. The goal is for the international community to know about Indonesian values and have the desire to come to Indonesia. What's more, one of Indonesia's main income is from the tourism sector. Keywords: Kolintang Musical Instruments; Soft Power Diplomacy

Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Kao Barat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Tuala, Defriens; Rondonuwu, Arpi; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v13i1.54640

Artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yang ada di kecamatan Kao Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang akan melihat strategi KPUD kabupaten Halmahera Barat dari dua komponen strategi yaitu ketika melakukan formulasi dan penetapan sasaran jangka panjang serta bagaimana proses pemilihan tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini menemukan strategi KPUD kabupaten Halmahera Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 menunjukan bahwa sudah ada kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai. Sedangan pada tahap pemilihan tindakan KPUD kabupaten Halmahera Barat serta Panitia Pemilihan Kecamatan Kao Barat sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kata Kunci: Strategi; Partisipasi Politik; Pemilih Pemula; Komisi Pemilihan Umum. ABSTRACT This article examines the strategies implemented by the Regional General Election Commission (KPUD) of North Halmahera Regency in increasing the political participation of novice voters in West Kao sub-district. This research was conducted using qualitative methods, which will look at the West Halmahera Regency KPUD strategy from two strategy components, namely when formulating and setting long-term targets and how the process of selecting actions will be carried out. This research found that West Halmahera Regency KPUD's strategy in increasing the political participation of novice voters in the regional head election in West Kao District, North Halmahera Regency in 2020 shows that there is clarity on the strategy used and the goals to be achieved. Meanwhile, at the election stage, the West Halmahera Regency KPUD and the West Kao District Election Committee have made maximum efforts to provide outreach to first-time voters. Keywords: Strategy; Political Participation; New Voter; General Election Commissions.

Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Laloan, Treysyana; Rengkung, Franky; Sondakh, Efvendi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v13i1.54867

Artikel ini mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Minahasa Selatan dalam memitigasi pelanggaran politik uang yang berpotensi terjadi pada pemilu tahun 2024. Temuan penelitian menggambarkan bahwa politik uang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang edukasi politik di masyarakat, sistem kelembagaan parpol yang tidak berjalan dengan baik, lemahnya regulasi, serta lemahnya undang-undang yang mengatur terkait politik uang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Minahasa Selatan terdapat beberapa empat metode upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif, upaya preservatif, upaya kuratif, serta upaya adaptasi. Dalam implementasinya BawasluKabupaten Minahasa Selatan menggandeng stake holder terkait yang ada di lapisan masyarakat, mencanangkan giat-giat sosialisasi, mencanangkan program pemilih pemula yang menyasar pada Siswa-Siswi SMA/SMK Sederajat dan program desa anti politik Uang yang menyasar pada masyarakat desa yang belum memiliki pemahaman terkait politik uang. Kata Kunci: Pencegahan; Politik Uang; Badan Pengawas Pemilihan Umum ABSTRACT This article examines the efforts made by the South Minahasa Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing the practice of money politics in the 2024 general election. This research uses qualitative methods to find out the strategies and efforts made by the South Minahasa Bawaslu in mitigating violations. money politics which has the potential to occur in the 2024 elections. Research findings illustrate that money politics occurs due to several factors such as a lack of political education in society, a political party institutional system that is not running well, weak regulations, and weak laws governing money politics. . There are four methods of efforts carried out by the South Minahasa Bawaslu, namely preventive efforts, preservative efforts, curative efforts and adaptation efforts. In its implementation, South Minahasa Regency Bawaslu collaborates with relevant stakeholders at the social level, launches active socialization, launches a beginner voter program targeting high school/vocational school and equivalent students and an anti-money politics village program targeting village communities who do not yet have understanding related to money politics. Keywords: Prevention; Money politic; General Election Supervisory Body

Kecerdasan Pemilih di era pandemi global Corona Virus Disease 19 (COVID 19) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 Pangemanan, Johnly; Rengkung, Franky; Sendow, Yurnie
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v13i1.56436

ABSTRAK Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah lndonesia, telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVIO-19) sebagai bencana nasional yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di lndonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Sebagai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1224 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20'14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 maka perlu dilaksanakan sosialisasi tahapan lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisa kajian studi kepustakaan (literature review) terkait dengan masalah pandemi covid -19 maupun wawancara dengan informan. Wawancara dan literatur review ini digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU Minahasa Tenggara) maupun para pemilih dalam pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi covid-19 Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak Tahun 2020 di tengah kondisi pademi covid-19 butuh strategi yang matang agar pemilih lebih cerdas dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Minahasa Tenggara terus berupaya menyiapkan rencana kerja untuk bisa memaksimalkan waktu yang tersedia sesuai tahapan yang berjalan. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam tahapan persiapan adalah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara kepada masyarakat. Walaupun Pilkada Tahun 2020 yang dikuatirkan banyak orang sangat menakutkan karena dihantui dengan pandemi covid-19 namun ditengah pesimisme masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemic covid-19, KPU Minahasa Tenggara dan Masyarakat mampu membuktikan terselenggaranya pilkada hingga akhir tahapan pemilihan. Capaian 85 % tingkat partisipasi di Minahasa Tenggara merupakan capaian tertinggi di Indonesia sebagai non penyelenggara atau daerah yang hanya melaksanakan satu jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kata kunci : Kecerdasan Pemilih, Pandemi, Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT Based on Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Public Health Emergency, which determines Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a type of disease that causes a public health emergency and mitigation efforts must be carried out in accordance with regulatory provisions. legislation, including efforts to organize elections for Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor in 2020. To anticipate the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia, a Decree has been issued President Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters, the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVIO-19) as a national disaster which determines Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a national disaster in Indonesia, so that adjustments to stages, programs and schedules are needed. holding the 2020 elections for Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor. As a consideration for implementing the provisions of Article 1224 paragraph (3) of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 20'14 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors become law, it is necessary to stipulate the General Election Commission Regulation concerning the Third Amendment to the General Election Commission Regulation Number 15 of 2019 concerning Stages, Programs and Schedules for the Election of Governors and Deputy Governors, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor in 2020, it is necessary to carry out socialization on the follow-up stages of the 2020 Simultaneous Election. This research uses descriptive qualitative methods with analysis of literature reviews related to the Covid-19 pandemic problem as well as interviews with informants. This interview and literature review was used to find out the steps taken by the election organizers (Southeast Minahasa KPU) and voters in implementing the Pilkada during the Covid-19 pandemic. The research results show that the implementation of the 2020 Simultaneous Governor and Deputy Governor Election in the midst of the Covid-19 pandemic requires a mature strategy so that voters are smarter and can increase public participation in exercising their right to vote on voting day. The Southeast Minahasa Regency KPU continues to strive to prepare work plans to maximize the available time according to the ongoing stages. One of the most important stages in the preparation stage is the implementation of socialization activities for the election of the Governor and Deputy Governor of North Sulawesi to the community. Even though the 2020 Pilkada was feared by many people to be very scary because it was haunted by the Covid-19 pandemic, amidst public pessimism in holding the Pilkada during the Covid-19 pandemic, the Southeast Minahasa KPU and the community were able to prove that the Pilkada would be held until the end of the election stages. Achieving an 85% participation rate in Southeast Minahasa is the highest achievement in Indonesia as a non-organizer or region that only carries out one type of election for Governor and Deputy Governor. Keywords: Voter Intelligence, Pandemic, Regional Head Election

Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Program Digitalisasi Pelayanan Publik Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Rengkung, Franky; Sendow, Yurnie; Pangemanan, Johnly
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v13i1.60566

Pelayanan publik di desa merupakan tugas dari pemerintah desa. Namun tugas tersebut sulit untuk diwujudkan jika pemahaman masyarakat juga belum memadai. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan perubahan mekanisme pelayanan, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Faktor ini dapat implementasikan dengan cara merubah mekanisme pelayanan yang awalnya manual menjadi digital. Digitalisasi desa ini selain dapat mempercepat proses pelayanan juga mempermudah, sekaligus menurunkan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Namun keberhasilan program digitalisasi ini memerlukan sumberdaya baik prasarana maupun sumber daya manusia yang memadai. Kegiatan program kemitraan dengan masyarakat ini bertititik tolak dari kendala yang dihadapi oleh Desa Karegesan dalam peningkatan pelayanan publik melalui program digitalisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah Desa Karegesan dalam upaya peningkatan pelayanan publik dengan cara digitalisasi. Kata Kunci : Digitalisasi Desa; Pelayanan Publik ABSTRACT Public services in the village are the task of the village government. However, this task is difficult to realize if the community's understanding is also inadequate. One way to improve the quality of public services is to change the service mechanism, one of which is by utilizing technological advances. This factor can be implemented by changing the service mechanism from manual to digital. This village digitalization can not only speed up the service process but also simplify it, as well as reduce the manpower and costs incurred. However, the success of this digitalization program requires adequate resources, both infrastructure and human resources. The activities of this partnership program with the community are based on the obstacles faced by Karegesan Village in improving public services through the digitalization program. This activity aims to provide assistance to the Karegesan Village government in efforts to improve public services through digitalization. Keywords: Village Digitalization; Public Services

P Perilaku Politik Masyarakat Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024: Perilaku politik masyarakat desa tempang Ivanda woley dan Maikel Palit, Gracio Marcelino Palit; Lambey, Trintje; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v13i1.60932

Derajat partisipasi masyarakat di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari perilaku politik pemilih dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan umum. Artikel ini mengkaji tentang perilaku politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan, kajian ini akan medeskripsikan perilaku politik pemilih masyarakat yang ada di Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Dennis Kavanagh, tentang analisis perilaku politik pemilih yaitu melalui pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Temuan penelitian menggambarkan perilaku pemilih yang ada di Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dari pendekatan sosiologis masih di pengaruhi oleh faktor etnisitas. Sedangkan pendekatan psikologis menggambarkan masyarakat dalam berpartisipasi juga dipengaruhi oleh factor-faktor seperti identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema kampanye. Sementara dari pendekatan rasional, tergambar perilaku pemilih ada juga yang didasarkan dari pertimbangan untung dan rugi. Temuan penelitian menggambarkan juga bahwa sebagian besar perilaku politik pemilih Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dominan di pengaruhi oleh ketokohan dari kandidat.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search