Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.441
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JES (Jurnal Ekonomi Syariah ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Journal of Islamic Law (EJIL) Jurnal Ilmu Hukum
Nursari, Nina
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia Fadila, Salma Nurul; Nursari, Nina; Mukhlas, Oyo Sunaryo
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dengan menyoroti tantangan, implementasi dan implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta revisinya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi poligami masih menghadapi tantangan signifikan, seperti konflik antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernisasi hukum yang mendukung monogami. Kebijakan poligami juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan harmonisasi hukum nasional. Kebaharuan dari penelitian ini adalah identifikasi kebutuhan reformasi hukum berbasis gender yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip hukum modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perkawinan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal : Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia Nasrudin, Nasrudin; Nursari, Nina
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1268

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat industri makanan halal di Indonesia, terutama sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim. Sertifikasi halal menjadi krusial di tengah era perdagangan bebas yang membawa produk asing ke Indonesia, di mana konsumen Muslim memerlukan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi hukum, praktik industri, dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif dalam membangun iklim bisnis halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar produk halal global. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan strategis bagi pengembangan industri makanan halal dan menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai alat perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.
Memahami Status Tanah di Indonesia Antara Hak Milik dan Hak Menguasai Negara Nasrudin, Nasrudin; Nursari, Nina; Jamaludin, Jujun
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis kedudukan hukum kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum perdata agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, selanjutnya data dianalisis melalui penafsiran hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum (legal construction) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya dalam batas ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, pada pelaksanaan hak tersebut tetap berada di bawah prinsip hak menguasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi menjamin fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Kebaruannya adalah pemetaan hubungan hukum yang menegaskan batas kewenangan negara tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak individu. Kontribusinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum perdata agraria dan menjadi acuan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Hendra, Hardi Syah; Nursari, Nina
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan hukuman cambuk sebagai bagian dari pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga kedudukan hukuman cambuk yang telah diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pembaruan sistem peradilan pidana sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Alhasil pemberlakuan hukum tersebut yang dikenal dengan nama Qanun bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk dengan tetap mempertahankan bingkai Negara hukum Indonesia.
Co-Authors Aziz, Riva Abdillah Fadila, Salma Nurul Hendra, Hardi Syah Jamaludin, Jujun Jubaedah, Dedah Linda Wati Maemunah Mukhlas, Oyo Sunaryo Mustofa Mustofa Nasrudin Ni'mawati, Ni'mawati Prasutia, Putri Reginata Putria, Uus Ruhendi, Ateng