Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies
Yustisi, Nabhani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Keabsahan Wali Muhakkam Pada Pernikahan Sirri Yustisi, Nabhani; Muksalmina
ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Enlecturer: Journal of Islamic Studies
Publisher : Enlightenment Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71036/ejis.v1i2.153

Abstract

Kedudukan wali dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang urgen, mengingat keberadaannya sebagai penyebab sahnya suatu pernikahan, Wali nikah adakalanya wali nasab, wali hakim (sultan), wali muhakkam, dan wali maula. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimanakah dinamika pernikahan sirri oleh wali muhakkam. Penelitian ini menggunakan metode normative yuridis. Hasil penelitiannya adalah terkait keabsahan wali muhakkam dalam pernikahan siri, wali muhakkam dalam pernikahan yang dibolehkan baik secara hukum Islam dan hukum positif adalah KUA yang diberikan amanat oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Walaupun banyak dalam Masyarakat yang melakukan pernikahan siri bukan di KUA sehingga nikah yang dilakukan adalah tidak sah.
Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tasyukur; Yustisi, Nabhani
ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2024): Enlecturer: Journal of Islamic Studies
Publisher : Enlightenment Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71036/ejis.v2i1.320

Abstract

Marriage in Islamic law and positive law creates various issues within society, leading to many individuals not fulfilling administrative requirements as stipulated by law. For instance, marriages must be registered at the Office of Religious Affairs, and divorces must be processed through the Religious Court. Based on these problems, the author is interested in examining "Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." The research method used is a normative juridical analysis, which analyzes legal materials based on applicable regulations as positive law norms and Islamic law. A marriage is considered valid if it meets the conditions and pillars set out in religious provisions. The difference in marriage in Islamic law emphasizes the principles of justice, responsibility, and the protection of individual and family rights, while positive law emphasizes legal certainty and administrative order.
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Lhokseumawe Muksalmina, Muksalmina; Yustisi, Nabhani
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1: Juni (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i1.322

Abstract

Pendidikan Tinggi merupakan suatu entitas yang sering dikaitkan dengan kehidupan kampus, yang dianggap sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter manusia berpendidikan. Namun, keberadaan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi telah mencoreng citra pendidikan Indonesia. Meskipun sudah ada upaya penanganan, seringkali laporan kasus kekerasan seksual berakhir damai atau mengalami hambatan proses hukum yang berlarut-larut, menyisakan ketidakpastian bagi para korban. Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa/i tentang kekerasan seksual, sosialisasi peraturan menjadi sangat penting. Keberadaan PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 30 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual seharusnya memberikan landasan hukum yang kokoh bagi korban dan pihak terkait untuk menangani kasus tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong pimpinan Perguruan Tinggi untuk bertindak tegas dalam menangani setiap laporan kekerasan seksual dengan fokus pada perlindungan korban. Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang peraturan tersebut, kegiatan sosialisasi telah dilakukan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Lhokseumawe.
Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia Muksalmina, Muksalmina; Thani, Shira; Yustisi, Nabhani; Tasyukur, Tasyukur
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.531

Abstract

Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe) Khairatunnisa, Khairatunnisa; Fatahillah, Fatahillah; Yustisi, Nabhani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22251

Abstract

Hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya melalui interaksi sosial berbentuk perjanjian sewa-menyewa mobil. Namun dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan kepercayaan oleh penyewa yang menimbulkan kerugian bagi pihak rental, sehingga penyewa dapat dianggap melakukan wanprestasi, yang seharusnya tidak terjadi jika semua pihak mematuhi isi perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa serta bentuk penyelesaian yang dilakukan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV. Cahaya Khanza Rent Car. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan, serta didukung data sekunder dari literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi antara lain: kerusakan mobil, penggadaian mobil tanpa sepengetahuan pemilik, keterlambatan pengembalian mobil dari tanggal yang disepakati, serta pembatalan sewa secara sepihak. Penyelesaiannya meliputi: ganti rugi atas kerusakan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, negosiasi antara pemilik dan penerima gadai dalam kasus penggadaian, denda keterlambatan sebesar satu hari harga sewa jika melebihi empat jam, dan hangusnya uang muka jika penyewa membatalkan secara sepihak setelah adanya kesepakatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya kejelasan perjanjian dan kesadaran hukum dari kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa. Saran yang diberikan, pemilik CV. Cahaya Khanza Rent Car perlu lebih selektif dalam memilih penyewa dan terus meningkatkan mutu pelayanan, sedangkan penyewa diharapkan membaca dan memahami isi perjanjian secara cermat agar mengetahui hak dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan perjanjian yang sah menurut hukum.
DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Muksalmina, Muksalmina; Tasyukur, Tasyukur; Yustisi, Nabhani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.379

Abstract

DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 4 orang orang per provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk memperjuangkan daerahnya dikancah nasional berbeda halnya dengan DPR yang memperjuangkan hak rakyat secara umum walaupun dalam system pemilihannya di daerah pemilihan tertentu. Dalam UUD 1945 kewenangan DPD soft becameralism bukan strong bicameralism dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bulan negara federal. Dengan demikian, menjadi dinamika terkait kelembagaan DPD pada dasarnya merupakan Lembaga legislative, tetapi fungsi legislative yang dimiliki oleh DPD dibatasi, kata lain DPD adalah pembantu DPR. Padahal kalua kita tinjau dari sudut kelembagaan negara kedudukan keduanya sama yaitu Lembaga tinggi negara. Dalam prakteknya DPR ingin melemahkan kedudukan DPD dengan cara mengeluarkan UU MD3 dikarenakan kewenangan penuh membuat UU berada ditangan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian kedudukan DPD dalam system tata negara Indonesia harus diberikan kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi karena DPD mempunyai peran yang lebih strategis dalam mewujudkan kepentingan daerah, dikarenakan disaat hak-hak daerah tidak terwujud akan terjadi wacana pemisahan diri dari negara kesatuan seperti yang pernah terjadi di beberapa provinsi dan tidak terjadi lagi diskriminasi yang dilakukan oleh DPR kepada DPD. Kemudian, peralihan hak membuat UU sebelum amandemen yang dilakukan oleh Presiden beralih ke DPR setelah amandemen, kedepannya dalam hal membuat UU juga harus dilibatkan DPD mulai dari rancangan hingga pengesahan, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dasar dalam pembentukan Lembaga DPD, disamping itu Lembaga DPD tidak diganggu oleh kepentingan politik manapun berbeda halnya dengan DPR, sehingga akan menghasilkan UU yang berkualitas.
Co-Authors Chatarina Umbul Wahyuni Fatahillah, Fatahillah Khairatunnisa Khairatunnisa Nurwijayanti Sugeng, Santoso Tasyukur Tasyukur, Tasyukur Thani, Shira