Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH OBSGIN : Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Suherman, Dian Rubiana
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Law, Administration, and Social Science

 1 
Efektivitas hukum dan sanksi adat dalam sengketa tanah di Desa Tounwawan Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Suherman, Dian Rubiana; Tantaru, Fernando
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 3 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i3.1586

Abstract

Sengketa tanah sering kali menjadi sumber konflik di berbagai daerah, termasuk di wilayah adat. Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, merupakan salah satu desa adat yang masih memegang teguh hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum adat dan sanksi adat, seperti ritual Sumpah Sopi, dalam menyelesaikan sengketa tanah. Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang relevansi hukum adat sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mendorong integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat, serta observasi lapangan di Desa Tounwawan. Penelitian dilakukan pada 28 November hingga 1 Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Tounwawan sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah internal. Mekanisme penyelesaian melalui forum adat yang melibatkan tokoh adat dan ritual Sumpah Sopi menciptakan rasa keadilan dan kepatuhan di kalangan masyarakat. Efektivitas ini didukung oleh keyakinan masyarakat terhadap sanksi spiritual yang melekat pada pelanggaran hukum adat. Namun, sengketa batas antar desa, seperti dengan Desa Klis, memerlukan waktu lebih lama karena melibatkan negosiasi antara dua komunitas adat. Pembahasan menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Tounwawan tidak hanya efektif dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan budaya lokal. Studi ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional untuk mendukung keberagaman dan efisiensi penyelesaian sengketa.
Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Di Kota Ambon Suherman, Dian Rubiana; Alam, Asmirani
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.926

Abstract

Pemotongan sapi betina produktif umum terjadi di RPH, mengakibatkan defisit daging sapi secara nasional. Secara nasional pada tahun 2020 tercatat kenaikan pada pemotongan sapi betina produktif yaitu sebanyak 680 ekor atau sekitar 5,75% dari tahun 2019 sebanyak 643 ekor. Sementara itu Maluku sendiri menyumbangkan angka sebanyak 47 pemotongan sapi betina produktif pada Januari 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Ambon. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis data hukum primer dan sekunder. Data empiris digunakan untuk membandingkan aturan hukum dengan fenomena pemotongan sapi betina produktif di RPH.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang pemotongan ternak ruminansia kecil betina produktif dan besar betina produktif. Pasal 18 ayat (4) dan (6) UU No.41/2014 membatasi pemotongan sapi betina produktif dan meminta pemerintah untuk mengawasi kegiatan pemotongan hewan agar sesuai dengan prosedur yang menjamin kesehatan dan ketentuan lainnya.
Co-Authors Alam, Asmirani Edy Sony Imnana, Putri Fransina Inuhan, Michael Kamaruddin, Sitti Fatimah Kurniati, Ratnah Lestari , Lestari Madubun, Fenty Madelin Mamlukah Mamlukah Sairiltiata, Sefanya Sigit Sugiarto Taihuttu, Sisilia Marcelina Tantaru, Fernando Wessy, Yeheskel