Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Purnama Dewi, Indah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA Purnama Dewi, Indah; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Ensiklopedia Sosial Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v6i2.2410

Abstract

Perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber utama pra-kejahatan yang mengarah pada kejahatan  pencucian uang. Masalah yang dibahas bagaimana penetapan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencari data-data sekunder yang ada di bidang hukum  sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil dan pembahasan dalam menimbang alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti, majelis  juga  mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Alasan hukum hakim benar, semua fakta hukum yang terungkap di  persidangan relevan dan jelas memenuhi unsur penuntutan, dan keyakinan hakim  menjadi dasar dalam memutus perkara. Pemeriksaan pengacara meliputi pembuktian  apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh kejaksaan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya. Jadi disimpulkan pada adanya bukti-bukti yang membuktikan dan membenarkan terdakwa ketika di persidangan terungkap bahwa ia melakukan tindak pidana pencucian uang. Memutus perkara Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta faktor-faktor yang memberatkan dan  meringankan masing-masing terdakwa, maka putusan hakim adalah terdakwa  terbukti dan yakin bersalah. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika. 
PELATIHAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INGGRIS BERBASIS GLOBAL DAN BUDAYA LOKAL (GLOKALISASI): PERSPEKTIF SEMIOTIK SOSIAL DAN MODEL LINGUISTIK FUNGSIONAL SISTEMIK GENRE PEDAGOGI Sutisna Yanto, Elih; Srisudarso, Mansyur; Purnama Dewi, Indah; Tresna Wahyuna, Yuna
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v4i2.7986

Abstract

Globalisasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan bahasa Inggris. Untuk menghadapi tantangan global dan menghargai budaya lokal, diperlukan bahan ajar yang relevan, dikenal dengan konsep 'Glokalisasi'. Pelatihan berbasis teori semiotika sosial dan linguistik fungsional sistemik (LSF) ini dirancang untuk guru Bahasa Inggris SMP di Kabupaten Karawang, membantu mereka mendesain bahan ajar yang mengintegrasikan elemen global dan lokal. SFL, diperkenalkan oleh Michael Halliday pada 1960-an, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana makna dibangun melalui bahasa dalam berbagai konteks budaya. Pelatihan ini melibatkan penggunaan Siklus Pengajaran dan Pembelajaran (TLC), yang memfasilitasi siswa dalam menulis, berbicara, dan memirsa dengan bimbingan guru sebelum berlatih secara mandiri atau kolaboratif. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan glokalisasi dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa, membantu mereka memahami budaya lain, dan memperkuat identitas budaya mereka. Penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Inggris juga menambah interaktivitas dan akses ke sumber daya global. Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah memahami dan mampu mengaplikasikan konsep glokalisasi dan SFL dengan baik, meskipun beberapa memerlukan lebih banyak praktik.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEBORAN MINYAK TANPA IZIN (ILLEGAL DRILLING) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Purnama Dewi, Indah; Elisabeth Wangga, Maria Silvya
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 2 Oktober 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i1.3449

Abstract

The thesis aims to assess criminal law policies in the completion of unlicensed drilling of oil in musi banyuasin district which is a growing problem in the region, which not only affects economic and environmental damage, but also creates a major challenge to law enforcement. The problem raised is a criminal law policy in settling illegal oil drilling crimes in musi banyuasin district in ruling number: 225/ Pid. B/2020/PN Pkb; Rule number: 295/ Pid. SUS /2020/PN Bgl; Rule number: 326/Pid.B/LH/2024/PN Plg according to migas and non-panel policy against illegal oil drilling charges in musi district in the future. The study uses normalizing juridical juridical approaches and collects data in qualitative ways that discuss current law laws, law enforcement practices, and the challenges fac\ed in solving illegal cases. The main focus of the study is criminal law policies adopted by law enforcement officials and suggested more optimal measures to prevent and address these crimes. Studies have shown that while regulations governing illegal activity, the implementation of the law in the field still faces serious obstacles, in terms of coordination between institutions, human resources, and the legal consciousness of society. Hence, the study requires increased capacity on law enforcement officers, improved cooperation between related agencies, and public education to implement non-penal policies on unauthorized drilling of oil in musi banyuasin counties. Keywords: Illegal Drilling, Non Penal, Musi Banyuasin.
Co-Authors Elisabeth Wangga, Maria Silvya Mansyur Srisudarso Multiwijaya, Vience Ratna Suar, Aprima Sutisna Yanto, Elih Tresna Wahyuna, Yuna