Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Action Research Literate (ARL) Journal Evidence Of Law Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Bakti Dirgantara
Dirgantini, Marissa Kemala
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Indonesia Rara Amalia Cendhayanie; Lindri Purbowati; Marissa Kemala Dirgantini
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/myvcee37

Abstract

Perkawinan dini menjadi salah satu penyebab perceraian yang paling dominan di Indonesia. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian yang serius karena dapat berdampak pada kualitas generasi penerus di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan dini dengan edukasi kepada masyarakat, yaitu melalui penyuluhan hukum yang kami laksanakan di SMAN 42 Jakarta. Menurut Kepala Sekolah SMAN 42 Jakarta yaitu bapak Deden Suhendi, belum pernah ada yang melakukan sosialiasi terkait upaya pencegahan perkawinan dini. Sehingga ini menjadi suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk melaksanakan sosialisasi di SMAN 42 Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, yaitu melalui pemberian materi terkait UU Perkawinan, selain itu juga diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang diberikan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan antara pre-test dan post-test, terdapat kenaikan signifikan terhadap jawaban siswa yang benar terkait materi perkawinan dini. Para  peserta  memahami  materi  yang  disampaikan,  narasumber menguasai materi. Secara  keseluruhan, kegiatan ini sukses dalam  mencapai  tujuan  edukasi  dan  dapat  dijadikan  sebagai  model  untuk  program  pengabdian masyarakat lainnya.   Early marriage is one of the most dominant causes of divorce in Indonesia. This certainly needs serious attention because it can affect the quality of the next generation in the future. Based on this, we are interested in preventing early marriage by educating the community, namely through legal counseling that we carry out at SMAN 42 Jakarta. According to the Principal of SMAN 42 Jakarta, Mr. Deden Suhendi, no one has ever conducted socialization related to efforts to prevent early marriage. So this is a good opportunity for us to carry out socialization at SMAN 42 Jakarta. The method used in this activity is to use the lecture method, namely by providing material related to the Marriage Law, in addition to a pre-test and post-test to measure students' understanding of the material given. The results of this activity show that based on the comparison between the pre-test and post-test, there is a significant increase in students' correct answers related to the material on early marriage. The participants understand the material presented, the resource person masters the material. Overall, this activity was successful in achieving educational goals and can be used as a model for other community service programs.
Sosialisasi Pencegahan Bullying Bagi Siswa Sekolah di SMP Negeri 80 Jakarta Dirgantini, Marissa Kemala; Purbowati, Lindri; Cendhayanie, Rara Amalia; Pramudita, Tito; Dzulkarnain, Ariefin; Khaerani, Fatih; Silalahi, Ronaldo Saputra; Atmoko, Dwi; Hunny, Aura Tria; Juniati, Puput Aulia; Nuriyah, Sitta; Sugeng
Abdi Bhara Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/tef7c272

Abstract

Bullying behavior is a behavior that harms people or other parties. Bullying usually        occurs in schools. Victims of bullying usually experience academic decline and mental damage and hopes for the future. In the socialization activity of bullying prevention for school students carried out at SMP Negeri 80 Jakarta. The purpose of     this activity is so that students at the school are able to prevent and overcome the dangers of bullying in schools through the understanding provided by the speakers. As is known, along with the development of the era and different economic levels, it creates a gap for each person's status as a basis for carrying out bullying. Then there is the process of delivering material in this activity through lectures, discussions and questions and answers and conducting evaluations through Pre-Tests and Post-Tests.      With this activity, it is hoped that students will have sufficient knowledge about bullying and the legal regulations that govern it so that they are careful in their attitudes and are able to work together with their classmates. The continuity and peace of a school in principle requires cooperation between the school community and parents in providing understanding and coordinating each other to create intelligent and high-achieving students in the future.
Death Penalty for Corruption Crimes Reviewed From a Human Rights Perspective Sujono, Sujono; Dirgantini, Marissa Kemala; Atmoko, Dwi
Action Research Literate Vol. 8 No. 11 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i11.2344

Abstract

Prevention & eradication of criminal acts of corruption in Indonesia has been very intensively implemented because corruption in Indonesia is now so rampant, acute, and systemic. The existence of firm and harsh criminal sanctions has a very important role in the process of eradicating corruption. In Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes or what is called the PTPK Law, there is a juridical space that can be used to impose death penalty sanctions on perpetrators of criminal acts of corruption, namely in Article 2 paragraph (2) The PTPK Law stipulates that if the criminal act of corruption as intended in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty can be imposed." However, until now in its implementation, there has never been a single court decision in Indonesia that dared to use this article. Apart from that, imposing the death penalty sanction is not easy because there is still debate because not all people agree with this heaviest sanction, they argue that imposing the death penalty sanction is considered to violate human rights. The issue of protecting human rights, especially the right to life, has so far been the main reason for imposing the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption. Furthermore, those who oppose the imposition of death penalty sanctions feel that the right to life is an absolute right that cannot be revoked by anyone except God, and this right is protected by the 1945 Constitution, Article 28 I paragraph (1). Given this, the enforcement of death penalty sanctions against perpetrators of criminal acts of corruption will of course become an obstacle in its enforcement in the future
PENGATURAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP REHABILITASI OKNUM PRAJURIT TNI PENGGUNA NARKOTIKA Dirgantini, Marissa Kemala
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i2.1305

Abstract

Alinea terakhir Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan, bahwa: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …” Hal tersebut merupakan tujuan atau cita-cita pembentukan Negara Indonesia dalam memberantas hal-hal yang menghambat atau memiliki potensi merusak perkembangan bangsa, sosial budaya, ekonomi serta pendidikan masyarakat secara luas seperti kejahatan narkotika. Upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah menerobos berbabagi lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sehingga sering ditemukan oknum prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa masyarakat sekitar secara sosial adalah termasuk ke dalam penyalahgunaan narkotika. Maka dengan menggunakan metode hukum normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pengaturan dan penerapan tanggungjawab negara terhadap rehabilitasi oknum Prajurit TNI telah diterapkan dengan benar dan adil?; serta untuk mengidentifikasi upaya yang bisa dilakukan agar perintah putusan pengadilan  rehabilitasi medis dan sosial dapat dilaksanakan dilingkungan institusi TNI sesuai dengan amanat Undang Undang. Dimana penyebab dari penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari delik materil, sedangkan untuk perbuatannya dituntut pertanggungjawaban pada pelaku yang merupakan delik formil militer yang diartikan sebagai Prajurit TNI sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Tanggung jawab negara terhadap oknum Prajurit TNI pengguna narkotika terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang menjamin peraturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dimana ada kewajiban dalam menjalankan rehabilitasi untuk pengguna dan pecandu narkotika walaupun pada akhirnya, harus menjalani hukuman pemecatan dari dinas sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer serta Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, ditemui kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Oleh sebab itu, perlu dibuat regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan/pecandu narkotika. Inisiasi kerja sama institusi TNI dengan beberapa rumah sakit pemerintah dan/atau seluruh rumah sakit milik TNI yang dilengkapi dengan unit rehabilitasi medis dan sosial juga perlu dilakukan.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi Marissa Kemala Dirgantini
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab yang dapat dituntut dari suatukorporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan ke efektifan sanksi pidanakurungan yang lebih baik diterapkan terhadap korporasi dalam rangka mencegah tindakpidana lingkungan hidup agar dapat mengetahui beberapa tanggung jawab yang dapatdituntut dari suatu korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan untukmengetahui bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang paling baik untuk diterapkan terhadapkorporasi dalam rangka mencegah tindak pidana lingkungan hidup karena tujuan pemidaandiharapkan mampu menimbulkan efek jera, mencegah korporasi melakukan kejahatan,melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan, melahirkan solidaritas masyarakatuntuk menjaga adat istiadat masyarakat yang dapat mencegah balas dendam perorangan.Dengan hasil akhir merevisi/mengamandemen beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapatmenguatkan aturan tegas mengenai korporasi yang terbukti melakukan tindak pidanalingkungan hidup.
Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mendukung SDGs di Kabupaten Bogor Lindri Purbowati; Rara Amalia Cendhayanie; Marissa Kemala Dirgantini; Ario Wendra; Liza Rahmi Oktaviana; Gloria Yoko Anastasya; Opah Latifah
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur serta mengkaji upaya perlindungan hak anak yang dilakukan untuk mencegah praktik tersebut di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui pengumpulan data empiris melalui wawancara kepada narasumber dan informan serta studi kepustakaan yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang utama adalah pergaulan bebas serta kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial. Sementara itu, upaya perlindungan hak anak dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, peningkatan akses pendidikan, program pendidikan pranikah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hak anak yang sekaligus mendukung pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Diperlukan penguatan implementasi kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat untuk menekan angka perkawinan di bawah umur secara berkelanjutan.
Co-Authors Ario Wendra Atmoko, Dwi Dzulkarnain, Ariefin Gloria Yoko Anastasya Hunny, Aura Tria Juniati, Puput Aulia Khaerani, Fatih Lindri Purbowati Liza Rahmi Oktaviana Nuriyah, Sitta Opah Latifah Pramudita, Tito Rara Amalia Cendhayanie Rara Amalia Cendhayanie Silalahi, Ronaldo Saputra Sugeng Sujono Sujono