Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Action Research Literate (ARL) Abdimas Indonesian Journal Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Mandalika Literature Jurnal Bakti Dirgantara
Rara Amalia Cendhayanie
Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGATURAN DISCLOSURE REQUIREMENTS SEBAGAI SYARAT APLIKASI HAK PATEN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA Rara Amalia Cendhayanie
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.957 KB)

Abstract

Sumber daya genetik (SDG) merupakan salah satu bagian dari sumber daya hayati (biological resources) dimana SDG mempunyai peranan yang penting sebagai fondasi yang pada intinya untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia. Keberadaan Negara berkembang salah satunya adalah Indonesia dengan berbagai kekayaan alam dan potensi lainnya seperti SDG menjadi salah satu perhatian penting di tingkat Internasional khususnya dalam hal ini pemanfaatan SDG untuk berbagai kepentingan, yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan. Dampaknya sangat terasa ketika dunia Internasional mulai menggunakan sebagai hak paten sehingga berakibat SDG khas Negara-negara berkembang telah dikembangkan tanpa adanya pembagian keuntungan. Paten terhadap SDG banyak sekali dilakukan oleh negara maju yang meraup keuntungan dengan nominal yang sangat tinggi. Permasalahan kemudian muncul ketika paten yang terkait dengan SDG tidak dimasukkan asal sumber invensi dalam aplikasi permohonan paten, sehingga paten tersebut tidak memberikan pembagian keuntungan yang adil kepada negara pemilik SDG. Dengan pengaturan Disclosure requirements sebagai salah satu syarat aplikasi permohonan paten dapat memberikan perlindungan hukum kepada negara pemilik SDG dimana negara pemilik SDG dapat memperoleh keuntungan yang adil dari adanya pemanfaatan terhadap SDG tersebut.Kata kunci : Disclosure Requirements , Paten, Sumber Daya Genetik
PERBANDINGAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA INDONESIA DENGAN KOREA FAIR TRADE COMMISION DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Rara Amalia Cendhayanie
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v12i1.911

Abstract

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihanpilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan terjadi hanya apabila terdapat dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat seperti yang diharapkan tersebut, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan. Dewasa ini sudah lebih 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-undang Persaingan Usaha dan Antimonopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama, salah satu negara tersebut adalah Indonesia dan Korea Selatan. Berfungsinya sebuah lembaga pengawas merupakan salah satu wujud dari proses penegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat
MENGKAJI ATURAN RAHASIA DAGANG ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT (TINJAUAN YURIDIS UU NO 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DENGAN THE UNIFORM TRADE SECRET ACT USA) Rara Amalia Cendhayanie
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v13i2.1109

Abstract

Perlindungan hukum rahasia dagang sebagai bagian dari HKI merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Perbandingan hukum rahasia dagang dengan Amerika Serikat dipilih karena faktor Amerika Serikat yang merupakan negara industrial yang saat ini menguasai pasar dunia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sistem HKI terutama rahasia dagang di Amerika Serikat berkembang dengan baik. Hal ini tentu bisa menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk pengaturan HKI terutama dalam ranah rahasia dagang. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Fokus pendekatan ini adalah mengkaji bahan pustaka termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan literatur lain yang relevan. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan dan persamaan aturan rahasia dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu tedapat pada definisi rahasia dagang, ruang lingkup, jangka waktu perlindungan, dan pengalihan hak melalui lisensi. Sedangkan perbedaan yang terlihat diantara kedua Undang-undang tersbut adalah terletak pada penyelesaian sengketa dan sanksi pelanggaran.Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, Undang-undang Rahasia Dagang. 
The Role of the Marriage Advisory, Development and Preservation Body (Bp4) in Divorce Mediation Cendhayanie, Rara Amalia; Purbowati, Lindri; Sulisrudatin, Nunuk; Putri Andhiargo, Adelia; Nur Safana, Azzahra
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 2 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i2.6940

Abstract

Penyelesaian perceraian melalui mediasi menjadi pilihan utama, upaya mediasi dapat memudahkan pengadilan karena akan mengurangi bertumpuknya perkara. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selaku mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Penelitian ini memfokuskan pada peranan BP4 dalam proses mediasi perceraian, dimana BP4 mempunyai peran penting terkait keberhasilan mediasi yang ditentukan oleh mediator, yang berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Pelaksanaan mediasi perceraian yang berhasil dimediasi oleh BP4  Pusat menunjukan angka sebesar 1,76 %. Data tersebut membuktikan bahwa mediasi perceraian yang dilaksanakan oleh BP4 Pusat belum efektif. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain Terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kualitas para mediator dan ketidakhadiran para pihak saat proses mediasi. Untuk dapat mengoptimalkan kinerja mediator, BP4 Pusat seharusnya membuka peluang bagi pihak lain untuk masuk di dalamnya, seperti ulama dan aktivis lembaga swadaya masyarakat
Sosialisasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Jakarta Purbowati, Lindri; Cendhayanie, Rara Amalia; Sulisrudatin, Nunuk; Aprilliani, Shilvyana; Purnamasari, Defi
Abdimas Indonesian Journal Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v4i2.406

Abstract

The determination of the age limit for marriage is stated in UU No.16 Tahun 2009 article (1), where marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. However, data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that 33.76% of young people in Indonesia recorded their first marriage age in the range of 19-21 years in 2022. As many as 19.24% of young people who first married when they were 16-18 years old. Early marriage has an impact on children, because there is no readiness both mentally and economically. Therefore, the Socialization of Law Number 16 of 2009 concerning the age of marriage as an effort to prevent early marriage was held at the State Senior High School 9 Jakarta which aims to provide legal awareness as well as enlightenment regarding the prevention of early marriage and provide education on mental readiness to become parents for children. The implementation of the socialization began with a pretest which was conducted orally to find out the initial understanding of the participants, then after that it began with material presentation and question and answer discussion for 2 hours. The results of this activity show that based on the participants' posttest results there is an increase in understanding about the age of marriage and the prevention of early marriage.
Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Indonesia Rara Amalia Cendhayanie; Lindri Purbowati; Marissa Kemala Dirgantini
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/myvcee37

Abstract

Perkawinan dini menjadi salah satu penyebab perceraian yang paling dominan di Indonesia. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian yang serius karena dapat berdampak pada kualitas generasi penerus di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan dini dengan edukasi kepada masyarakat, yaitu melalui penyuluhan hukum yang kami laksanakan di SMAN 42 Jakarta. Menurut Kepala Sekolah SMAN 42 Jakarta yaitu bapak Deden Suhendi, belum pernah ada yang melakukan sosialiasi terkait upaya pencegahan perkawinan dini. Sehingga ini menjadi suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk melaksanakan sosialisasi di SMAN 42 Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, yaitu melalui pemberian materi terkait UU Perkawinan, selain itu juga diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang diberikan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan antara pre-test dan post-test, terdapat kenaikan signifikan terhadap jawaban siswa yang benar terkait materi perkawinan dini. Para  peserta  memahami  materi  yang  disampaikan,  narasumber menguasai materi. Secara  keseluruhan, kegiatan ini sukses dalam  mencapai  tujuan  edukasi  dan  dapat  dijadikan  sebagai  model  untuk  program  pengabdian masyarakat lainnya.   Early marriage is one of the most dominant causes of divorce in Indonesia. This certainly needs serious attention because it can affect the quality of the next generation in the future. Based on this, we are interested in preventing early marriage by educating the community, namely through legal counseling that we carry out at SMAN 42 Jakarta. According to the Principal of SMAN 42 Jakarta, Mr. Deden Suhendi, no one has ever conducted socialization related to efforts to prevent early marriage. So this is a good opportunity for us to carry out socialization at SMAN 42 Jakarta. The method used in this activity is to use the lecture method, namely by providing material related to the Marriage Law, in addition to a pre-test and post-test to measure students' understanding of the material given. The results of this activity show that based on the comparison between the pre-test and post-test, there is a significant increase in students' correct answers related to the material on early marriage. The participants understand the material presented, the resource person masters the material. Overall, this activity was successful in achieving educational goals and can be used as a model for other community service programs.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah Terpencil Dwi Atmoko; Rara Amalia Cendhayanie
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i3.4697

Abstract

Pada perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia saat pada masa transisi kearah yang lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup besar yang mempunyai potensi untuk mengundang perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Dalam perjalanannya pengelolaan itu sendiri membutuhkan banyak tenaga kerja lokal dalam kegiatan usahanya. Pada kenyataannya banyak juga dikarenakan perkebunan tersebut berada di luar area maka peraturan ketenagakerjaan, terutama terkait hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik. Bila dilihat rata-rata sumber daya alam berada di daerah terpencil sehingga monitoring tidak seketat yang berada di kota. Tidak dipungkiri kadang-kadang konflik terkait ketenagakerjaan muncul dan diimbangi juga dengan konflik ekonomi dan sosial. sehingga perlunya pemerintah daerah mengambil langkah dan solusi dalam menyelesaikan hal tersebut. Pada Penelitian ini menggunakan peneltian yang bersifat yuridis normatif dengan ditunjang dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat untuk menambah khasanah penulisan. Pada akhirnya diharapkan dengan monitoring yang cermat dan menyeluruh dari pemerintah daerah diharapkan peraturan yang seharusnya dapat dijalankan sehingga kesejahteraan tenaga kerja di bidang perkebunan bisa terwujud.
Sosialisasi Pencegahan Bullying Bagi Siswa Sekolah di SMP Negeri 80 Jakarta Dirgantini, Marissa Kemala; Purbowati, Lindri; Cendhayanie, Rara Amalia; Pramudita, Tito; Dzulkarnain, Ariefin; Khaerani, Fatih; Silalahi, Ronaldo Saputra; Atmoko, Dwi; Hunny, Aura Tria; Juniati, Puput Aulia; Nuriyah, Sitta; Sugeng
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/tef7c272

Abstract

Bullying behavior is a behavior that harms people or other parties. Bullying usually        occurs in schools. Victims of bullying usually experience academic decline and mental damage and hopes for the future. In the socialization activity of bullying prevention for school students carried out at SMP Negeri 80 Jakarta. The purpose of     this activity is so that students at the school are able to prevent and overcome the dangers of bullying in schools through the understanding provided by the speakers. As is known, along with the development of the era and different economic levels, it creates a gap for each person's status as a basis for carrying out bullying. Then there is the process of delivering material in this activity through lectures, discussions and questions and answers and conducting evaluations through Pre-Tests and Post-Tests.      With this activity, it is hoped that students will have sufficient knowledge about bullying and the legal regulations that govern it so that they are careful in their attitudes and are able to work together with their classmates. The continuity and peace of a school in principle requires cooperation between the school community and parents in providing understanding and coordinating each other to create intelligent and high-achieving students in the future.
Perjanjian Waralaba (Franchaise) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Sudarto, Sudarto; Cendhayanie, Rara Amalia; Atmoko, Dwi
Action Research Literate Vol. 8 No. 12 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i12.2357

Abstract

Istilah franchise yang sudah di-indonesiakan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih istimewa dan “laba” bearti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/ istimewa. Disamping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh abdurrahman A: “secara umum waralaba dikenal dengan istilah franchise yang berarti persetujuan atau perjanjian ( kontrak ) antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak”. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuh Sistem usaha franchisee atau waralaba yaitu penggunaan merek terkenal. Sistem ini dianggap menguntungkan karena merupakan sistem perdagangan yang kebal resesi ekonomi. Manajemen dan tingkat profitabilitas perusahaan dapat stabil, sehingga bisa memberikan keuntungan timbal balik antara perusahaan induk dan perusahaan yang melakukan kerja sama dengan sistem franchising. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang melakukan franchise dengan membuka cabang-cabang baru didaerah, maka usaha yang dijalankan akan semakin cepat dikenal karena masyarakat akan dengan mudah memperoleh produk yang diinginkan. Sistem franchise pada dasarnya adalah salah satu metode perluasaan pasar yang dilakukan oleh perusahaan yang telah mantap ataupun mapan dan punya nama. Sistem ini sangat cocok untuk strategi pengembangan usaha karena perusahaan tidak saja mampu mengembangkan usaha di negara asalnya, tetapi juga dapat mengembangkan sayapnya sampai keseluruh penjuru dunia. Selain itu dengan menyuguhkan cita rasa yang khas, industri ini dapat meraih pangsa pasarnya sesuai dengan selerah konsumen. Waralaba di Indonesia secara terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penyelenggaraan waralaba didasarkan pada perjanjian waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara. Dalam sistem waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pemberi waralaba, baik penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten mau pun rahasia dagang
Co-Authors Aprilliani, Shilvyana Atmoko, Dwi Dirgantini, Marissa Kemala Dwi Atmoko Dzulkarnain, Ariefin Hunny, Aura Tria Juniati, Puput Aulia Khaerani, Fatih Lindri Pubowati Lindri Purbowati Marissa Kemala Dirgantini Nunuk Sulisrudatin Nur Safana, Azzahra Nuriyah, Sitta Pramudita, Tito Purnamasari, Defi Putri Andhiargo, Adelia Silalahi, Ronaldo Saputra Sudarto Sudarto Sugeng