Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Diwirya, Irwan Jaya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perjanjian Kredit Jual Beli Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mirwansyah, Mirwansyah; Lutfi, Muhamad; Diwirya, Irwan Jaya
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3294

Abstract

Kehadiran sistem kredit pemilikan rumah sangat dibutuhkan oleh masyarkat yang penghasilan ekonominya rendah, kecil dan menengah. Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk membayar pembelian rumah atas dasar kepercayaan dan keyakinan bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari uraian dan latar belakang di atas menjadi permasalahan sebagai berikut: 1.Bagaimanakah  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jual beli kepemilikan rumah melalui perjanjian kredit? 2. Bagaimanakah Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah ?Metode yang digunaakan pada penelitian ini melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder, data primer data tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data. klasifikasi data dan analisis data.Hasil penelitian dan pembahasan bahwa jual beli dengan sistem angsuran tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi praktek ini memang diperbolehkan mengingat Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut sistem kebebasan berkontrak. Sedangkan Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah Debitur memiliki kewajiban yang mengikat terhadap Kreditur, sebagai bentuk tanggungjawab atas kepentingan yang telah disepakatinya dalam peraturan internal Bank sesuai dengn kesepakatan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah
ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME Diwirya, Irwan Jaya; Melati, Dwi Putri; Nurdin, Amir
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1792

Abstract

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan melalui hard approach (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum dan pendekatan pendekatan soft approach (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintergrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi. Kata Kunci: Upaya Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan, Tindak Pidana Terorisme
Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Evaluasi pada Putusan dan Restitusi Korban Diwirya, Irwan Jaya; Mirwansyah, Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4250

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelangungan hak asasi manusia yang kompleks dan terus berkembang, khususnya di Indonesia sebagai negara penyalur tenaga kerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam kasus TPPO, dengan fokus pada putusan pengadilan dan implementasi restitusi korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim. Data primer diperoleh dari salinan putusan pengadilan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta rekomendasi LPSK terkait jumlah restitusi bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun eksploitasi terjadi di luar wilayah Indonesia, pelaku domestik tetap dapat dipidana selama memenuhi unsur proses dan cara TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun dan mewajibkan terdakwa membayar restitusi kepada lima korban dengan total sekitar Rp78 juta, sesuai rekomendasi LPSK. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan restitusi masih signifikan, terutama terkait kemampuan finansial pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, putusan ini juga mengungkap pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum nasional dan internasional dalam menangani TPPO lintas batas demi efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban
ASPEK YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PASAL 480 KE-2 KUHP DI ERA MODERN Januri, Januri; Purwanti, Yuli; Rachman, Fathur; Diwirya, Irwan Jaya
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2860

Abstract

: Di era modern ini tindak pidana penadahan terus tetap terjadi. Akan tetapi sampai saat ini masih saja ada masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang tindak pidana penadahan tersebut. Bahkan selama ini masyarakat hanya mengetahui penadahan hanyalah orang yang membeli barang hasil curian saja. Masyarakat tidak memahami jika penadahan tersebut luas raung lingkupnya termasuk menujukkan tempat menjual barang hasil curian, menujukkan orang yang akan membeli barang hasil curian, menerima uang dari hasil menjual barang curian. Pendekatan masalah dengan menggunakan studi normatif dengan meliahat bagaiaman peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan tinjauan yurids pasal 480 ke – 2 KUHP Tentang Tindak Pidana Penadahan pada era modern. Pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, guna menggali dan mendapatkan bahan-bahan penelitian. Studi dokumen untuk mendapatkan data dari informasi dari berbagai peraturan yang relevan. Seseorang dapat dikatan telah melakukan tindak piadahan penggelapan apa bila telah menenuhi unsur melanggar ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penadahan yaitu “barangsiapa dengan sengaja menarik keuntungan dar hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Oleh karena itu, pelaku dipidana karena perbuatannya telah menehi seluruh unsur Pasal 480 KUHP. Di era perkembangan saat ini tindak pidana penadahan akan tetap ada terlebih lagi tindak pidana pencurian baik kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, telpon genggam dan lain sebagainya sering terjadi. Karena memang karakteristik dari tindak pidana penadahan ini karena adanya tindak pidana pendahulu yaitu tindak pidana pencurian.
Co-Authors Dwi Putri Melati Januri, Januri Mirwansyah, Mirwansyah Nurdin, Amir Purwanti, Yuli Rachman, Fathur