Articles
<![CDATA[PEMOTIVASIAN POKDARWIS KELURAHAN CAMPANG RAYA DALAM MEMANFAATKAN PELUANG USAHA WISATA BERBASIS BUKIT ]]>
<![CDATA[Zulfikar, Iwan]]>;
<![CDATA[Gunawan, Tedi]]>;
<![CDATA[Josiah, Trisnowati]]>;
<![CDATA[Purnama, Husna]]>;
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 4, No 02 (2023): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jams.v4i02.2595
<![CDATA[Wisata adalah kegiatan perjalanan seseorang maupun sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu bertujuan rekreasi, pengembangan pribadi, mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara. Bandar Lampung tergolong kota besar berpenduduk setara perkotaan besar dengan penduduknya berjumlah kurang lebih 1 juta jiwa dalam 20 Kecamatan dengan 126 Kelurahan. Sebagian kelurahan ada yang telah dimanfaatkan fungsi ruang kotanya untuk kegiatan permukiman, industri dan perdagangan. Namun, ada sebagian wilayahnya dengan kontur perbukitan juga telah dimanfaatkan untuk destinasi wisata. Kebanyakan destinasi wisata dengan daya dukung kontur perbukitan berada di Bagian Barat Bandar Lampung, padahal di sisi timur Bandar Lampung juga terdapat beberapa bukit, namun perhatian untuk mengarahkan pada pemanfaatan bentuk lain semisal menjadikannya sebagai objek wisata kurang mendapat perhatian dari masyarakat, terlebih mereka yang masuk dalam kelompok sadar wisata. Oleh sebab itu, tujuan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan dan motivasi kepada pengurus pokdarwis Kelurahan Campang Raya agar selalu berkeyakinan dalam menjalankan wisata pada objek wisata bukit. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk diskusi revitalisasi pengurus, program kerja, cara membuat administrasi yang baik, dan melakukan pendekatan kepada pemilik lokasi bukit. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Campang Raya, tepatnya di rumah ketua Pokdarwis dalam rentang waktu pada bulan Februari-Maret 2023. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, terlihat bahwa anggota pokdarwis sudah mulai tergugah dalam pembentukan objek wisata yang menjadi lebih utama.]]>
<![CDATA[Penyuluhan tentang Fenomena Perkawinan Usia Dini Akibat Pergaulan Bebas: Tinjauan Pelanggaran Hukum dan Dampaknya terhadap Kesehatan serta Upaya Pencegahan Stunting ]]>
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Lutfie, M.]]>;
<![CDATA[Gunawan, Tedi]]>;
<![CDATA[Yusnandi, Yudi]]>
<![CDATA[ JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 5, No 01 (2024): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jams.v5i01.3302
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai fenomena perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas, meninjau pelanggaran hukum yang terkait, dan mengevaluasi dampak negatifnya terhadap kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada warga Desa Karya Tunggal dan dilaksanakan pada 25 Juli 2024 di Aula kantor Desa Karya Tunggal, Kec. Katibung, Lampung Selatan. Pelaksanaan pengabdian ini melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selama kegiatan penyuluhan, proses berlangsung lancar dengan pemateri yang menjelaskan fenomena perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas, aspek hukum yang terkait, serta dampak kesehatannya termasuk risiko stunting. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan keterlibatan aktif dalam setiap sesi dan diskusi yang produktif, mencerminkan pemahaman dan ketertarikan mendalam terhadap topik. Namun, beberapa kendala seperti keterlambatan waktu pelaksanaan dan lokasi yang tidak memadai mempengaruhi efektivitas kegiatan, mengurangi waktu untuk pembahasan mendalam dan kenyamanan peserta, sehingga beberapa topik penting tidak dapat dibahas secara optimal.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Kholik, Syahpri]]>;
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Purwanti, Yuli]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2419
<![CDATA[Dalam kehidupan di masyarakat, hutang piutang telah menjadi salah satu pristiwa yang umum terjadi. Dalam perkembangannya, hutang piutang kini di lakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan juga untuk menunjang kegiatan ekonomi salah satunya dalam dunia usaha atau bisnis. Namun sering kali kita menemukan kondisi dimana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:1. Bagaimana kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi?.2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak?.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik hal ini dikarenakan fungsi legalisasi atas akta yang dibuat dibawah tangan adalah hanya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak. Akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebutBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan saran hendaknya pihak Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembaliakn seluruh hutangnya secara lunas dan tepat waktu.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum ]]>
<![CDATA[Yusnandi, Yudi]]>;
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Hendryan, Dery]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i1.2765
<![CDATA[Children's behavior is a joint responsibility of parents, family, school and society, so that if there is a deviation in children's behavior, such as being the perpetrator of possessing sharp weapons, there needs to be a role for these elements. In criminology, the child's behavior can be influenced by one of these elements, be it family, school, society and so on. Because in general children imitate what happens and sees behavior, so it is possible that children's behavior as users of sharp weapons is imitated by one of the existing elements. The problems in this research include: What is the legal review of the ownership of sharp weapons owned by children? What are the legal consequences for children who own sharp weapons? Legal review of ownership of sharp weapons owned by children in Indonesian law. The Criminal Code does not regulate the ownership of sharp weapons. This criminal act is regulated in the provisions of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. Legal consequences for children who own weapons sharp, namely that the child will be held accountable for his actions before the law, to be tried and receive punishment as a consequence of his actions. The legal consequences for children who own sharp weapons are that the child will be held accountable for his actions before the law, to be tried and receive punishment as a consequence of his actions.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kredit Jual Beli Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Lutfi, Muhamad]]>;
<![CDATA[Diwirya, Irwan Jaya]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3294
<![CDATA[Kehadiran sistem kredit pemilikan rumah sangat dibutuhkan oleh masyarkat yang penghasilan ekonominya rendah, kecil dan menengah. Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk membayar pembelian rumah atas dasar kepercayaan dan keyakinan bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari uraian dan latar belakang di atas menjadi permasalahan sebagai berikut: 1.Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jual beli kepemilikan rumah melalui perjanjian kredit? 2. Bagaimanakah Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah ?Metode yang digunaakan pada penelitian ini melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder, data primer data tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data. klasifikasi data dan analisis data.Hasil penelitian dan pembahasan bahwa jual beli dengan sistem angsuran tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi praktek ini memang diperbolehkan mengingat Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut sistem kebebasan berkontrak. Sedangkan Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah Debitur memiliki kewajiban yang mengikat terhadap Kreditur, sebagai bentuk tanggungjawab atas kepentingan yang telah disepakatinya dalam peraturan internal Bank sesuai dengn kesepakatan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah]]>
<![CDATA[Renovasi Alun-alun Untuk Mengangkat Perekonomian Masyarakat Desa ]]>
<![CDATA[Pratama, Satrya Surya]]>;
<![CDATA[Kartadinata, Andriansyah]]>;
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Hidayana, Yuli]]>;
<![CDATA[Mahendra, Aldi]]>;
<![CDATA[Sapari, Yhandi Reas]]>
<![CDATA[ JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 5, No 02 (2024): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jams.v5i02.3569
<![CDATA[Sejak tahun 2019, Desa Srikaton membangun Alun-Alun Desa sebagai sarana ruang publik dan tempat berjualan bagi pelaku UMKM di desa tersebut. Namun, sejak terjadinya pandemi Covid-19, alun-alun menjadi sepi, dan aktivitas berjualan terhenti. Dalam rangka kegiatan Pengabdian Mahasiswa KKN Kelompok 23 Universitas Sang Bumi Rua Jurai Tahun 2023/2024, alun-alun yang sudah tersedia, akan direnovasi untuk (1) menghidupkan kembali aktivitas di Alun-Alun Desa, (2) meningkatkan perekonomian masyarakat, dan (3) memanfaatkan kembali sarana olahraga yang ada. Metode kegiatan pengabdian ini melibatkan pemberdayaan masyarakat Desa Srikaton melalui gotong royong untuk merenovasi Alun-Alun Desa. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua minggu, dari tanggal 19 hingga 27 Juli 2024. Hasil dari gotong royong tersebut adalah penyelenggaraan Pasar Tiban, yang diresmikan oleh Ibu Kepala Desa Srikaton pada tanggal 27 Juli 2024 di Alun-Alun Desa Srikaton. Sebanyak 23 pelaku UMKM, baik dari Desa Srikaton maupun dari luar desa, ikut serta dalam Pasar Tiban. Antusiasme masyarakat Desa Srikaton terlihat dari ramainya alun-alun dan penuhnya area parkir selama kegiatan berlangsung. Melalui program kerja unggulan KKN Kelompok 23 Universitas Sang Bumi Rua Jurai serta partisipasi masyarakat Desa Srikaton ini, Pemerintah Desa Srikaton berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Desa Inspiratif dari Bupati Lampung Selatan.]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Uang Muka Sewa Menyewa Kios (Ij?rah) Dalam Pandangan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Lutfi, Mohamad]]>;
<![CDATA[Yusnandi, Yudi]]>;
<![CDATA[Pratama, Sartya Surya]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v8i1.3879
<![CDATA[Masyarakat yang menyewakan kios bagi para pengusaha. Sewa-menyewa kios di Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung menerapkan pembayaran uang muka itu di larang karena mengandung unsur gharar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan uang muka kios Ababil Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung. Dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka sewa-menyewa (ij?rah) di kios Ababil Kel. Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kulitatif atau cara berfikir induktif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kios di Ababil Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung merupakan ‘urf atau kebiasaan bagi pemilik kios yang menyewakan kios dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa-menyewa kios dilakukan pemilik kios dan penyewa kios sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa (ij?rah), sehingga hukumnya sah. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya cidera janji antara pihak pemilik kios dan penyewa kios]]>
<![CDATA[Work Stress Management Among Employees Of Pt. Pertamina (Persero) Pulau Baai Bengkulu ]]>
<![CDATA[Ningsih, Marida Sari]]>;
<![CDATA[Yusuarsono, Yusuarsono]]>;
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 1, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/jrssh.v1i1.291
<![CDATA[This study aims to evaluate the influence of work stress and job satisfaction on employee performance at PT. Pertamina (Persero) Pulau Baai Bengkulu. Occupational stress is a critical managerial concern, particularly in large-scale organizations within the national energy sector, where intense workloads and responsibilities can lead to psychological disturbances and decreased productivity. Using a quantitative survey method, data were collected from 70 employees and analyzed through multiple linear regression. Partial testing results reveal that work stress does not significantly affect employee performance, suggesting that the perceived stress level remains within manageable limits. In contrast, job satisfaction shows a significant and positive effect, indicating that factors such as peer relationships, company policies, and employee recognition substantially influence individual performance outcomes. Simultaneous testing confirms that both work stress and job satisfaction jointly impact performance, although their overall contribution is relatively modest. These findings offer theoretical insights for human resource management literature and practical implications for organizations seeking to improve performance through structured stress management and satisfaction enhancement strategies. The study also underscores the need for regular monitoring of employee well-being indicators to ensure a productive and sustainable work environment.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Evaluasi pada Putusan dan Restitusi Korban ]]>
<![CDATA[Diwirya, Irwan Jaya]]>;
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v8i2.4250
<![CDATA[Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelangungan hak asasi manusia yang kompleks dan terus berkembang, khususnya di Indonesia sebagai negara penyalur tenaga kerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam kasus TPPO, dengan fokus pada putusan pengadilan dan implementasi restitusi korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim. Data primer diperoleh dari salinan putusan pengadilan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta rekomendasi LPSK terkait jumlah restitusi bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun eksploitasi terjadi di luar wilayah Indonesia, pelaku domestik tetap dapat dipidana selama memenuhi unsur proses dan cara TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun dan mewajibkan terdakwa membayar restitusi kepada lima korban dengan total sekitar Rp78 juta, sesuai rekomendasi LPSK. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan restitusi masih signifikan, terutama terkait kemampuan finansial pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, putusan ini juga mengungkap pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum nasional dan internasional dalam menangani TPPO lintas batas demi efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban]]>
<![CDATA[PRINSIP KEHATI-HATIAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Gunawan, Tedi]]>;
<![CDATA[Lutfi, Mohammad]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2838
<![CDATA[rambu-rambu yang benar. Sebelum melakukan peralihan hak milik atas tanah dalam bentuk jual beli, PPAT terlebih dahulu melakukan pengecekan. Sebaliknya, jika jual-beli hak milik atas tanah yang dilakukan tidak dihadapan PPAT maka akan mengalami kesulitan dalam pencatatan administrasi di Kantor Pertanahan dan bahkan dapat menimbulkan beberapa persoalan seperti terjadinya sengketa tanah. Dari uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah yang bersertifikat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, daan mengetahui akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Metode yang digunaakan pada penelitian ini melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder, data primer data tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data. klasifikasi data dan analisis data. Hasil penelitian didapat bahwa proses peralihan hak atas tanah karena jual beli melalui PPAT merupakan bagian terpenting karena menyangkut legalitas. Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum. Akibat hukum terhadap akta PPAT jika tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam proses pengikatan jual beli tanah dapat dibatalkan, batal demi hukum, sanksi administrasi, serta sanksi perdata.]]>
